RUNNING NEWS :
Loading...
Cari Kami di Google

Petinggi LIRA Jatim Kecam Sikap Arogansi Dokter RSUD Bangil, Terkait Sikapnya Yang Remehkan LSM

Lebel : RSUD Bangil
Prima

Pasuruan, Pojok Kiri
     Sikap dr.Widya Eka Damayanti, salah satu dokter di RSUD Bangil yang disebut arogan dan tidak profesional oleh Joko Cahyono Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pasuruan dan terkesan menganggap remeh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendapat kecaman dari petinggi LSM Lumbung Inspirasi Rakyat (LIRA) Jatim, Prima.
     Pria asal Pasuruan yang menjabat Bendahara LIRA Jatim ini menyebut, apa yang disampaikan dr.Widya Eka Damayanti adalah sangat arogan dan tidak menunjukkan SDM yang mumpuni sebagai seorang dokter.
    Prima menilai, dr.Widya terkesan sentimen dengan LSM.
     "LSM memiliki badan hukum yang sah dan bisa bertindak dan atas nama hukum, dokter satu ini kok kesannya memandang rendah, "ungkap Prima.
     Atas apa yang diucapkan dr. Widya yang tidak peduli LSM, padahal ada keluarga pasien yang bertanya normatif soal perkembangan pasien menurut Prima patut menjadi catatan LSM lain. LSM yang notabene punya keberanian bertanya saja diperlalukan kasar. Apalagi keluarga yang awam.
    "Sikap kasar dr. Widya ini terkesan menutupi kasalahan yang ia lakukan. Jadi tidak boleh dibiarkan. LIRA akan lakukan invenstigasi juga, "ucap Prima.
     Sikap kasar yang ditampakkan dr. Widya bermula saat salah satu keluarga pasien, Joko Cahyono bertanya soal kondisi pasien bernama EKO BS yang dirawat karena sakit paru-paru. Namun bukan jawaban enak yang diterima, Joko malah mendapat perlakuan kasar dan menganggap ia adalah LSM yang tak perlu ditakuti. Padahal Joko tidak pernah bilang ia anggota LSM. (Lis)

Berobat Ke RSUD Bangil, Bukan Sembuh, Pasien Malah Tewas, Diduga Ada Kelalaian Dokter

Lebel: RSUD Bangil
Pasien, Eko BS saat masih menjalani perawatan

Pasuruan, Pojok Kiri
     Eko BS (38) warga Desa Lumbang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan tewas saat di rawat inap di RSUD Bangil, Senin sore (07/10) sekira pukul 17.00 WIB.
     Tewasnya pasien yang selama 3 hari rawat inap ini diduga akibat ada kelalaian dokter yang tidak mengunjungi pasien (visit) berkala demi melaksanakan kegiatan lain.
     Catatan dugaan kelalaian ini disampaikan oleh Joko Cahyono selaku keluarga pasien. Joko yang seorang anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dengan jabatan ketua Komisi 2 serta ketua Fraksi Nasdem ini mengaku sempat menjenguk pasien di ruang HCU Lantai III sekira pukul 13. 00 WIB sebelum pasien meninggal dunia.
     Saat menjenguk, Joko mengaku menerima curhatan dari keluarga lain yang menjaga.
     Menurut keluarga sebagaimana disampaikan Joko, pada hari sebelum pasien meninggal dunia, pasien tidak diperiksa secara berkala (divisit) oleh dokter yang bertanggungjawab, yakni dr Widya Eka Damayanti.
    Saat dicari data perkembangan, ternyata ada penurunan sel darah putih setelah Tiga hari dirawat. Sebelum masuk perawatan, jumlah sel darah putih 161, anehnya, setelah dirawat selama 3 hari justru turun menjadi 116.
     Melihat fakta itu, Joko lalu mengkonfirmasi perkembangan pasien ke dr Widya. Namun bukan keterangan baik dan valid yang didapatkan, dokter yang bertanggungjawab terhadap pasien Eko BS justru marah-marah dan berkata kasar.
     “Saat itu saya mengingatkan bahwa tindakan dokter tidak melakukan visit itu salah. Namun bukannya ia meminta maaf, saya justru dibentak dan mengaku tidak takut dengan LSM. Saya jelaskan bahwa saya bukanlah LSM yang mungkin dianggap menakut-nakuti paramedis. Saya bilang bahwa saya adalah keluarga pasien yang ingin mengetahui perkembangan kesehatannya. Eh dia malah makin marah, "kenang Joko.
     Menurut Joko, dr Widya malah nantang dan mengatakan tidak peduli dengan LSM.
    “Saya tidak peduli kamu LSM, suami saya tentara,” ujar Joko menirukan ucapan dr Widya.
     Setelah mendapat perlakuan buruk dokter di RSUD Bangil,Joko lalu menyampaikan hal ini ke Plt Direktur, dr Agung Basuki yang juga menjabat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
     Menurut Joko, direktur sudah merespon dan berjanji akan menindaklanjuti.
    dr. Agung saat ditanya wartawan berjanji akan melakukan evaluasi terhadap dokter yang arogan.
     Namun ada hal lain yang menjadi dampak dari sikap tidak profesional dan menyalahi prosedur yang dilakukan dr. Widya. Pasien Eko BS hari itu meninggal dunia.
     Kematian yang diduga akibat keteledoran paramedis RSUD Bangil ini mengetuk Ketua Yayasan Lembaga Hukum Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha (YLHPK-PU) Edi Santoso. Kepada Pojok Kiri, ia mengaku akan menginvestigasi. (Lis)

Berstatus Tersangka, Kades Bulusari Tak Penuhi Panggilan Jaksa, Alasan Sakit

Lebel: Kepala Desa

Kades Bulusari, Yudono

Pasuruan, Pojok Kiri
     Kades Bulusari, Gempol, Yudono yang dilaporkan warganya pada 2016 lalu atas dugaan korupsi penggunaan Tanah Kas Desa (TKD) kini sudah berstatus tersangka. Hal ini sebagaimana dikatakan Denny Saputra, Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Pasuruan, Rabu (02/10).
    Atas status itu, jaksa sudah menjadwalkan untuk proses pemeriksaan pada Kamis (03/10).
     Surat panggilan atas Yudono sudah dilayangkan oleh jaksa pada 30 September 2019 lalu. Inti surat adalah kepada Yudono untuk menghadap Kasi Pidsus guna menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.
     Namun Pojok Kiri yang mendatangi kantor Kejari Kabupaten Pasuruan, Kamis (03/10) sekira pukul 13. 00 WIB untuk mendapatkan kabar lebih lanjut atas pemeriksaan terhadap Yudono tersebut mendapat jawaban bahwa Kades Yudono ternyata tidak memenuhi panggilan jaksa dengan alasan sakit
     "Alasannya sakit, ada surat sakit yang dikirim. Ia meminta dilakukan jadwal ulang untuk pemanggilan, "kata Kasi Pidsus.
     Atas ketidakhadiran tersangka Yudoni ini, Kasis Pidsus, Denny Saputra mengaku segera menjadwalkan pemanggilan ulang. Rencananya menurut Denny, minggu depan Yudono dipanggil lagi.
     Lepas dari alasan apapun yang disampaikan, Denny sang Kasis Pidsus meminta kepada Yudono untuk bersikap kooperatif.
      "Kepada yang bersangkutan bersikaplah kooperatif, taati hukum. Jangan menunda-nunda kedatangan. Sebab pihak kami punya hak untuk melakukan pemanggilan secara paksa, "ucapnya.
      Sayangnya hingga berita ini turun, Pojok Kiri belum mendapat kesempatan mengkonfirmasi Kades Yudono. (Lis)


15 Oktober 2019, Sidang Perdana Tersangka Korupsi Dispora, Lilik #Calon Tersangka Baru Tinggal Menghitung Hari

Lilik Wijayanti

Pasuruan, Pojok Kiri
     Tak lama lagi, tepatnya tanggal 15 Oktober 2019, sidang perdana tersangka kasus dugaan korupsi Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Pasuruan, Lilik Wijayanti digelar. Hal ini sebagaimana disampaikan Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Pasuruan, Denny Saputra kepada Pojok Kiri, Rabu (02/10).
     Atas penetapan jadwal sidang tersebut, maka tak lama lagi dapat dipastikan akan ada penetapan tersangka baru untuk sama-sama menikmati bui bersama Lilik. Hal ini sebagaimana yang disampaikan jaksa beberapa waktu sebelumnya, bahwa penetapan tersangka baru menunggu ocehan terdakwa dan para saksi dalam sidang.
     Lilik sendiri saat dijebloskan ke dalam penjara begitu keras berteriak bahwa dalam hal pemotongan uang kegiatan, ia disuruh oleh atasannya yakni Kadispora, Munib. Nilainya 10 perses dari nilai anggaran masing-masing kegiatan.
     Catatan lain terkait teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dikatakan Lujeng Sudarta, Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (Pusaka), tidak bisa sebuah kegiatan di pemerintahan dilakukan sendiri, yang artinya pelaksanaan legiatan melibatkan sejumlah unsur, mulai PPKom, PPTK, Bendahara, termasuk para rekanan.
    Catatan ini tak bisa dipungkiri dan tak bisa diabaikan. Artinya dalam hal dugaan korupsi Dispora sebagaimana dikatakan Lujeng, wajib bagi jaksa untuk menyerat beberapa tersangka lain termasuk Munib mantan Kadispora.
      Lepas dari itu, janji jaksa terkait penetapan tersangka baru setelah mendengar keterangan saksi dan ocehan Lilik dalam sidang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak kalangan. Lantas siapa tersangka baru yang akan segera menyusul Lilik ke dalam bui? (Lis)

Sekda Sebut, Oktober Lelang Jabatan Harus Tuntas

Agus Sutiadji

Pasuruan, Pojok Kiri
     Sejauh ini terkait lelang jabatan untuk eselon 2 di Kabupaten Pasuruan terkesan 'sengaja' diolor. Banyak suara khususnya internal pegawai Pemkab yang bertanya-tanya, kenapa sangat lambat?
     Agus Sutiadji, Sekda Kabupaten Pasuruan ketika ditanya Pojok Kiri terkait hal tersebut saat hadir dalam rapat Paripurna DPRD, Senin (30/09) membantah jika lelang jabatan sengaja diolor. Menurut Agus, untuk proses lelang jabatan harus melibatkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KSN) yang posisinya di pusat Jakarta.
     "Dalam prosesnya, kami harus mengajukan melalui KSN, kemudian surat pengajuan itu turun ke meja Gubernur, baru turun ke Bupati. Untuk proses itu butuh waktu, jadi memang prosesnya lama, tidak ada niat mengolor atau tujuan menghambat, "ucap Agus Sutiadji.
      Namun ada catatan melegakan bagi seluruh pegawai Pemkab Pasuruan. Sebab saat ini menurut Agus, untuk surat dari KSN sudah ada di meja Bupati.
     "Sudah ada di meja pak Bupati, tinggal tanda tangan, baru kami alan lakukan pembentukan panitia seleksi, hingga proses seleksinya, "tukas Agus.
     Meski surat sudah dimeja Bupati, untuk persiapan pembentukan panitia seleksi (Pansel) dikatakan Agus masih butuh waktu minimal setengah bulan. Sebab anggota Pansel ini nantinya terdiri banyak kalangan, mulai pihak KSN, Propinsi, Akademisi, serta unsur pegawai Pemkab Pasuruan sendiri.
     Akan tetapi lanjut Agus, untuk target pelaksanaan seleksi, ia menggarisbawahi pada Oktober 2019 ini semua harus sudah selesai.
     Ditanya berapa jumlah jabatan yang diperebutkan, Agus mengatakan, ada 8. Namun Agus tidak merinci jabatan apa saja yang dimaksud.
     "Tunggu saja tanggal mainnya, 'kata Agus Sutiadji. (Lis)

Dicari LSM, Mantan Kadispora, Munib Menghilang, Berharap Dapat Klarifikasi Terkait Teriakan Lilik

LSM saat mencari Munib di ruang kerjanya

Pasuruan, Pojok Kiri
     Teriakan Lilik, mantan Kabid Dispora saat dilakukan penahanan pada Kamis (19/09) lalu terus menuai tanda tanya. Sebab saat itu, Lilik dengan lantang mengatakan, bahwa jika dalam kasus yang membuatnya masuk penjara karena diduga melakukan korupsi, ia mengaku disuruh atasannya yakni Munib.
     Lilik saat itu teriak, bahwa dalam setiap anggaran kegiatan ada nilai 10 persen yang dipotong langsung di bendahara yang katanya disuruh Munib.
     Hingga 11 hari berjalan pasca teriakan Lilik, wartawan dan LSM yang berusaha meminta klarifikasi kepada Munib yang saat ini menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan) belum mendapat kesempatan. Sebab setiap kali dilakukan upaya konfirmasi, Munib terkesan selalu menghindar.
     Senin (30/09) kembali para LSM datang untuk menemui Munib. Para LSM ini diantaranya Lujeng Sudarta dari Pusaka, Ismail Makki dari LSM Format, Hartadi dari LSM Merak, Gito dari Garda Pantura, Mukarromah Giras, serta sejumlah LSM lain yang juga diikuti sejumlah wartawan.
    Sekira pukul 13.25 WIB, Lujeng Sudarta bersama ketua LSM lain mendatangi ruang kerja Munib selaku Sekwan. Harapannya tentu saja bisa bertemu dan mendapat klarifikasi.
    Namun lagi-lagi Munib tidak ada. Ruangannya tertutup rapat.
    Beberapa staf yang ditanya mengaku jika Munib sedang mendampingi acara Rapat Paripurna. Akan tetapi para LSM yang sejak awal berada di ruang depan kantor DPRD yang merupakan jalan menuju ruang rapat paripurna tidak mendapati Munib sama sekali.
     "Mungkin lewat belakang pak, 'kata salah satu staf tanpa mau disebut nama. (Lis)
KRIMINAL
PEMERINTAHAN
BIROKRASI
HUKUM
WISATA
SENI
BUDAYA

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas