RUNNING NEWS :
Loading...
Cari Kami di Google

Menengok 'Raja-Raja' Kecil Di Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan (1) #Siapa Paling Berkuasa, Pelayan Apa Yang Dilayani?

Lebel : DPRD Kabupaten Pasuruan
Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan (Copy Foto by google)



Pasuruan, Pojok Kiri
     Jika kita memasuki lingkungan kantor DPRD Kabupaten Pasuruan yang terletak di Raci, Bangil, ada kesan bahwa gedung rakyat itu yang mendominir adalah para wakil rakyat yang difasilitasi ruang fraksi, ruang komisi dan ruang rapat.
     Setiap hari para wakil rakyat ini diladeni oleh sekretariat mulai dijaga kebersihan ruangan, diberi makan minum, kue ringan, termasuk makan siang atau jamuan makan khusus jika ada giat rapat tertentu.
     Lalu dengan pelayanan yang diberikan kepada anggota Dewan ini lantas menjadikan mereka sebagai raja? Tentu saja tidak. Sebab semua anggaran untuk penyediaan makanan, minuman, perawatan kantor dan lain-lain bukan anggota dewan yang mengatur. Mereka hanya menerima perlakuan pelayanan baik sesuai haknya, semuanya sudah terukur termasuk jika ada kunjugan dinas atau study banding ke luar kota. Anggaran perjalanan dinasnya semua sudah terukur sesuai aturan yang ditetapkan.
     Para anggota dewan ini pokok menerima saja. Ada kue dimakan, dikasih minuman kopi atau air putih ya diminum, ada nasi kotak atau nasi jenis lain entah darimana belinya dan berapa harganya mereka juga tidak tahu bahkan tak mau tahu. Pokok disediakan makanan ya dimakan, atau kalau kenyang ya ditaruh saja di atas meja.
     Jika ada yang mengatakan, bukankah kerja dewan diatur-atur sendiri? Pertanyaan itu benar adanya. Sebab semua kegiatan Dewan diagendakan melalui rapat oleh Badan Musyawarah (Bamus). Dimana mereka mengatur sendiri jadwal kegiatannya. Namun dalam hal ini dewan hanya mengatur jadwal saja, untuk penganggaran akan mengikuti yang semuanya dikelola oleh sekretariat.
     Catatan pentingnya, ketika anggota dewan menjdwal kegiatan, maka anggaran akan mengikuti, termasuk kebutuhan makan minum (mamin) dan sebagainya yang menunjang kegiatan tersebut.
     Dapat disimpulkan, dalam posisi ini anggota dewan hanya menjadwal dan menyampaikan kebutuhan demi menunjang kegiatannya. Misal mau kunjungan ke luar kota, maka butuh armada termasuk akomodasi di kota yang dituju itu, juga uang perjalanan dinas serta kebutuhan makan dan minum yang semuanya sudah dirinci nilainya.
     Siapa yang merinci kebutuhan anggarannya, selain pimpinan dewan yang memang harus tahu untuk rincian kebutuhannya, yang paling paham adalah sekretariat. Sebab sekretariat inilah yang akan mencarikan tempat istirahat anggota dewan di hotel mana, makan dimana dan sebagainya. Anggota dewan tahunya berangkat, dapat uang perjalanan dinas, menikmati hotel yang disediakan termasuk makan minum yang tinggal ambil tanpa tahu bahkan tak peduli berapa budget untuk kebutuhan itu.
    Ketika bicara soal kebutuhan keuangan, tentu ada bagian keuangan yang mengatur sirkulasi uang tersebut. Ketika bicara soal kebutuhan akomodasi, makan minum serta kebutuhan lain yang menunjang kegiatan dewan, tentu ada bagian umum yang menangani itu.
     Bagian-bagian inilah yang punya peran besar mengatur kuangan dalam kegiatan anggota dewan. Bagian-bagian ini yang tahu persis berapa nilai yang dibutuhkan, mulai makan minum, kebersihan kantor dewan, kebutuhan kegiatan dewan dalam kantor atau luar kantor, dalam kota atau luar kota, dan lain sebagainya.
     Lantas bagian-bagian yang masuk dalam sekretariat atau bahasa kasarnya pelayan dari para anggota dewan ini tidak lebih berkuasa dari anggota dewannya sendiri? Apakah dari semua kegiatan yang dijalankan dewan dengan anggaran yang dikeluarkan mereka hanya gigit jari? Tunggu edisi berikut. (Lis)

Heran, Gelar Jumpa Pers, Manajemen RSUD Bangil Justru Tampakkan Arah Komunikasi Yang Buruk

Lebel: RSUD Bangil
Manajemen saat jumpa pers

Pasuruan, Pojok Kiri
     Kasus matinya seorang pasien di RSUD Bangil yang diduga akibat kelalaian dokter karena tidak melakukan visite yang kemudian viral karena berlanjut pada perselisihan dan adu urat leher antara seorang anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Joko Cahyono dengan dokter poli penyakit dalam vidya Eka Damayanti disikapi serius oleh manajemen RSUD Bangil.
     Pemberitaan yang dalam beberapa hari terakhir mencuat, akhirnya memaksa manajemen RSUD Bangil menggelar jumpa pers.
     Kamis pagi (10/10) bertempat di ruang Bumi kantor manajemen RSUD Bangil, wartawan yang sebelumnya sudah diundang melalui pesan whatsapp datang dan siap mendengarkan apa saja hal yang akan disampaikan manajemen.
     Sebelum duduk di kursi yang disiapkan, di pintu masuk sudah ada petugas perempuan yang mempersilahkan wartawan untuk tanda tangan dua kali lalu diberi sebungkus kotak yang isinya dua kue tapi tidak ada minum di dalamnya.
    Pojok Kiri sempat terlambat datang karena ketiduran. Acara sudah jalan sekitar 20 menit, Pojok Kiri baru buka pintu dan dihadang untuk tanda tangan lalu diberi kotak yang isinya dua kue tanpa minuman itu.
     Terlihat di dalam ruangan bak sidang Paripurna itu ada wartawan yang jumlahnya lebih dari 10 orang.
    Saat duduk di kursi biru yang sudah di sediakan. Pojok Kiri lalu mengamati manajemen yang duduk di bangku depan bak pimpinan dewan saat sedang gelar rapat paripurna. Bangku depan warna merah itu berjumlah 4. Namun yang terisi hanya 3.
    Di sebelah kiri berdasarkan pandangan mata, ada seorang perempuan yang kemudian dikenalkan bernama Tri Siswati, Kepala Pengembangan. Lalu di tengah yang mendominasi pembicaraan dan sebagai juru bicara bernama M. Jundi yang mengenalkan diri selaku Wakil Direktur (Wadir) Pelayanan. Terakhir sebelah kanan berdasarkan pandangan mata, ada pria yang dikenalkan bernama M. Hayat, disebut menjabat Humas RSUD Bangil.
    Ada tanda tanya dalam benak Pojok Kiri, kemana dokter Vidya Eka Damayanti yang notabene paling pas untuk menjelaskan kejadian sebenarnya.
    Pertanyaan itu sempat terlontar dari mulut Pojok Kiri, yang kemudian dijawab oleh M. Jundi bahwa dokter Vidya tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Kata M. Jundi, jika ditinggal maka penanganan pasien akan kelabakan.
    Mendengar jawaban itu, benak Pojok Kiri jadi bingung, ditinggal sarasehan beberapa hari saja tidak apa-apa, masak hanya nemui wartawan paling lama 1 jam ga bisa. Tapi ya sudah tidak usah didebat, karena alasan M. Jundi tidak masuk akal, percuma juga ditanyakan.
     Lepas dari itu, ada catatan fatal dalam jumpa pers yang dilakukan manajemem RSUD Bangil. M. Jundi dihadapan wartawan. Mereka bukannya meredam suasana, eh, malah memanaskan suasana.
    Kepada wartawan, M. Jundi membela anak buahnya, dengan mengatakan bahwa yang memulai pertikaian adalah Joko Cahyono karena menggebrak meja, menuding pakai tangan, bilang jancok dan menyebut dirinya anggota dewan.
     Tentu sah-sah saja membela anak buahnya. Namun cara komunikasi M. Jundi ini justu terlihat sangat buruk dan lebih mengedepankan emosi daripada pikiran yang jernih.
    Dalam hati Pojok Kiri bertanya -tanya, kenapa tidak lebih memilih menyampaikan sikap agar hal ini tidak dibesar-besarkan, apa yang terjadi merupakan sebuah kesalahpahaman tanpa harus saling menyalahkan. Tapi hal itu tidak usah diajari, tentunya M. Jundi lebih pintar.
     Akibat komunikasi yang buruk menajemen RSUD Bangil itu, akhirnya dibalas statemen keras Joko Cahyono bahwa M. Jundi menyampaikan 1000 persen kebohongan. Kasus berlanjut dengan agenda pemanggilan oleh DPRD, serta ada pengaduan ke Polres. Salahkah jika mengutip catatan Rocky Gerung jika ada 'Kedunguan' di manajemen RSUD Bangil? (Lis)




Sikapi Keras Kasus RSUD Bangil, Senin Depan DPRD Jadwalkan Panggil Manajemen

Lebel : RSUD Bangil
Andre Wahyudi

Pasuruan, Pojok Kiri
     Terkait dugaan kelalaian dan lelayanan buruk RSUD Bangil, DPRD Kabupaten Pasuruan melalui Komisi 4 sudah mengagendakan memanggil manajemen. Rencananya pemanggilan ini dilakukan pada hari Senin, 14 Oktober mendatang. Hal ini sebagaimana disampaikan Wakil Ketua DPRD, Andre Wahyudi, Kamis (10/10).
      Tujuan pemanggilan ini terang Andre, untuk melakukan klarifikasi atas kejadian dugaan kelalaian pihak dokter RSUD Bangil yang meninggalkan pasien sehingga berakibat pasien paru-paru bernama Eko BS mati.
     "Dari pembelajaran kasus seperti ini, ke depan jangan sampe terjadi lagi. Kami sudah koordinasi dengan komisi 4 untuk memanggil pihak manajemen rumah sakit. Jadwalnya sudah kami pastikan, Senin (14/10) pemanggilan kami lakukan, "kata Andre. (Lis)

Heran, Bertahun-Tahun Desa Banjarsari, Pandaan Dibiarkan Minim Perangkat, Berakibat Pelayanan Yang Amburadul

Lebel : Perangkat Desa
Kantor Desa Banjarsari

Pasuruan, Pojok Kiri
     Layanan cepat di sebuah desa tentunya ditunjang oleh kemampuan dan jumlah perangkat yang profesional dan lengkap.
     Di sejumlah desa, seorang Kepala Desa selalu berusaha mengisi jika ada jabatan perangkat yang kosong. Tujuannya tentu saja agar layanan kepada masyarakat bisa maksimal.
     Akan tetapi hal ini tidak berlaku  di Desa Banjarsari, Kecamatan Pandaan. Di desa ini jumlah perangkat yang bekerja di kantor desa selain Kepala Dusun (Kasun) sangat minim. Dari banyak jabatan yang harusnya ada orangnya, ternyata hanya 3 saja yang terisi, yakni Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, dan Kaur Umum.
     Sementara untuk Sekretaris Desa, Kaur Kesra, Kaur Pelayanan, dan Kaur Pemerintahan nihil.
    Kondisi kosongmya sejumlah perangkat ini berlangsung sangat lama, yakni sejak terpilihnya kepala desa pada tahun 2014 lalu.
    Pojok Kiri yang mendatangi kantor Desa Banjarsari, Rabu (09/10) sekira pukul 09.30 WIB mendapati fakta sepinya kondisi kantor. Pojok Kiri hanya mendapati Satu Kaur yang bekerja, yakni Kaur Perencanaan.
    Kepada Pojok Kiri, sang Kaur yang tidak mau disebut nama ini mengaku, selain sebagai Kaur Perencanaan, ia juga diberi tugas merangkap  Kaur Pelayanan.
     Kondisi ini tentu saja sangat mengganggu pelayanan di Desa Banjarsari. Sejumlah warga yang mengurus surat atau urusan lain harus menghadapi kenyataan pelayanan yang amburadul karena minimnya perangkat.
     Di kesempatan itu, Pojok Kiri ingin mengkonfirmasi ke Kepala Desa Banjarsari, Jumari. Namun sebagaimana dikatakan sang perangkat, Jumari tidak berada di kantor. (isb)

Besok LIRA Laporkan Dokter Dan Manajemen RSUD Bangil Ke Polres Pasuruan, Terkait Dugaan Lalai Akibatkan Pasien Maninggal Dunia

Lebel : RSUD Bangil
Pasien yang meninggal dunia dan petinggi LIRA, Prima

Pasuruan, Pojok Kiri
     Meninggalnya Eko BS (38) warga Desa Lumbang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan saat menjalani rawat inap di RSUD Bangil berbuntut panjang pasca seorang anggota keluarganya bernama Joko Cahyono yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan mendapat perlakuan buruk dari dokter yang disebut bernama dr. Widya Eka Damayanti.
     Lepas dari itu, meninggalnya pasien paru-paru Eko BS Senin sore (07/10) sekira pukul 17.00 WIB kini menjadi sorotan banyak pihak. Sebab dalam hal penanganan pasien diduga ada kelalian, karena sebagaimana fakta yang disampaikan Joko Cahyono, di hari meninggalnya Eko BS, dokter yang bertanggungjawab, yakni dr. Widya Eka Damayanti tidak melakukan pengecekan berkala pasien (visit) karena ditinggal menghadiri kegiatan di Surabaya.
     Kesan menerlantarkan pasien ini menjadi garis bawah adanya unsur lalai yang seolah disengaja. Oleh karenanya, LSM LIRA yang sejak awal menyoroti kasus ini, kini ancang-ancang untuk membawanya ke ranah hukum.
    Melalui Bendahara LIRA Jatim, Prima, rencananya Kamis (09/10) LIRA bersama LSM lain akan melaporkan dokter Widya Eka Damayanti dan manajemen RSUD Bangil ke Polres Pasuruan atas dugaan kelalaian yang berakibat pasien meninggal dunia.
     "Besok kami akan lapor ke Polres Pasuruan, intinya dalam kasus ini diduga ada unsur kelalaian yang berakibat matinya seseorang, jadi harus ada tanggungjawab hukumnya, "ucap Prima.
     Selain itu, pasca ke Polres, LIRA juga akan ke DPRD untuk menyampaikan laporan, yang intinya meminta DPRD membentuk Pansus terkait kasus RSUD Bangil ini.
     "Dari Polres kami akan ke DPRD, tujuannya mendesak DPRD untuk membentuk Pansus demi membahas kasus yang terjadi di RSUD Bangil, "ujarnya.
     Sayangnya, hinngga berita ini turun, Pojok Kiri belum berhasil mendapat konfirmasi dari pihak RSUD Bangil. Sang Plt Direktur, Agung Basuki sulit dihubungi, sedang M. Hayat, humasnya juga tidak respon saat berusaha ditelpon. (Lis)



Soal Peran DLH Di Kabupaten Pasuruan, Ini Kata M. Mujibudda'awat, Lulusan S-2 Pascasarjana Unair, Bidang Studi Hukum Lingkungan

Lebel : Lingkungan Hidup
Mujibudda'awat

Pasuruan, Pojok Kiri
     Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memang keren ketika disebut. Dinas yang mengawasi lingkungan, khususnya sebagai penghalau bagi setiap limbah perusahaan yang dibuang ke sungai ini pantas disebut sebagai dinas dengan julukan pahlawan lingkungan.
     Namun DLH daerah mana yang layak mendapat sebutan itu. Sebab di Kabupaten Pasuruan, DLH tak lebih sebagai dinas 'dunia roh' yang layak diberi lebel, dinas antara ada dan tiada.
   Fakta, saat warga marah dengan menutup jalan di Bujeng sebagai bentuk protes atas sungai yang tercemar limbah perusahaan, Senin (07/10), DLH entah kemana. Jangankan badannya, bokongnya saja tidak keliatan.
    Seiring dengan itu, seorang kawan bernama M.Mujibudda'awat, S.Ag, SH, MH, lulusan S-2 Pascasarjana Unair, Bidang Dtudi Hukum Lingkungan dan Mantan DPRD Kab Pasuruan periode 2009-2014 dan 2014-2019 serta aktivis lingkungan hidup menilai, ada dan tidaknya DLH tidak memberi dampak yang positif terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan, khususnya terkait pengawasan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di pabrik-pabrik.
     Dalam hal ini, Mujib panggilan akrabnya juga menyoroti kapasitas pimpinan di DLH. Menurut dian, Kepala Dinasnya harus dipimpin oleh orang memiliki pendidikan sarjana lingkungan hidup.
     "Kalau hanya di isi oleh ASN yang karena faktor eselonnya sudah mencukupi tanpa mempertimbangkan basik keilmuannya, maka selamanya pengelolaan lingkungan hidup di pasuruan tetap carut marut seperti saat ini. Apalagi saat ini Pltnya dikabarkan hanya sekelas eselon 3 yang basik pendidikannya entah apa. Makin kacau, "ujarnya lantang. (Lis)
KRIMINAL
PEMERINTAHAN
BIROKRASI
HUKUM
WISATA
SENI
BUDAYA

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas