RUNNING NEWS :
Loading...
Cari Kami di Google

Kumpulkan Puluhan Perusahaan Bahas Pencemaran Lingkungan, DLH Abaikan Desa Terdampak, Pak Kades Tak Diundang

Saat pertemuan DLH dengan Perusahaan

Pasuruan, Pojok Kiri
     Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada Selasa (10/09) kemarin mengumpulkan puluhan perusahaan di pendopo Pemkab Pasuruan. Kabarnya ada 60 perusahaan yang hadir.
     Pertemuan dengan perusahaan itu sebagaimana yang pernah dikatakan Indra selaku pelaksana tugas (Plt) Kepala DLH sebagai tindak lanjut perintah Bupati Pasuruan untuk menjadikan Kabupaten Pasuruan bersih dari pencemaran lingkungan akibat limbah perusahaan.
     Dalam sebuah ajang perbincangan membahas limbah perusahaan yang mencemari Sungai Werati beberapa pekan sebelumnya, Indra sempat memyampaikan adanya rencana pertemuan yang digelar kemarin. Bahkan sejumlah pihak mulai Kepala Desa (Kades), LSM peduli lingkungan serta lembaga lain minta agar mereka ikut diundang. Indra saat itu menjawab 'akan saya sampaikan ke pimpinan'
     Namun fakta yang terlihat justru di luar dugaan, jangankan mengundang lembaga kemasyarakatan. Pemangku lingkungan yakni Kades yang wilayahnya terdampak langsung limbah perusahaan saja tidak diundang.
    Kades Kedungringin Vicky salah satunya. Ia yang memimpin desa dengan permasalahan utama limbah kotor dari perusahaan justru tidak dianggap oleh DLH. Padahal Desa Kedungringin merupakan salah satu desa yang merasakan dampak langsung dari pembuangan limbah perusahaan.
     Lucunya, hasil pertemuan yang terkesan internal DLH dengan perusahaan ini memunculkan tiga komitmen yang mundur ke belakang. Komitmen itu sebagaimana informasi yang didapat Pojok Kiri berbunyi, Pertama, Kegiatan bersih lingkungan di DAS Wrati yang melibatkan perusahaan, pemerintah dan masyarakat yang dikoordinasikan dengan OPD terkait, Ke Dua, biaya operasional kegiatan tersebut bersumber dari CSR perusahaan yang berkontribusi membuang limbah cari di Kali Werati, dan Ketiga, perusahaan dan pemerintah melakukan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan kewenangannya.
     Atas adanya komitmen perusahaan dengan DLH ini, Kades Kedungringin menganggap sebagai hal yang lucu dan kemunduran. Pasalnya, selama ini pihak Kecamatan Beji khususnya desa terdampak sudah sering melakukan action mengajak perusahaan turun bersih-bersih.
     "Kalau hanya bahas bersih-bersih itu sudah lagu lama, kembali ke itu-itu saja. Paling penting itu bagaimana perusahaan benar-benar taat aturan, dan DLH melakukan langkah keras untuk menekan perusahaan agar baku mutu limbah yang keluar diperhatikan, "ujar Vicky.
     Adanya pertemuan yang tidak melibatkan desa ini juga dianggap sebagai langkah buruk DLH. Sebab menurut dia, yang selama ini berbenturan dengan perusahaan adalah desa terdampak.
     "Apalagi disebut pendanaan dari CSR, kemudian bersih-bersih melibatkan masyarakat, pasti kembalinya ke desa, lah kok kami tidak diundang, DLH ini apa-apaan, "seloroh Vicky.
     Terpisah, Camat Beji, H. Ghoni saat dikonfirmasi Pojok Kiri, Rabu (11/09) juga menyesalkan langkah DLH yang tidak mengundang Kepala Desa dalam pertemuan membahas limbah.
     "Langkah DLH memang kurang tepat, yang tau persis masalah itu desa, tapi kenapa Kadesnya tidak diundang, saya kira DLH sekarang memang kurang greget, "ucapnya.
     Sayangnya, hingga berita ini turun Pojok Kiri belum berhasil mengkonfirmasi Plt Kepala DLH, Indra. (Lis)

OH May God....?!!!, Ada 1800 Perusahaan, Pemkab Pasuruan Hanya Punya 1 Pengawas Lingkungan

Saat bincang- bincang bahas limbah perusahaan

Pasuruan, Pojok Kiri
     Tentunya kata 'amazing' pantas diucapkan ketika mengetahui fakta bahwa Kabupaten Pasuruan yang merupakan kawasan Industri dengan jumlah perusahaan sebanyak 1800 sebagaimana yang disampaikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam acara ngopi bareng pegiat lingkungan beserta sejumlah elemen masyarakat Rabu malam (04/09) di rest area Bang Kodir Bangil ternyata hanya memiliki satu orang pengawas.
    Fakta mengejutkan ini terlontar dari salah satu staf DLH, Saikhu yang malam itu dipersilahkan oleh pimpinannya, yakni Indra sang Plt Kadis untuk menjawab tudingan masyarakat bahwa di internal DLH ada oknum pegawai yang main-main atau yang mencari keuntungan pribadi atas kasus kerusakan lingkungan akibat limbah perusahaan.
    Menurut Saikhu yang diamini Indra, DLH siap diproses secara hukum jika ditemukan ada oknum pegawai yang bermain dalam kasus limbah perusahaan.
     Tudingan yang mengarah adanya oknum pegawai DLH yang diduga bermain itu sempat terlontar dari Sugito seorang aktivis dari LSM Garda Pantura yang dikenal sangat focal.
     Dijelaskan Saikhu, kenapa banyak kasus limbah perusahaan yang hingga kini belum terselesaikan, semua karena pihak DLH lemah dalam hal pengawasan. Hal ini lantaran jumlah pengawas hanya satu orang.
     "Bayangkan, di Kabupaten Pasuruan ini ada sebanyak 1800 perusahaan, tetapi pengawas yang ada di DLH hanya satu orang, "ucap Saikhu diamini Indra yang Plt Kadis.
    Dalam bincang santai dengan tajuk ngopi bareng yang intinya membahas pencemaran Kali Werati, para audiens yang terdiri kalangan LSM pegiat lingkungan, GP Ansor, Muspika Beji dan Bangil, insan pers, Kades, tokoh masyarakat serta sejumlah elemen lain termasuk anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Muafi dan Najib Setiawan, 80 persen topik endingnya mengarah kepada DLH Kabupaten Pasuruan yang dianggap tidak becus dalam menangani persoalan kerusakan lingkungan akibat limbah perusahaan.
     DLH yang seolah menjadi bulan-bulanan akhirnya menjerit dan membuka fakta, ternyata pengawas lingkungan yang dimiliki hanya 1 orang dengan 1800 perusahaan yang ada. Oh may god. (Lis)
KRIMINAL
PEMERINTAHAN
BIROKRASI
HUKUM
WISATA
SENI
BUDAYA

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas