RUNNING NEWS :
Loading...
Cari Kami di Google

Ada Yang Sengaja Halang-Halangi Proses Sidang Mantan Kades Bulusari, Yudono, Jaksa Ancam Pidanakan

Denny Saputra, Kasi Pidsus

Pasuruan Pojok Kiri
     Pernyataan Nur Chosim, penasehat hukum (PH) tersangka kasus korupsi tanah kas desa (TKD) Bulusari di hadapan media, bahwa tersangka Yudono tidak pernah menerima relaas dakwaan dalam persidangan di PN Tipikor membuat Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Pasuruan, Denny Saputra menanggapi serius.
    Menurut Denny sapaan akrab Kasi Pidsus, Justru PH yang sengaja menghalang-halangi proses persidangan dengan sengaja mempengaruhi terdakwa untuk tidak mau menerima dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU)
     Ada 2 catatan yang disampaikan Denny terkait upaya PH Yudono menghalang-halangi persidangan.
     Yang pertama sengaja mempengaruhi terdakwa tidak boleh menerima surat dakwaan dari JPU, Ke Dua sengaja tidak menghormati penetapan hari sidang Tipikor Surabaya dan PH tidak hadir di sidang pertama tetapi di sidang praperadilan bisa datang dengan kondisi sehat.
     "Proses yang kami jalankan adalah pro justitia (demi hukum, red). Jangan sampai ada yang menghalangi proses persidangan Tipikor. Jika tetap duiakukan, kami akan pidanakan, "kata Denny.
     Selama ini sebagaimana disampaikan Denny, ada upaya kubu tersangka Yudono untuk menghalangi proses persidangan, dimana selain tidak mau menerima surat dakwaan saat diberikan dalam tahanan, Yudono juga tidak mau menerima saat diberikan oleh hakim dalam persidangan.
     "Yudono ini ada yang mengarahkan untuk tidak mau menerima surat dakwaan. Jika tidak menerima materi dakwaan tidak apa-apa. Tapi jika tidak mau menerima suratnya, itu namanya tidak menghargai proses hukum dan menghambat. Kepada semua pihak, agar jangan main-main menghalangi proses sidang Tipikor, jika terus dilakukan, kami akan pidanakan sesuai pasal 21 UU 39/1999 jo UU 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, "ujarnya.
     Sebelumnya memang ada bola panas yang digiring oleh kubu Yudono terkait penahanan yang dilakukan jaksa.
     Pihak Yudono melalui PH-nya mengnggap penahanan itu terlalu memaksa, sehingga ia melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan dan penahanan tersangka.
     Namun seiring berjalannya praperadilan di PN Bangil, pengadilan Tipikor Surabaya justru menetapkan jadwal sidang dan sudah menggelar sidang pembacaan surat dakwaan.
     Atas berjalannya proses sidang ini, maka PN Bangil lalu memutuskan sidang praperadilan gugur.
     Atas gugurnya praperadilan ini, kubu Yudono melalui PH-nya menganggap ada upaya pemaksaan yang dilakukan jaksa demi memuluskan percepatan persidangan di PN Tipikor.
     "Kami menduga ada upaya manipulasi agar persidangan tetap berjalan untuk menggugurkan praperadilan, "ucap Nur  Chosim sembari mengancam akan melaporkan jaksa ke Jamwas.
    Denny Saputra mempersilahkan kepada kubu Yudono lapor kemana saja. Intinya tegas Denny, siapapun yang menghalangi persidangan Tipikor akan akan ia pidanakan.
     "Jika menyoal penahanan tersangka yang dianggap jaksa memaksakan diri. Perlu kami sampaikan, bahwa tersangka Yudono selama kami panggil selama 3 kali secara patut tidak permah hadir. Sesuai prosedur hukum, tim Jaksa penyidik lantas melakukan upaya penangkapan. Jadi tidak ada aturan yang kami langgar. Jadi kalau mau lapor kemana saja silahkan. Tapi ingat, jika tetap menghambat proses sidang, langkah kami jelas, akan memidanakan, "ujar Denny. (Lis)

Kajari Kabupaten Pasuruan Berganti

Kajari H. M Nor dan Kajari pengganti, Ramdhanu Dwiyantoro

Pasuruan, Pojok Kiri
     Setelah menjabat selama 2 tahun 1 bulan sejak dilantik sebagai Kajari Kabupaten Pasuruan pada Jum'at, 20 Oktober 2017, H. M Nor HK, SH, MH akhirnya harus meninggalkan Kabupaten Pasuruan guna menempati jabatan baru sebagai asisten pengawas (Aswas) di Kejati Maluku Utara.
     Sosok yang selanjutnya menempati pimpinan utama di Kejari Kabupaten Pasuruan adalah seorang pria bernama Ramdhanu Dwiyantoro, SH. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kajari Banggai Luwuk, Sulawesi Tengah.
     Proses serah terima jabatan (Sertijab) Kajari Kabupaten Pasuruan dilaksanakan Selasa (05/11) sekira pukul 09.00 WIB di Kejati Jatim.
    Sebagai bentuk kenang-kenangan atas kepemimpinan H. M Nor HK selama menjabat di Kejari Kabupaten Pasuruan, Senin (04/11) H. M Nor menorehkan tanda tangannya dalam peresmian gedung TP4D. Sebelumnya, H. M Nor juga telah membangun mushollah di belakang kantor Kejari, termasuk perbaikan kantor.
    Selain itu, H.M Nor HK juga sempat mendapat penghargaan Bupati atas kerjasama yang baik dengan pemerintahan.
     Dari sisi kinerja kejaksaan selama dipimpin H.M Nor HK, ada dua catatan pemberantasan tindak pidana korupsi cukup menjadi perhatian yang saat ini sudah sampai meja hijau. Yang pertama kasus dugaan korupsi Dinas Pemuda dan Olahraga yang sudah memenjarakan sang tersangka Lilik, dan kasus dugaan korupsi tanah kas desa Bulusari yang mambawa dua tersangka, Yudono dan Bambang meringkuk di bui. (Lis)

Jalani Sidang Perdana, Yudono Dan Bambang Didakwa Korupsi Uang TKD 2, 9 Miliar

Sidang perdana Yudono dan Bambang

Pasuruan, Pojok Kiri
     Yudono, mantan Kepala Desa (Kades) dan Bambang Nuryanto Ketua BPD Bulusari, Senin (04/11) menjalani sidang perdana di pengadilan Tipikor, Surabaya atas kasus dugaan korupsi yang dilakukannya.
    Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa itu dilaksanakan sekira pukul 12. 30 WIB dipimpin ketua majelis hakim Rochmad, SH.
    Sementara dari pihak penuntut umum adalah tim dari jaksa pidana khusus (Pidsus), Ahmad.
    Dalam sidang perdana tersebut, untuk Yudono tidak didampingi pengacara karena berhalangan. Sedang untuk Bambang didampingi tim pengacara Suryono Pane, Wiwin dan Mamat.

Yudono dan Bambang saat dijemput dari Rutan Bangil

     Untuk sidang dugaan korupsi uangTKD ini, antara terdakwa Yudono dan Bambang sebenarnya dakwaannya terpisah atau diseplit. Namun karena majelis hakimnya sama, sidang digelar bersamaan.
    Sementara itu, dalam dakwaan jaksa, JPU Ahmad menyampaikan, bahwa kedua terdakwa telah melakukan penyimpangan atas pemanfaatan tanah kas desa (TKD) Bulusari.
    Disebut tanah seluas 4 hektare yang terletak di wilayah Bulusari yang merupakan TKD sejak tahun 2017 telah dikeruk lalu dijual. Sedang uang hasil penjualan itu dinikmati secara pribadi oleh kedua terakwa. Nilainya secara keseluruhan mencapai Rp. 2, 9 miliar.
    Usai dibacakan dakwaan, untuk terdakwa Bambang melalui kuasa hukumnya langsung mengajukan eksepsi. Sedang untuk Yudono masih kebingungan karena Nur Chosim sang pengacara yang selama ini mendampinginya tidak hadir.
    Oleh majelis hakim, jika dalam sidang selanjutnya si pengacara tidak hadir, pihak pengadilan akan menunjuk pengacara lain. (Lis)

Senin, 04 November 2019, Yudono Dan Bambang, Mantan Kades Dan Ketua BPD Bulusari Disidang

Yudono dan Bambang



Pasuruan, Pojok Kiri
    Yudono, mantan Kepala Desa dan Bambang Nuryanto mantan Ketua BPD Bulusari, Kecamatan Gempol yang sudah dijebloskan ke dalam sel tahanan , Kamis, 17 Oktober 2019 lalu karena sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan uang hasil penjualan tanah kas desa (TKD) segera masuk babak persidangan.
    Informasi yang didapat Pojok Kiri dari penyidik Pidana Khusus Kejari Kabupaten Pasuruan, Jum' at (01/11), saat ini sudah ada penetapan jadwal sidang dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, yang menetapkan sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan atas Yudono dan Bambang akan digelar pada Senin, 04 November 2019.
    Pojok Kiri yang mengkonfirmasi kebenaran informasi ini ke Kasi Pidsus, Denny Saputra mendapat jawaban atas kebenarannya. Menurut Denny, soal informasi sidang Yudono itu benar.
     "Benar, oleh pengadilan Tipikor, sidang perdana Yudono dan Bambang sudah ditetapkan jadwalnya, Senin besok lusa (04/11) akan digelar. Saat ini untuk surat dakwaan sudah kami siapkan, "kata Denny. (Lis)

Eksepsi Lilik Terdakwa Kasus Korupsi Dispora, Potongan 10 Persen Anggaran Disepakati Dalam Rapat Atas Usulan Bendahara Dan Kadispora

Saat sidang Lilik

Pasuruan, Pojon Kiri
    Sidang kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Surabaya yang menempatkan Lilik Wijayati Budi Utami sebagai terdakwa, Selasa (29/10) masuk babak penyampaian penolakan atau keberatan atas dakwaan yang disampaikan jaksa (eksepsi) oleh terdakwa.
     Dalam penyampaian eksepsinya, Lilik menguasakan kepada Dua pengacara, masing-masing Wiwik dan Elisa.
     Dalam eksepsi yang dibacakan, terkuak fakta dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ternyata tidak diurai dalam dakwaan jaksa, bahwa pemotongan anggaran kegiatan sebesar 10% dilakukan oleh Nanang Suhita Sutisno selaku bendahara pengeluaran.
Lilik saat dijemput di Rutan Bangil

    Pemotongan ini sebagaimana disampaikan dalam eksepsi dilakukan pada saat akan menyerahkan uang kegiatan kepada masing-masing PPTK setiap kali pencairan anggaran untuk kegiatan olahraga.
     Diurai juga dalam eksepsi, adanya potongan 10 % dalam anggaran kegiatan itu disepakati dalam sebuah rapat di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan pada hari Kamis, 09 Februari 2017 yang dihadiri oleh Kepala Dinas Munif, Sekretaris Sutaji, terdakwa Lilik, Kepala Bidang Pemuda Heru Budi, Subroto, Wiwik Sri Wilujeng, Rifani, Sri Wahyuni, Syahfrida, serta Nanang Suhita.
     "Berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam BAP, peserta rapat tersebut telah menyepakati adanya pemotongan sebesar 10% untuk setiap anggaran Ganti Uang (GU) atau Tambah Uang Persediaan (TUP) yang diusulkan oleh bendahara Nanang Suhita Sutisno dan Kepala Dinas Munif untuk keperluan kantor yang penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, "kata sang pengacara Lilik dalam eksepsinya.
    Atas fakta ini, kubu terdakwa Lilik menggap ditetapkannya tersangka tunggal sangat tidak tepat, karena ada delik penyertaan sesuai pasal 55 KUHP.
     "Para Peserta rapat yang telah menyepakati pemotongan sebesar 10% pada setiap anggaran kegiatan di Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017, yang menyuruh melakukan tindak pidana tetapi tidak disertakan sebagai tersangka/terdakwa. Seharusnya penuntut umum membuat dan menyusun dakwaannya penuntut umum menyertakan pasal tentang delik penyertaan (deelneming) sesuai Pasal 55 KUHP, "ujar sang pengacara. (Lis)

Sudah Siap Mental, Lilik Siap Seret Petinggi Dispora Ke Penjara

Lilik Wijayanti Budi Utami



Pasuruan, Pojok Kiri
     Tersangka dugaan korupsi di tubuh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Pasuruan, Lilik Wijayanti Budi Utami, Selasa (22/10) masuk jadwal sidang ke Dua. Pada sidang kali ini, Lilik yang didampingi dua pengacara wanita, Elisa dan Wiwik dijadwalkan akan menyampaikan penolakan atau keberatan atas dakwaan yang disampaikan jaksa (eksepsi).
     Masih harus dilaluinya proses eksepsi yang kemudian dilanjut dengan tanggapan penuntut umum, lalu ada proses putusan sela, maka dapat disimpulkan untuk pembuktian atas dakwaan jaksa masih menunggu waktu yang cukup lama.
     Jika dijadwal setiap sidang ada penundaan selama 1 minggu, maka minimal harus dilalui selama 3 minggu hingga proses pembuktian dilakukan. Hal ini akan lebih lama jika penuntut umum maupun terdakwa belum siap sehingga mengajukan penundaan.
     Lepas dari itu, jika dalam putusan sela sang hakim memutus untuk melanjutkan persidangan, maka kesiapan mental terdakwa Lilik yang harus diuji. Sejauh mana ia akan berani buka-bukaan sebagaimana yang pernah disampaikan saat ia akan ditahan, bahwa dalam setiap pemotongan anggaran yang disebut sebesar 10 persen, semuanya atas perintah Kadispora.
     Elisa dan Wiwik sang pengacara Lilik saat ditanya Pojok Kiri terkait hal ini, Senin (21/10) menyampaikan, untuk mental kliennya, Lilik sudah sangat kuat dan tenang. Menurutnya, kliennya akan membuka semua yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini.
     "Tidak ada takut, tidak ada ragu. Klien kami akan bongkar semua. Siapa saja yang terlibat akan diseret ke penjara. Klien kami sudah tidak ada beban. Dia tidak mau dikorbankan sendiri. Kadispora dan Kabid-Kabid lain yang terlibat, semua harus diseret ke penjara. Semua akan dibongkar dalam persidangan nanti, "ujar Elisa dan Wiwik.
     Untuk diketahui, sidang perdana perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Lilik Wijayanti Budi Utami, di Pengadilan Tipikor Surabaya digelar pada Selasa (15/10) lalu.
    Dalam agenda awal itu, dua jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Kabupaten Pasuruan, Ahmad Muzaki dan Trian Yuli Diarsa membacakan dakwaan terhadap terdakwa Lilik yang merupakan mantan Kepala Bidang (Kabid) Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Pasuruan.
     Dalam dakwaannya, JPU menyebut bahwa pada setiap pencairan anggaran kegiatan yang dilaksanakan Dispora selama tahun 2017, ada pemotongan sebesar 10 persen. Selain itu, disebut juga ada dugaan mark up anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak terdakwa.
     Catatan total keuangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana dakwaan jaksa mencapai nilai sebesar Rp 918.827.239.
     Dakawaan jaksa itu oleh Lilik disanggah. Disebut, pemotongan itu dilakukan langsung oleh bendahara Dispora.
     “Saya tidak memegang uang kegiatan. Pemotongan uang dilakukan bendahara atas perintah Kepala Dinas, "sanggah Lilik kala itu. (Lis)
KRIMINAL
PEMERINTAHAN
BIROKRASI
HUKUM
WISATA
SENI
BUDAYA

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas