RUNNING NEWS :
Loading...
Cari Kami di Google

Cakades Lolos Ikrar Damai, Bacakades Tak Lolos Lanjut PTUN

Deklarasi damai Cakades dan Surat pendaftaran gugatan PTUN

Pasuruan, Pojok Kiri
     Sebanyak 750 calon kepala desa (Kades) dari 240 desa se-Kabupaten Pasuruan yang sudah lolos uji akademis berikrar untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara damai. Mereka juga mengaku siap kalah dan siap menang.
    Penyampaian ikrar damai ini disampaikan para Cakades di hadapan Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf beserta anggota Forkompimda di GOR Raci, Bangil, Senin (11/11).
    Di hari yang sama, bakal calon kepala desa (Bacakades) yang tidak lolos uji akademis juga melaksanakan agenda penting menuntut keadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ei Surabaya.
    Bacakades tak lolos uji akademis yang sudah membawa perkara ini adalah Ismail Maki.
     Bacakades asal Desa Arjosari, Kecamatan Rejoso ini, melalui kuasa hukumnya, Barlian Ganesi telah mengajukan gugatan PTUN pada 7 November lalu. Sedang Senin (11/11), hakim PTUN telah mengawali dengan penetapan jadwal sidang.
    Selama 14 hari ke depan, gugatan Ismail Maki ini akan diputuskan.
    Putusan ini jika sampai dimenangkan oleh pihak penggugat, maka akan ada sejarah yang mengubah pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Pasuruan saat ini.
     Kepada Pojok Kiri, Ismail Maki mengaku melakukan gugatan atas perengkingan tes akademis yang dinilai menyalahi Permendagri.
    "Dasar Pilkades di Kabupaten Pasuruan ini adalah Peraturan Bupati (Perbup) No.94 tahun 2019 atas perubahan Perbup No.20 tahun 2017 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa. Perbup tersebut menabrak Permendagri Nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan Permendagri No.112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Dimana ada banyak catatan di Permendagri yang lenyap ketika muncul Perbub. Salah satunya nilai akademis yang hanya diambil dari tes tanpa mempertimbangkan pengalaman calon.  Termasuk masih dilakukannya tes bagi pendaftar yang jumlahnya tidak lebih dari 5 orang atau kurang. Harusnya yang dites itu yang jumlahnya lebih saja sesuai Permendagri. Ini yang saya gugat, "terang Ismail Maki. (Lis)

Jalani Sidang Perdana, Yudono Dan Bambang Didakwa Korupsi Uang TKD 2, 9 Miliar

Sidang perdana Yudono dan Bambang

Pasuruan, Pojok Kiri
     Yudono, mantan Kepala Desa (Kades) dan Bambang Nuryanto Ketua BPD Bulusari, Senin (04/11) menjalani sidang perdana di pengadilan Tipikor, Surabaya atas kasus dugaan korupsi yang dilakukannya.
    Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa itu dilaksanakan sekira pukul 12. 30 WIB dipimpin ketua majelis hakim Rochmad, SH.
    Sementara dari pihak penuntut umum adalah tim dari jaksa pidana khusus (Pidsus), Ahmad.
    Dalam sidang perdana tersebut, untuk Yudono tidak didampingi pengacara karena berhalangan. Sedang untuk Bambang didampingi tim pengacara Suryono Pane, Wiwin dan Mamat.

Yudono dan Bambang saat dijemput dari Rutan Bangil

     Untuk sidang dugaan korupsi uangTKD ini, antara terdakwa Yudono dan Bambang sebenarnya dakwaannya terpisah atau diseplit. Namun karena majelis hakimnya sama, sidang digelar bersamaan.
    Sementara itu, dalam dakwaan jaksa, JPU Ahmad menyampaikan, bahwa kedua terdakwa telah melakukan penyimpangan atas pemanfaatan tanah kas desa (TKD) Bulusari.
    Disebut tanah seluas 4 hektare yang terletak di wilayah Bulusari yang merupakan TKD sejak tahun 2017 telah dikeruk lalu dijual. Sedang uang hasil penjualan itu dinikmati secara pribadi oleh kedua terakwa. Nilainya secara keseluruhan mencapai Rp. 2, 9 miliar.
    Usai dibacakan dakwaan, untuk terdakwa Bambang melalui kuasa hukumnya langsung mengajukan eksepsi. Sedang untuk Yudono masih kebingungan karena Nur Chosim sang pengacara yang selama ini mendampinginya tidak hadir.
    Oleh majelis hakim, jika dalam sidang selanjutnya si pengacara tidak hadir, pihak pengadilan akan menunjuk pengacara lain. (Lis)

Senin, 04 November 2019, Yudono Dan Bambang, Mantan Kades Dan Ketua BPD Bulusari Disidang

Yudono dan Bambang



Pasuruan, Pojok Kiri
    Yudono, mantan Kepala Desa dan Bambang Nuryanto mantan Ketua BPD Bulusari, Kecamatan Gempol yang sudah dijebloskan ke dalam sel tahanan , Kamis, 17 Oktober 2019 lalu karena sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan uang hasil penjualan tanah kas desa (TKD) segera masuk babak persidangan.
    Informasi yang didapat Pojok Kiri dari penyidik Pidana Khusus Kejari Kabupaten Pasuruan, Jum' at (01/11), saat ini sudah ada penetapan jadwal sidang dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, yang menetapkan sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan atas Yudono dan Bambang akan digelar pada Senin, 04 November 2019.
    Pojok Kiri yang mengkonfirmasi kebenaran informasi ini ke Kasi Pidsus, Denny Saputra mendapat jawaban atas kebenarannya. Menurut Denny, soal informasi sidang Yudono itu benar.
     "Benar, oleh pengadilan Tipikor, sidang perdana Yudono dan Bambang sudah ditetapkan jadwalnya, Senin besok lusa (04/11) akan digelar. Saat ini untuk surat dakwaan sudah kami siapkan, "kata Denny. (Lis)

Banyak Bacakades Gagal Uji Kompetensi Diduga Karena Kecurangan Panitia, Kantor Pemkab dan DPRD Kabupaten Pasuruan Di Demo

Suara rakyat dalam tulisan

Pasuruan, Pojok Kiri
     Puluhan Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) di Kabupaten Pasuruan yang gagal dalam uji kompetensi, sehingga tak bisa lanjut dalam ajang pemilihan kepala desa melurug Kantor Pemkab dan kantor DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (28/09).
    Puluhan Bacakades ini datang sambil dikawal oleh masa yang jumlahnya ribuan. Mereka adalah warga desa yang jagoannya kandas oleh sistem yang dianggap penuh kecurangan.
     Dalam aspirasinya, mereka meminta agar Bupati Pasuruan membatalkan sistem yang sangat sarat kecurangan tersebut dan meloloskan semua Bacakades.
     Satu dari para Bacakades yang merasa dicurangi oleh panitia dengan modus gagal tes kompetensi adalah H. Suhadi asal Desa Tambakrejo, Pasrepan. Ia meyakini hasil tes tersebut penuh rekayasa karena saat penyampaian sangat janggal dengan terbukanya amplop dan lepas segel.
Saat sampaikan aspirasi Bacakades dengan Komisi 1 DPRD

     "Saat saya merima surat keputusan hasil tes, amplop yang membungkus surat itu sudah tidak tersegel dan terbuka. Padahal aturannya, surat pengumuman itu harus diberikan kepada Bacakades dalam kondisi bersegel. Dari sini saya sudah curiga, "ungkap H. Suhadi.
     Selain itu lanjut H. Suhadi, kejanggalan lain yang dianggap sebagai bentuk rekayasa adalah tulisan nomor regristasi yang hanya ditulis tangan dengan menggunakan pensil.
     Pada demo yang dilakukan di DPRD Kabupaten Pasuruan, para Cakades ini sempat mendapat pengawalan dari Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan ( LP-KPK ). Lembaga yang selalu mengawasi jalannya pemerintahan ini berharap pemerintah, dalam hal ini Bupati Pasuruan segera membuat kebijakan cepat untuk meredakan emosi Bacakades yang terjegal oleh sistem yang amburadul.
     "Contoh kasus yang dialami H. Suhadi Bacakades asal Tambakrejo, Pasrepan, saya telah menanyakan ke tim penguji dari Unibra Malang. Intinya, untuk surat pengumuman tes dinyatakan tidak sah, karena nomor registrasinya hanya tulisan tangan dan bukan ketikan, "kata Ketua Komisi Cabang LP-KPK Pasuruan Ahmad Sudirman.
     "Termasuk amplop yang tidak bersegel disebut cacat dan tidak sah, "imbuhnya.
     Sementara itu, para Bacakades dan tim sukses yang mendemo kantor Pemkab dan DPRD Kabupaten Pasuruan meminta agat Bupati meloloskan semua Bacakades yang tak lolos ujian.
    Demo di kantor Pemkab Pasuruan dengan harapan ketemu Bupati Irsyad Yusuf itu diterima oleh Wakil Bupati, Mujib Imron, karena sang Bupati tidak ada di tempat.
    Sang Wakil Bupati, Mujib Imron berjanji akan segera membahas masalah ini dengan anggota DPRD.
    "Nanti coba kami bicarakan dengan DPRD, karena Perdanya yang menerbitkan di sana, "ujar Mujib Imron.
    Demo yang berlanjut ke gedung DPRD itu juga mendapat sambutan. Kali ini Komisi 1 yang diketuai Doktor Kasiman juga berjanji akan membahasnya dalam rapat komisi.
    "Masalah ini akan kami bahas dalam rapat Komisi, kami juga akan ajak bicara eksekutif untuk mencari solusinya, "ucap Doktor Kasiman. (Lis)

Jalan Rusak Parah Di Rebono, Wonorejo. Disindir Lewat Tulisan, Perangkat Desa Membabi Buta Melakukan Pencopotan

Perangkat desa saat melakukan pencopotan banner sindiran warga

Pasuruan, Pojok Kiri
     Warga Dusun Rebono Barat, Desa Rebono, Kecamatan Wonorejo geram. Pasalnya, mereka yang selama 1 bulan terakhir ini memasang sejumlah banner dengan tulisan sindiran atas kondisi jalan yang hancur justru mendapat perlawanan dari desa.
    Sejumlah banner yang isinya mengkecam kondisi jalan hancur yang tidak pernah ada perbaikan, Senin (21/10) dicopoti oleh perangkat desa secara membabi buta.
     Misbahul Munir, salah satu warga Rebono Barat kepada Pojok Kiri, Selasa (22/10) mengaku sangat marah dengan ulah perangkat desa ini. Ia menganggap perbuatan perangkat yang mencopoti banner bertuliskan sindiran atas jalan rusak itu sebagai bentuk pencederaan terhadap warga.
Sejumlah banner yang sebelumnya terpampang

     "Ini kan lucu, kami warga hanya minta jalan diperbaiki, bukan mencari masalah. Jika Kades dan perangkat tidak nyaman dengan tulisan-tilisan yang kami pasang, harusnya mereka mengajak warga untuk bicara dan ada niat untuk memperbaiki jalan. Bukan malah membabi buta mencopoti banner yang kami pasang. Ini jaman demokrasi hai perangkat. Kami warga juga punya hak bersuara. Kalau memang tersinggung atas tulisan-tulisan itu, jalannya donk diperbaiki. Bukan mencopoti tulisan yang kami pasang, sungguh memalukan, "ungkap Misbahul Munir.
      "Tulisan-tulisan itu kami pampang sebagai bentuk luapan kekesalan kami sebagai warga selama lebih 20 tahun tidak pernah merasakan perbaikan jalan. Ban motor selalu bocor saat lewat jalan itu, anak sekolah ogah bersekolah di SD Rebono karena harus melewati jalan yang hancur. Jalannya dipenuhi batu tajam, bikin kaki sakit, "ujarnya.
     Suara keras juga diucapkan warga lain bernama Basri. Ia mengkecam kelakuan perangkat yang mencopoti tulisan-tulisan yang dipajang di sepanjang jalan. 
Jalan Di Rebono Barat

     "Tulisan-tulisan itu expresi kekecewaan warga, jika Kades dan perangkat desa malu membaca tulisan itu, jalannya donk diperbaiki. Bukan main copot, "teriaknya geram.
     Untuk diketahui, jalan di Rebono Barat ini kondisinya sudah sangat hancur, jalan yang berdebu saat kemarau dan bak comberan saat musim hujan itu juga dipenuhi batu-batu tajam bak pisau. Setiap kendaraan yang lewat hampir selalu mengalami ban bocor.
    Akibat kondisi jalan yang sangat hancur itu, warga harus mengalami kerugian, termasuk akses perekonomian terhambat.
     Tak hanya itu, keberadaan sekolah dasar yang ada di Rebono Barat tak diminati murid karena malas lewat jalan rusak yang penjangnya mencapai 2 kilo meter tersebut.

     Hingga berita ini turun, belum ada penjelasan soal pencopotan banner tersebut dari pihak desa. (Yud)

Heran, Bertahun-Tahun Desa Banjarsari, Pandaan Dibiarkan Minim Perangkat, Berakibat Pelayanan Yang Amburadul

Lebel : Perangkat Desa
Kantor Desa Banjarsari

Pasuruan, Pojok Kiri
     Layanan cepat di sebuah desa tentunya ditunjang oleh kemampuan dan jumlah perangkat yang profesional dan lengkap.
     Di sejumlah desa, seorang Kepala Desa selalu berusaha mengisi jika ada jabatan perangkat yang kosong. Tujuannya tentu saja agar layanan kepada masyarakat bisa maksimal.
     Akan tetapi hal ini tidak berlaku  di Desa Banjarsari, Kecamatan Pandaan. Di desa ini jumlah perangkat yang bekerja di kantor desa selain Kepala Dusun (Kasun) sangat minim. Dari banyak jabatan yang harusnya ada orangnya, ternyata hanya 3 saja yang terisi, yakni Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, dan Kaur Umum.
     Sementara untuk Sekretaris Desa, Kaur Kesra, Kaur Pelayanan, dan Kaur Pemerintahan nihil.
    Kondisi kosongmya sejumlah perangkat ini berlangsung sangat lama, yakni sejak terpilihnya kepala desa pada tahun 2014 lalu.
    Pojok Kiri yang mendatangi kantor Desa Banjarsari, Rabu (09/10) sekira pukul 09.30 WIB mendapati fakta sepinya kondisi kantor. Pojok Kiri hanya mendapati Satu Kaur yang bekerja, yakni Kaur Perencanaan.
    Kepada Pojok Kiri, sang Kaur yang tidak mau disebut nama ini mengaku, selain sebagai Kaur Perencanaan, ia juga diberi tugas merangkap  Kaur Pelayanan.
     Kondisi ini tentu saja sangat mengganggu pelayanan di Desa Banjarsari. Sejumlah warga yang mengurus surat atau urusan lain harus menghadapi kenyataan pelayanan yang amburadul karena minimnya perangkat.
     Di kesempatan itu, Pojok Kiri ingin mengkonfirmasi ke Kepala Desa Banjarsari, Jumari. Namun sebagaimana dikatakan sang perangkat, Jumari tidak berada di kantor. (isb)

Berstatus Tersangka, Kades Bulusari Tak Penuhi Panggilan Jaksa, Alasan Sakit

Lebel: Kepala Desa

Kades Bulusari, Yudono

Pasuruan, Pojok Kiri
     Kades Bulusari, Gempol, Yudono yang dilaporkan warganya pada 2016 lalu atas dugaan korupsi penggunaan Tanah Kas Desa (TKD) kini sudah berstatus tersangka. Hal ini sebagaimana dikatakan Denny Saputra, Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Pasuruan, Rabu (02/10).
    Atas status itu, jaksa sudah menjadwalkan untuk proses pemeriksaan pada Kamis (03/10).
     Surat panggilan atas Yudono sudah dilayangkan oleh jaksa pada 30 September 2019 lalu. Inti surat adalah kepada Yudono untuk menghadap Kasi Pidsus guna menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.
     Namun Pojok Kiri yang mendatangi kantor Kejari Kabupaten Pasuruan, Kamis (03/10) sekira pukul 13. 00 WIB untuk mendapatkan kabar lebih lanjut atas pemeriksaan terhadap Yudono tersebut mendapat jawaban bahwa Kades Yudono ternyata tidak memenuhi panggilan jaksa dengan alasan sakit
     "Alasannya sakit, ada surat sakit yang dikirim. Ia meminta dilakukan jadwal ulang untuk pemanggilan, "kata Kasi Pidsus.
     Atas ketidakhadiran tersangka Yudoni ini, Kasis Pidsus, Denny Saputra mengaku segera menjadwalkan pemanggilan ulang. Rencananya menurut Denny, minggu depan Yudono dipanggil lagi.
     Lepas dari alasan apapun yang disampaikan, Denny sang Kasis Pidsus meminta kepada Yudono untuk bersikap kooperatif.
      "Kepada yang bersangkutan bersikaplah kooperatif, taati hukum. Jangan menunda-nunda kedatangan. Sebab pihak kami punya hak untuk melakukan pemanggilan secara paksa, "ucapnya.
      Sayangnya hingga berita ini turun, Pojok Kiri belum mendapat kesempatan mengkonfirmasi Kades Yudono. (Lis)


BKD Apresiasi Desa Lunas PBB P2 Tahun 2019, 10 Desa Lunas Tercepat Dari Kecamatan Tosari Dan Lekok

Saat pengundian hadiah lunas PBB P2 Tahun 2019



Pasuruan, Pojok Kiri
     Pelunasan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pasuruan yang tercatat hingga 20 September 2019 lalu, sebanyak 49 desa telah lunas 100 persen.
     Sementara, dari jumlah itu, sebanyak 10 desa dinyatakan sebagai desa lunas tercepat, yang semuanya berasal dari Dua Kecamatan, yakni Kecamatan Lekok dan Tosari.
     Untuk Kecamatan Lekok, desa yang paling cepat lunas PBB P2 adalah Gejugjati, Balunganyar, Tambak Lekok, Tampung, dan Jatirejo.
    Sementara untuk Kecamatan Tosari adalah Desa Mojorejo, Podokoyo, Baledono, Ngadiwono, dan Kandangan.
     Sedang untuk Kecamatan tercepat yang lunas PBB P2 adalah Kecamatan Lekok dan Tosari.
    Sabtu (28/09), bertempat di wisata Pintu Langit, Ledug, Prigen, Pemkab Pasuruan melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) menggelar acara pemberian penghargaan dan pengundian hadiah kepada desa yang lunas PBB P2.

     Kegiatan yang dihadiri Wakil Bupati Pasuruan, Mujib Imron tersebut sebagaimana dikatakan Kepala BKD, Luly Noermadiono bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar pajak khususnya PBB-P2, guna meningkatkan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk pembangunan.
     Di kesempatan itu, atas pelunasan PBB P2 tercepat, 10 desa dari Lekok dan Tosari langsung diberi penghargaan berupa hadiah televisi 40 inchi tanpa diundi.
     Selain pemberian hadiah kepada desa yang lunas PBB P2 tercepat, BKD juga memberikan hadiah kepada desa dan wajib pajak lain dengan cara diundi.
     Ada sebanyak 400 ribu kupon yang terkumpul dalam giat apresiasi lunas PBB P2 tersebut.
     Untuk hadiah, BKD juga telah menyediakan ratusan unit yang berupa setrika, kipas angin, magic com, sepeda gunung, sepeda lipat, televisi, lemari es dan hadiah utama berupa sepeda motor.
     Dari hadiah yang disediakan itu, untuk wajib pajak yang beruntung mendapatkan hadiah utama berupa motor masing-masing Rustamaji, watga Jl. Pohtatal 03/005 Dawuhansengon Purwodadi dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 35.14.010.002.005-0111.0, lalu Abdurokhim, P.Andik warga Kemiri 01/000 Pakukerto, Sukorejo dengan NOP 35.14.110.002.014-0028.0 , kemudian Djoko Sudiyanto alamat Jl. Pandean Kidul Baru 08/003 Kolursari, Bangil dengan NOP 35.14.150.001.004-0220.0 dan Kasiati Dusun Parelegi, Purwodadi dengan NOP 35.14.110.005.009-0072.0.
     Sementara itu, untuk pencapaian target pendapatan dari sektor PBB P2, Luli Noermadiono, Kepala BKD menerangkan, hingga 20 September 2019 lalu, dari target penerimaan PBB-P2 tahun 2019 sebesar 68 milyar rupiah, telah terealisasi lebih dari 60,8 milyar atau 89,47 %.
     Sementara itu, Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf melalui Wakil Bupati, Mujib Imron di hadapan para penerima hadiah menyampaikan rasa terimakasih yang setinggi-tingginya kepada masyarakat, khususnya semua wajib pajak PBB P2 yang sudah membayar sebelum jatuh tempo.
     Bupati juga sangat mengapresiasi kepada Kecamatan Tosari dan Lekok serta semua desa dan kelurahan yang telah nelunasi PBB P2 Tahun 2019. (Lis)

BUATKAN BINGKAI UNTUK DATA INI BROO)

.......
Catatan penerima hadiah undian lunas PBB P2 Kabupaten Pasuruan 2019

#DESA TERCEPAT LUNAS PBB P2#

1. MOJOREJO TELEVISI 40 INCH KECAMATAN TOSARI
2 . PODOKOYO TELEVISI 40 INCH KECAMATAN TOSARI
3 . BALEDONO TELEVISI 40 INCH KECAMATAN TOSARI
4 . NGADIWONO TELEVISI 40 INCH KECAMATAN TOSARI
5 KANDANGAN TELEVISI 40 INCH KECAMATAN TOSARI
6 . GEJUGJATI TELEVISI 40 INCH KECAMATAN LEKOK
7 . BALUNGANYAR TELEVISI 40 INCH KECAMATAN LEKOK
8 . TAMBAKLEKOK TELEVISI 40 INCH KECAMATAN LEKOK
9 . TAMPUNG TELEVISI 40 INCH KECAMATAN LEKOK
10  JATIREJO TELEVISI 40 INCH KECAMATAN LEKOK
.....

#UNDIAN HADIAH BAGI DESA LUNAS PBB-P2 TAHUN 2019#

1 . TANGGULANGIN TELEVISI 40 INCH KECAMATAN KEJAYAN
2 . RANDUWATI TELEVISI 40 INCH KECAMATAN NGULING
3. MANIKREJO TELEVISI 32 INCH KECAMATAN REJOSO
4 . BRANANG TELEVISI 32 INCH KECAMATAN LEKOK
5 . SADENGREJO LEMARI ES 2 PINTU KECAMATAN REJOSO
6 . DANDANG GENDIS LEMARI ES 1 PINTU KECAMATAN NGULING
7. KALIPANG LEMARI ES 1 PINTU KECAMATAN GRATI
8. GLANGGANG LEMARI ES 1 PINTU KECAMATAN BEJI
9 . WATU LUMBUNG SEPEDA GUNUNG KECAMATAN LUMBANG
10. MINGGIR SEPEDA GUNUNG KECAMATAN WINONGAN
.....

HADIAH BAGI WAJIB PAJAK LUNAS PBB-P2 TAHUN 2019

#HADIAH SEPEDA MOTOR#

1. 35.14.010.002.005-0111.0 Rustamaji Jl. Pohtatal 03/005 Dawuhansengon Purwodadi
2 35.14.110.002.014-0028.0 Abdurokhim, P.Andik Kemiri 01/000 Pakukerto Sukorejo
3 . 35.14.150.001.004-0220.0 Djoko Sudiyanto Jl. Pandean Kidul Baru 08/003 Kolursari Bangil
4. 35.14.110.005.009-0072.0 Kasiati Dsn Parelegi Purwodadi
.....

#HADIAH TELEVISI 40 INCH#

1 35.14.100.011.001-0170.0 Kuprik Dsn Terongdowo Sukoreno Prigen
2. 35.14.160.012.002-0044.0 Budiono Dsn Karang Panas II Oro2 Ombo Wtn Rembang
3. 35.14.160.012.002-0052.0 Nur Said Dsn Karang Panas II Oro2 Ombo Wtn Rembang
4. 35.14.090.014.024-0018.0 Ramadi Ds Karang Gondang 04/009 Pucangsari Purwosari
.....

#HADIAH TELEVISI 32 INCH#

1. 35.14.090.014.024-0029.0 Arifin Sawur 06/004 Pucangsari Purwosari
.....

#HADIAH LEMARI ES 2 PINTU#

1. 35.14.090.014.024-0040.0 Beni Irawan Pucang Anom 01/005 Pucangsari Purwosari
2. 35.14.090.014.024-0048.0 Tanu Pucang Anom 06/003 Pucangsari Purwosari
3. 35.14.240.013.000-0685.7 Latun Krajan Randuati Nguling
4. 35.14.150.012.009-0031.0 Ghozali Jl. Bader 02/005 Kalianyar Bangil
5 35.14.050.005.000-0598.7 Supeni Cukurguling Lumbang
6. 35.14.140.009.003-0259.0 M. Sujas Gununggangsir 06/002 Beji
7. 35.14.210.003.002-0084.0 Pekita Dsn Krajan 04/002 Kedungrejo Winongan
.....

#HADIAH LEMARI ES 1 PINTU#

1. 35.14.010.008.011-0040.0 H. Mudoli Dsn Buntut Gajahrejo Purwodadi
2. 35.14.090.014.005-0057.0 H.M Ruslan Ds Sawur 06/003 Pucangsari Purwosari
3. 35.14.200.006.009-0230.0 Efita Fikro Dsn Trimo 04/001 Kemantrenrejo Rejoso
.....

#HADIAH SEPEDA GUNUNG#

1. 35.14.010.007.011-0003.0 Sodikin Ds Popohan 01/003 Sentul Purwodadi
2 35.14.010.007.011-0018.0 Sukiadi A Yani 01/001 Sentul Purwodadi
3. 35.14.090.004.031-0100.0 P. Bawok Jl. Kemantren 02/004 Martopuro Purwosari
4 35.14.230.005.000-0379.7 Mesli Ds. Branang Lekok
5. 35.14.100.008.010-0071.0 Nasuwi Jl. Geneng tengah 06/001 Pecalukan Prigen
6. 35.14.220.008.000-1017.7 Suwari P.Ripai Krajan Kambinganrejo Grati
7. 35.14.140.014.007-0329.0 Wachid Ds Glanggang 01/001 Beji
.....

#HADIAH SEPEDA LIPAT#

1. 35.14.180.003.005-0062.0 Zoni Erfandi Kh. Achmad Dahlan Pleret Pohjentrek
2. 35.14.220.007.000-0647.7 Yasin Trewung Grati
3. 35.14.220.007.000-0657.7 Salamah B Nuruddin Tempean 02/005 Trewung Grati
4. 35.14.090.004.038-0097.0 Solehudin Klojen 17/003 Martopuro Purwosari
5 35.14.220.007.000-0640.7 Sutari Trewung Grati
6. 35.14.060.006.019-0010.0 Misnan Ds Ngantungan Pasrepan
.....

#HADIAH DISPENSER #

1. 35.14.220.014.007-0634.7 Saifurizal Trewung Grati
2. 35.14.230.001.016-0078.0 Juariyah Dsn Rekesan 10/003 Rowogwmpol Lekok
.....

#HADIAH KIPAS ANGIN#

1 35.14.100.010.013-0250.0 Edy Prayitno Jl. Kampung Dalam 06/001 Lumbangrejo Prigen
2. 35.14.110.014.008-0004.0 Karsulam Karang Panas Kalirejo 01/003 Kalirejo Sukorejo
3. 35.14.130.004.008-0084.0 Mukiyati Jl. Kape Betas 10/001 Kepulungan Gempol
4. 35.14.160.013.001-0326.0 Supriyanto Dsn Tamanan 04/002 Oro2 Ombo Kulon rembang
5. 35.14.200.013.000-1214.7 Dian Sugiarti Jl. Sunan Ampel 07/003 Manikrejo Rejoso
6. 35.14.120.001.007-0145.0 Rokhmat Dsn Madulegi 10/003 Plintahan Pandaan
7. 35.14.050.009.000-1386.7 Sukri/ Sah Mukti Watulumbung Lumbang
8. 35.14.090.005.002-0009.0 Sujadi Sawah 07/003 Purwosari
9. 35.14.100.002.002-0082.0 Sumiah Sekar 10/005 Watu Agung Prigen
10. 35.14.160.014.030-0302.0 Iswanto Dsn Ketapang Pekoren rembang
11. 35.14.140.007.008-0199.0 Sugianto / Tiani Ds Tanjungsari 05/014 Gunungsari Beji
12. 35.14.130.004.021-0337.0 Mukhammad Khoironi Jl Tugusari 14/005 Kepulungan Gempol
13 35.14.190.013.000-0357.7 Mat B Sirun Pateguhan Gondangwetan
....

#HADIAH SETRIKA#

1. 35.14.110.005.004-0160.0 Tohari P Nengseh Sebandung Selatan Sukorejo
2. 35.14.120.003.001-0047.0 Manuel Triwimbanu ST Kalitengah Karangjati Pandaan
3. 35.14.040.005.018-0095.0 Sudi Arbowo Sutin Sanggar 05/003 Wonokitri Tosari
4. 35.14.120.014.013-0290.0 Djumari / Karsiti Jl. DK Tudan Kemiri Sewu Pandaan
5. 35.14.160.013.019-0038.0 Nur Suud Dsn Watu Lunyu 10/001 Oro2 Ombo Kulon rembang
6. 35.14.120.007.005-0149.0 Edy Siswanto/Dewi Masitha Ds Jeruk Kuwek 10/007 Jogosari Pandaan
7. 35.14.110.011.005-0200.0 Mariyadi Dsn Kulon Embong 03/002 Suwayuwo Sukorejo
8. 35.14.140.012.009-0467.0 Kariati Jl Bakalan 01/005 Pagak Beji
9. 35.14.180.001.015-0094.0 Mulyadi Susukan 01/002 Susukanrejo Pohjentrek
10. 35.14.120.014.008-0045.0 Minati Jl. Dsn Begagah 01/002 Kemirisewu Pandaan
11. 35.14.150.013.006-0065.0 Akhiar Satak Kepuh 03/006 Manaruwi Bangil
12. 35.14.020.003.001-0086.0 Emiasih Ds Kletak 01/002 Ngadirejo Tutur
13. 35.14.220.008.000-1133.7 Tuplik Kambingan Rejo Grati
14. 35.14.200.016.008-0156.7 Akhmad Jarangan 01/007 Jarangan Rejoso
15. 35.14.010.004.005-0107.0 Riyami Putuk Cowek Purwodadi
16 35.14.020.003.006-0068.0 Hermanto Dsn Cemoro gading 04/001 Ngadirejo Tutur
17. 35.14.200.008.008-0219.0 Machali Petuguran Rejoso
18. 35.14.010.012.002-0003.0 P. Machfud Semambung 12/002 Capang Purwodadi
19. 35.14.010.012.002-0010.0 M. Umar Semambung 12/002 Capang Purwodadi
20. 35.14.130.009.014-0049.0 Ilyas Perum Gempol Citra Asri D 17 - 25/006 Bulusari Gempol
.....

Diduga Curang, Panitia Penyaringan dan Penjaringan Sekdes Karangasem Dipanggil DPR

Saat pertemuan dengan Komisi 1 DPRD Kab. Pasuruan

Pasuruan, Pojok Kiri
     Kecewa dengan hasil keputusan panitia penyaringan dan penjaringan Sekretaris Desa (Sekdes) Karangasem,  Wonorejo, para calon yang dinyatakan tidak lolos ngadu ke DPRD Kabupaten Pasuruan.
     Atas aduan ini, Senin, (23/09) sekira pukul 09.00 WIB, DPRD Kabupaten Pasuruan melalui Komisi 1 akhirnya memanggil panitia dan para calon.
     Selain panitia dan para calon, Kades Karangasem, Camat Wonorejo dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pasuruan juga turut hadir pada pertemuan tersebut.
     Catatan yanh diterima Pojok Kiri, ada 5 poin aduan yang disampaikan para calon kepada Komisi . Intinya adalah ketidaktransparanan panitia dalam proses penjaringan dan penyaringan.
     Menurut para calon, kesalahan panitia yang paling fatal adalah panitia tidak mengikuti aturan tahapan seleksi yang sudah diatur dalam Perbub pasuruan No 27 tahun 2017 pasal 8 ayat 3 yang isinya mengatur tahapan seleksi yang meliput ujian tertulis, penetapan hasil ujian, penyampaian hasil ujian, serta pengumuman hasil ujian.
Panitia bersama calon terpilih

     "Pada waktu proses ujian seleksi tanggal 9 September, panitia hanya mengumumkan hasil ujian para peserta secara global, jika melihat dari aturan tersebut, seharusnya panitia menetapkan dan menyampaikan hasil dari semua seleksi yang ada, baru kemudian diumumkan hasilnya, "ujar Warda salah satu calon.
     "Contoh kejanggalan terjadi pada saya. Dari Empat tahapan uji seleksi hanya tiga yang saya ikuti. Sementara pada seleksi penyampaian visi misi saya tidak mengikuti tahapan tersebut karena saya mengundurkan diri. Lucunya, hasil nilai ujian saya justru mendapat rangking kedua teratas. Cara menilainya bagaimana kok bisa tinggi, ”tambah Warda.
     Dalam aduan itu, para calon meminta Dua opsi untuk dilalukan. Pertama, membentuk panitia khusus untuk menyelidiki proses penjaringan dan penyaringan yang diduga sarat dengan kongkalikong, ke Dua, mendukung para calon untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), agar bisa dilaksanakan ujian ulang.
     Sementara itu dari pihak panitia yang diketuai oleh Achmad Sutikno bersikukuh bahwa pihaknya sudah menjalankan proses dengan benar. Namun sayangnya, pada saat Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan meminta panitia untuk menunjukkan data saat proses pelaksanaan, panitia tidak bisa menunjukan. Bahkan sempat beberapa kali panitia ditegur oleh Ketua Komisi 1 karena dianggap tidak tertib di ruang rapat dan sering memotong pembicaraan tanpa ijin pimpinan rapat.
     Karena pihak panitia tidak bisa menunjukkan dokumen dan data yang diminta, Komisi 1 lalu menjadwalkan pemanggilan lanjutan kepada panitia dan pihak terkait.
     “Karena pihak panitia tidak bisa menunjukkan dokumen dan data yang kami minta, maka kami akan mempertemukan kembali semua pihak yang terkait pencalonan Sekdes ini. Saya harap dalam pertemuan nanti, panitia membawa dokumen otentik yang dibutuhkan, "tandas Ketua Komisi 1. Dr. Kasiman (yud)

Pilkades Kedungringin, Tak Ada Lawan, Incumbent Vicky Ditantang Sang Istri

Rizky Wahyuni saat mendaftar

Pasuruan, Pojok Kiri
     Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Pasuruan yang akan digelar pada 23 November 2019 mendatang akan menjadi ajang menarik untuk disimak. Pasalnya, di sejumlah desa ada calon-calon yang begitu ambisi untuk jadi, begitu kuat dengan kemungkinan jadi, termasuk ada yang asal nampang yang penting tercatat sebagai calon kepala desa.
     Selain itu, dari jumlah calon yang sudah mendaftar, dari batas jumlah calon yang maksimal 5 orang, di beberapa desa ada yang lebih dari itu, sehingga panitia Pilkades harus melalukan seleksi yang ketat secara administrasi.
     Namun demikian, ada juga desa yang justru minim calon karena alasan tidak berani mencalonkan jika melawan incumben yang dianggap begitu kuat.
     Salah satu desa yang menarik untuk ditengok adalah Desa Kedungringin, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Di desa ini, hingga batas pendaftaran pada 12 September lalu, panitia hanya mengantongi dua nama pendaftar.
     Dua nama itu masing-masing seorang perempuan bernama Rizky Wahyuni usia 28 tahun asal Dusun Gersikan, dan seorang laki-laki bernama Vicky Ariyanto, usia 31 tahun yang juga asal Dusun Gersikan.
Vicky Ariyanto Cakades Incumben saat mendaftar

     Untuk pendaftarannya, Rizky Wahyuni melakukan pada Senin, 09 September, sedang Vicky Ariyanto mendaftar pada Rabu, 11 September.
     Lantas siapa ke Dua sosok ini? Di sinilah menariknya, ternyata antara Rizky Wahyuni dan Vicky Ariyanto tak lain adalah suami istri. Keduanya selama ini tinggal satu rumah dengan alamat yang sama sebagai suami istri.
     Setiap hari Rizky Wahyuni melayani Vicky dalam kapasitas sebagai istri, serta mendampingi sebagai ibu Kades, karena Vicky selama ini menjabat sebagai Kades di Desa Kedungringin.
     Kenapa bisa sang istri harus bertarung dengan suami sendiri, apakah sang istri ingin jadi Kades? Jawabannya bisa iya bisa tidak. Catatan Pojok Kiri, di Desa Kedungringin, Vicky yang berstatus incumbent tidak ada yang percaya diri untuk melawan. Bahkan warga Kedungringin memaksa Vikcy untuk maju.
      Vicky sendiri awalnya sudah tidak mau maju lagi menjadi Kades, ia mengaku ingin istirahat. Namun niat Vicky ini justru berbuah demonstrasi warga yang memaksa Vicky untuk tetap maju sebagai Kades. Alasannya, selama menjabat, Vicky sangat memuaskan hati masyarakat.
    Vicky yang akhirnya kembali maju demi masyarakat akhirnya tiada lawan. Demi menjaga agar Pilkades berimbang, maka sang istri pun diminta masyarakat untuk ikut maju.
     Lantas, apakah Vicky Ariyanto sang incumbent akan tumbang dan kalah suara melawan sang istri? Tunggu tanggal mainnya. (Lis)

Nyalon Kades, H. Kasiyan Warga Dusun Tamanan, Oro-Oro Ombo Kulon Disambut Hangat Panitia#Janjikan Birokrasi Cepat Dan Transparan

H. Kasiyan saat diterima panitia

Pasuruan, Pojok Kiri
     Suasana balai desa Oro-Oro Ombo Kulon, Kamis sore (12/09) sekira pukul 14.00 WIB terdengar begitu ramai. Suara tawa dan candaan terdengar dari sejumlah orang yang ada di tempat itu.
      Pojok Kiri yang kebetulan mampir berusaha mencari tahu ada kejadian apa sehinga orang-orang tampak tertawa gembira.
     Rupanya suara tawa dan canda itu muncul tatkala ada salah satu warga yang sore itu mendaftar sebagai kepala desa.
     Tahun ini Desa Oro-Oro Ombo Kulon merupakan salah satu desa di Kabupaten Pasuruan yang turut menyelenggarakan pesta rakyat berupa pemilihan kepala desa.
H.Kasiyan bersama istri

     Kamis (12/09) adalah hari terakhir pendaftaran setelah dibuka tanggal 03 September lalu.
     Di hari terakhir ini, seorang warga asal Dusun Tamanan, Desa Oro-Oro Ombo Kulon bernama H. Kasiyan rupanya datang mendaftar. Ia ditemani istrinya bernama Hj. Millah dan tim datang menemui panitia di balai desa.
     Kedatangan H. Kasiyan inilah yang membuat suasana balai desa menjadi penuh tawa. Rupanya pria 50 tahun dengan background pengusaha ini memiliki karakter suka bergurau dan ramah. Banyak candaan yang muncul saat mendaftar, sehingga membuat panitia menerima dengan sangat hangat dan bahagia.
     Tak hanya membuat suasana penuh tawa, saat datang mendaftar, H. Kasiyan juga membuat panitia menjadi kenyang. Sebab kedatangannya ke balai desa tidak tangan kosong, H. Kasiyan juga membawa tumpeng cukup besar.
     Suasana semakin hangat ketika seluruh panitia dan yang hadir ikut sama-sama mengamini do'a H. Kasiyan yang ingin memajukan Desa Oro-Oro Ombo Kulon dengan menjabat sebagai Kepala Desa.
Bersama panitia dan staf desa bedoa bersama

     Sementara itu, H. Kasiyan saat ngobrol dengan Pojok Kiri menyampaikan alasan niatnya maju mencalonkan diri menjadi Kepala Desa.
    Catatan dari H. Kasiyan, ia punya visi terwujudnya pelayanan publik yang transparan, akuntabilitas, menuju masyarakat Desa yang maju, aman, tentram dan sejahtera.
     Sedang untuk misi-misinya jika ia terpilih terdapat 5 catatan, Pertama neningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan non formal, sebagai wujud aflrmasi pendidikan karakter sebagaimana yang ada di Kabupaten Pasuruan, ke Dua, menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, guyub, rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama dan budaya yang ada, ke Tiga, memberdayakan potensi yang ada di masyarakat yang meliputip emberdayaan sumber daya manusia (SDM) terutama perempuan dan generasi muda, pemberdayaan sumber daya alam (SDA) yang ada, serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
     Untuk catatan ke Empat, menurut H. Kasiyan, ia ingin mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, pemberiaan pelayanan yang adil, cepat, tepat, benar dan tanpa pungutan, pelaksanaan pembangunan desa yang berkesinambungan dengan mengedepankan musyawarah dan gotong royong masyarakat.
     Untuk catatan terakhir misi dari H. Kasiyan adalah melanjutkan program-program Pemerintah Desa Oro-Oro Ombo kulon periode sebelumnya, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RPJMDes Desa Oro-Oro Ombo Kulon. (Lis)

Tak Ada Dana, Pilkades Karangmenggah, Wonorejo Terancam Gagal. Disebut Ada Dana Nyantol Di Kades Senilai Rp. 300 Juta

Kantor Desa Karangmenggah
Pasuruan, Pojok Kiri
     Rencana pemilihan kepala desa (Kades) di Desa Karangmenggah, Kecamatan Wonorejo sepertinya berakhir gagal. Pasalnya, hingga Rabu (11/09), tahapan pemilihan yang harusnya dimulai sejak 3 September lalu tidak juga ada kejelasannya. Padahal panitia pemilihan sudah terbentuk dan siap melaksanakan pesta demokrasi di tingkat desa ini.
      Kenapa bisa terancam gagal? Pojok Kiri yang mencari tahu penyebabnya kepada ketua panitia bernama Khoir, Rabu (11/09) mendapati fakta, ternyata ancaman gagalnya Pilkades ini karena hingga saat ini panitia belum  mendapatkan anggaran untuk kegiatan tersebut.
    Atas fakta ini, Khoir mengaku belum membuka pengumuman atau memulai tahapan Pilkades.
      "Sampai saat ini kami belum membuka pengumuman pendaftaran,  karena anggaran belum turun. Jadi sementara fakum, hanya bisa menunggu, "ujarnya.
Khoir, Ketua panitia Pilkades Karangmenggah

     Lantas kenapa Desa tidak juga mengucurkan anggarannya, bukankah sudah ada ploting dana untuk kegiatan tersebut.
     Pojok Kiri yang beberapa kali berusaha konfirmasi ke Kades Karangmenggah, Suparnoto hingga berita ini turun belum juga berhasil. Dicari di kantornya, sang Kades selalu tidak ada, di rumahnya juga demikian.
     Ada catatan warga, sebagian Dana Desa (DD) tahun 2018 yang nilainya mencapai Rp. 300 juta disalahgunakan oleh sang kades. Hal ini menyebabkan anggaran untuk tahun 2019 tidak bisa dicairkan.
Suparnoto, Kades Karangmenggah

     Warga yang sudah mengetahui kondisi ini sempat meluapkan amarahnya dengan mendemo Kades di kantornya pada 31 Agustus lalu. Warga yang ingin segera punya Kades baru bahkan memborgol pintu kantor desa saking marahnya.
     Untuk diketahui, ajang Pilkades serentak akan dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan pada tanggal 23 November mendatang. Sekitar 200 desa disebut ikut dalam ajang ini termasuk Desa Karangmenggah, Wonorejo.
     Namun tak adanya anggaran yang digunakan membuat Pilkades di Desa Karangmenggah terancam gagal. (yud/Lis)

Kinerja Bagus, Warga Kedungringin Paksa Vicky Nyalon Kades Lagi

Kades Vicky saat menerima kedatangan warganya

Pasuruan, Pojok Kiri
     Vcky Arianto, Kepala Desa (Kades) Kedungringin, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan yang mengaku sudah lelah menjadi Kades dan ingin beristirahat dengan tidak mau kembali mencalonkan diri dalam Pilkades Oktober mendatang ternyata tak bisa melenggang pergi begitu saja. Pasalnya, warganya yang sudah terlanjur cinta dan puas atas kepemimpinan Vicky, mengiginkan agar Desa Kedungringin tetap dipimpin olehnya.
     Takut Vicky bersikeras tidak mau maju pada Pilkades mendatang, Minggu (14/07), ratusan warga Kedungringin dari berbagai dusun mendatangi rumah Vicky untuk memaksa Vicky agar tetap maju menjadi Kepala Desa.
    "Kami datang ke rumah pak Vicky untuk meyakinkan dia, memaksa dia agar kembali maju menjadi kepala desa. Selama dipimpin pak Vicky, banyak pembangunan yang kami rasakan, dusun-dusun lebih maju, PKK maju, masyarakat kompak dan rukun. Intinya kinerja Pak Vicky sangat bagus, jadi kami memaksa pak Vicky untuk kembali memimpin di Desa Kedungringin ini, "ujar Iwan warga setempat.
Vicky Arianto

     Sementara itu, puluhan warga yang mendatangi rumah Vicky beraksi bak konvoi pendemo yang meminta haknya. Mereka yang datang sekira pukul 09.00 WIB itu sebelum menemui Vicky di rumahnya kawasan Gersikan, Kedungringin melakukan arak-arakkan keliling seluruh wilayah Kedungringin sambil menyuarakan dukungannya kepada Vicky.
     Mendapat tamu pendemo yang tak lain adalah warga yang mendukungnya ini, Vicky akhirnya tak kuasa menolak. Ia yang sejak awal memang mengaku tidak akan mencalonkan lagi menjadi Kades dan ingin fokus menjalani bisnisnya, terpaksa harus kembali maju setelah disodori surat pernyataan siap maju untuk ditandatangani.
    "Bagaimana lagi, ini kehendak warga. Kalau memang warga begitu keras menginginkan saya memimpin lagi, apa mungkin saya bisa menolak, "ucap Vicky.
     Untuk diketahui, pada Oktober 2019 nanti, Desa Kedungringin harus melaksanakan pemilihan kepala desa, karena masa jabatan Kepala Desa saat itu sudah habis.
     Untuk saat ini, Desa Kedungringin dipimpin oleh Vicky Arianto. Pria yang merupakan seorang pebisnis ini selama memimpin menjadi Kades disebut sangat memuaskan warganya.
     Dipimpin Vicky, Desa Kedungringin menjadi lebih maju. Banyak pembangunan fisik yang dilaksanakan.
     Pola kepemimpinan Vicky yang merakyat membuat warga sangat nyaman. Selain itu, sang istri yang juga sangat mendukung mampu membuat PKK di Desa kedungringin meraih banyak penghargaan. (Lis)

Kades Pelintahan Sanusi Tinggal Eksekusi

Kades Pelintahan, Sanusi

Pasuruan, Pojok Kiri
     Masih ingat Kepala Desa (Kades) Pelintahan, Sanusi? Ia terpaksa harus berurusan dengan hukum hingga disidang di pengadilan karena tidak memberikan informasi yang diminta oleh warganya.
    Lantas bagaimana kelanjutan kasusnya saat ini?
    Pojok Kiri yang menelusuri ke Themas dan Hendi, JPU Kejari Kabupaten Pasuruan yang menangani perkara ini, Selasa (09/07) mendapati fakta, bahwa ternyata Kades Sanusi ini sudah tinggal dieksekusi untuk dijebloskan ke dalam penjara. Hal ini lantaran proses banding yang ia ajukan ke Pengadilan Tinggi, putusannya sudah turun, yang isinya justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil.
     Penguatan putusan itu tertuang dalam relaas pemberitahuan petikan putusan banding Nomor 352/PID/2019/PT SBY jo Nomor 19/Pid.B/2019/PN Bil.
     Untuk diketahui, dalam sidang putusan yang dibacakan hakim Pengadilan Negeri (PN) Bangil pada 11 Maret 2019, Sanusi diputus 3 bulan kurungan, dan denda Rp. 3 juta, subsidair 1 bulan kurungan. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Sanusi 5 bulan kurungan dan denda Rp. 4 juta, subsidair 2 bulan kurungan.
     Atas putusan ini, Sanusi menempuh langkah Banding. Pada 19 Maret atau selang 10 hari pasca putusan, pihak Sanusi mengirimkan memori banding guna melakukan perlawanan karena tidak terima dengan putusan tersebut. Namun upaya bandingnya bukan meringankan nasibnya, tetapi tetap memasukkan dia ke dalam penjara, karena putusan pengadilan tinggi justru menguatkan putusan PN Bangil.
     Pasca putusan Pengadilan Tinggi ini, sebagaimana informasi JPU Temas, Sanusi sempat mengajukan kasasi. Akan tetapi karena pasal yang dikenakan hukuman maksimalnya hanya 1 tahun, maka kasasi ditolak demi hukum.
     Kini Sanusi hanya menunggu waktu untuk dijebloskan ke dalam penjara. Ia bahkan sudah disurati oleh JPU agar hadir di kejaksaan guna menjalani perintah putusan pengadilan tersebut.
     "Jum'at, 5 juli 2019 lalu sudah kami kirim surat untuk datang hari Senin, 08 Juli. Tetapi dia tidak datang alasan sakit. Hari ini (Selasa, 09 Juli) dia janji datang. Kalau ternyata ada alasan lagi, maka akan kami kirimkan surat panggilan lagi hingga 3 kali. Jika masih tidak mau datang, kami akan lakukan penangkapan secara paksa, "ujar JPU Themas dan Hendi.
     Untuk diingat kembali, dalam perkara yang menjerat Sanusi, pasal yang secara hukum dilawan adalah Pasal 52 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008.
     Dalam hal ini, Sanusi dilaporkan karena tidak mau memberikan informasi yang diminta oleh warga. (Lis)

Rencana Penggusuran Bangunan Di Bantaran Kali Mati Dianggap Hoax? #Kades Kedungringin: Pemkab Pasuruan Tak Pernah Sosialisasi Ke Warga Secara Langsung

Kades Kedungringin, Vicky

Pasuruan, Pojok Kiri
     Rencana Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Berantas untuk memanfaatkan kali mati yang melintas di kawasan Desa Kedungboto, Kedungringin, Cangkringmalang, Kecamatan Beji, serta sebagian wilayah di Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan demi meminimalisir dampak banjir saat musim hujan sejak 2018 lalu sudah dikumandangkan.
     Namun tak adanya sosialisasi langsung ke warga, dan hanya memanfaatkan perangkat desa sebagai corongnya membuat situasi di bawah panas dan terkesan perangkat di adu domba dengan warga.
     Kades Kedungringin, Vicky Ariyanto kepada Pojok Kiri, Senin (01/07) mengatakan, saat ini di warga ada yang percaya ada yang tidak.
     "Banyak diantara mereka yang menganggap informasi yang kami sampaikan itu hoax. Sebab selama ini yang turun ke warga hanya kami dalam arti desa yang menugaskan perangkat. Sementara dari pihak Pemkab Pasuruan tidak pernah mengundang warga langsung untuk sosialisi, "ungkap Vicky.
     Vicky mengaku selalu menyampaikan kepada warga untuk siap-siap jika sewaktu-waktu rumahnya digusur. Ia juga sudah menghimbau agar warga tidak membangun rumah di lokasi yang akan dikeruk itu. Namun menurut Vicky, upaya mereka dianggap hoax oleh masyarakat karena pihak Pemkab Pasuruan dan BBWS tidak pernah turun langsung
     "Kami ini berhadapan langsung dengan warga. Saat kami memberi himbauan agar jangan ada yang bagun rumah di lokasi kali mati itu, kami dikira benci dengan mereka, jadi saat ini banyak yang terus bangun rumah, padahal himbauan terus kami lakukan. Kuncinya Pemkab harus turun langsung menyampaikan kepada warga. Undang mereka, lalu sampaikan, "ucap Vicky.
     Dijelaskan Vicky, sejak ada wacana memfungsikan kembali kali mati pada 2018 lalu, dan rencananya akan dilakukan pengerukan pada 2021. Warga sudah banyak yang sadar dan siap-siap untuk mencari lokasi tempat tinggal baru. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, tidak adanya langkah Pemkab Pasuruan turun dan mensosialisasikan langsung kepada warga, hal ini akhirnya dianggap sebagai berita bohong alias hoax.
     Lepas dari itu, sebagaimana informasi yang didapat Pojok Kiri sejak 2018 lalu serta ditegaskan oleh Kades Kedungringin Vicky, rencana memfungsikan kembali kali mati ini akan menggusur ratusan bangunan rumah penduduk serta fasilitas umum seperti sekolah, masjid, makam, jalan desa. Jumlah totalnya mencai 500 lebih, dan terbanyak ada di Desa Kedungringin. (Lis)

Ketika Papan Larangan Hanya Ditancap Tanpa Diawasi!!!

Papan larangan buang sampah yang menjadi tempat sampah (Foto: Warga)

Pasuruan, Pojok Kiri
      Pemerintah memang keren, untuk menegakkan aturan cukup menancapkan papan peringatan, lalu dibiarkan tanpa ada pengawasan.
     Inilah fakta yang terlihat di Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, tepatnya kawasan SD sebelah pabrik kayu Sakari.      Di tempat ini ada papan peringatan yang ditancapkan oleh pemerintah tentang larangan membuang sampah, yang berbunyi "DILARANG MEMBUANG SAMPAH DISINI Berdasarkan Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Pasuruan Pasal 19, Dapat dikenakan sanksi 3 bulan kurungan dan denda Rp. 5 juta rupiah, tertanda DLH Kabupaten Pasuruan".

     Lucu dan pantas semua orang tertawa terbahak-bahak. Sebab meski sudah ada papan dengan tulisan sangat menakutkan itu, nyatanya warga justru memenuhi bawahnya dengan sampah yang tidak sedikit.
      Pertanyaannya, kemana DLH selama ini, kalo memang setengah-setengah menjalankan aturan, mending copot saja itu papan peringatan dan tidur yang nyenyak. (*)


Desa Jatiarjo Genjot Pembangunan, Transparansi Juga Dikedepankan

Kampung Kopi Desa Jatiarjo

Pasuruan, Pojok Kiri
      Demi memajukan desanya, Kades Jatiarjo, Sareh Rudianto terus melakukan inovasi pembangunan, baik baik pembangunan dari segi insfrastruktur, maupun pembangunan dari segi sumberdaya manusia warganya.
     Kedes Jatiarjo, Sareh Rudianto saat berbincang dengan Pojok Kiri, Selasa (29/01) menuturkan, ada sejumlah pembangunan fisik yang telah dilakukan dalam kurun tahun 2018 lalu. Beberapa diantaranya adalah pembangunan tembok penahan tanah sebanyak 3 titik, drainase 3 titik, dan paving jalan 13 titik.
      Selain itu, pembangunan fisik lain adalah pembangunan jamban program Open Defecation Free (ODF). Jamban ini difungsikan agar masyarakat tidak membuang air besar sembarangan.      "Pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit. Untuk itu pembangunan jamban ini sangat penting, "ujar Sareh Rudianto.
       Tak hanya itu, sebanyak 50 orang warganya yang berbisnis di bidang kopi juga diberikan sarana dengan dibangunnya wisata kampung kopi. Pembangunan wisata kopi yang di dalamnya dilengkapi sarana seperti tempat parkir, kamar kecil serta tempat istirahat ini, oleh Kades Sareh Ridianto dibangun di tiga dusun, masing-masing Tegalkidul, Cowek, dan Tonggowa.
      Sementara itu, terkait peningkatan SDM masyarakat, pihak desa yang dipimpin Sareh Rudianto melakukan berbagai pelatihan, meliputi pelatihan pelayanan kesehatan terhadap orang lanjut usia (lansia), pelatihan tentang gizi bagi ibu hamil dan menyusui, pelatihan pengolahan sampah, pelatihan pembuatan kue, pelatihan promosi dengan media sosial, pelatihan pembibitan kopi yang dilakukan dengan penanaman bersama, serta peningkatan kapasitas guru PAUD dan TPQ dengan memberikan insentif bagi guru honorer.
Hasil pembangunan yang mendapat pengawasan

     Seiring dengan itu, dalam setiap pembangunan yang dilakukan, Kades Sareh Rudianto selalu bersikap terbuka dan transparan. Untuk pengawasan atas dana yang digunakan, ia melibatkan tim pendamping desa untuk membantu menata surat pertanggung jawaban (spj). Tak hanya itu, seluruh kegiatan desa Jatiarjo juga dipantau oleh tim monitoring dana desa dari Kecamatan Prigen.
       Dalam hal pembangunan di desanya, Sareh Rudianto, juga mengajak masyarakat untuk senantiasa berperan aktif bersama-sama melakukan pengawasan terutama dalam persoalan transparansi anggaran.
     Desa Jatiarjo sendiri merupakan desa yang masuk Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Di tempat ini udara sangat sejuk karena masuk kawasan pegunungan dengan ketinggian 680 Meter Di atas Permukaan Laut (MDPL). Desa Jatiarjo ini berdekatan dengan pintu masuk pendakian Gunung Arjuna.
       Desa Jatiarjo memiliki luas 1.072 hektar. Desa ini memiliki 3 Dusun, yakni Dusun Cowek, Tegal Kidul dan Tonggowa Penduduk Desa Jatiarjo skitar 7.150 jiwa dengan 2100 Kepala Keluarga (KK).
      Desa Jatiarjo ini oleh Bupati Pasuruan Isrsyad Yusuf ditetapkan sebagai desa kawasan wisata kopi asli Kabupaten Pasuruan. Di desa ini juga sudah berdiri kampung kopi. (isb)

Ada Surat KPK Diduga Palsu Beredar Di Desa Sukolilo, Kades Segera Bawa Ke Jalur Hukum

Surat KPK yang beredar

Pasuruan, Pojok Kiri
     Warga Desa Sukolilo, Kecamatan Prigen dibuat terkejut dengan adanya selebaran yang isinya seolah surat dari Komosi Pemberantasan Korupsi (KPK) berisikan tentang tanggapan pengaduan masyarakat yang menyangkut aliran dana desa yang ada di Desa Sukolilo.
     Surat KPK dengan lambang Garuda itu tertulis tanggal 21 Desember 2018 dengan nomor surat R / 5491 / PN. 00.01 /40-43 / 12 /2018 ditandatangani dan dibumbuhi nama Herry Muryanto dengan jabatan Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarkat. Namun pada surat itu tidak dibubuhi stempel dari KPK.
     Adanya edaran surat KPK yang disinyalir palsu itu, warga Sukolilo akhirnya mengaku resah. Mereka lalu menanyakan kebenaran surat tersebut pada Kepala Desa Sukolilo.
      Sementara itu, Kepala Desa Sukolilo, Wiwik Wilujeng mengatakan, pihaknya membenarkan tentang beredarnya surat mengatasnakaman KPK yang diresahkan warga.
        "Betul, surat itu beredar luas di desa kami, "katanya.
      Menurut Wiwik Wilujeng, surat itu diedarkan pada malam hari dan ditempelkan di beberapa tempat yang ada di Desa Sukolilo.
      "Surat itu ditempelkan di Balai Desa, pagar sekolah, sebelah masjid, dan di jalan, "ujarnya.
     Kata Wiwik, Ketua BPD juga menerima surat itu dari mantan perangkat desa.
     Atas kejadian ini, Kepala Desa Sukolilo akan melapor ke pihak kepolisian. Sebab surat ini sudah meresahkan dan merupakan fitnah.
      "Saya ingin mengetahui siapa dalang semuanya, dan saya akan melaporkan pada pihak kepolisian untuk mengusut semuanya, "tukas Wiwik.
      Wiwik menegaskan, selama ini penggunaan dana desa sudah dilaporkan secara terbuka melalui papan benner. Artinya terang Wiwii, masyarakat sudah bisa melihat dana itu digunakan untuk apa.
     "Saya sudah pasang banner pelaporan dana desa agar masyarakat mengetahui kemana dana desa itu digunakan. Sekarang kok ada selebaran surat seperti ini, "gumam Wiwik. (isb)
KRIMINAL
PEMERINTAHAN
BIROKRASI
HUKUM
WISATA
SENI
BUDAYA

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas