RUNNING NEWS :
Loading...
Cari Kami di Google

Pasir 'Gaib' Depan Kantor Keuangan DPRD Kabupaten Pasuruan Mendadak Lenyap

Pasir yang sudah penyap



Pasuruan, Pojok Kiri
    Setelah muncul di pemberitaan Koran Pojok Kiri edisi Kamis (14/11), pasir dan batu yang dalam beberapa hari ini menumpuk di depan kantor keuangan DPRD Kabupaten Pasuruan mendadak lenyap.
     Pojok Kiri yang menanyakan perihal lenyapnya pasir dan batu itu ke beberapa pegawai di sekretariat DPRD mendapati jawaban yang sama, yakni semuanya tidak tahu.
Sehari sebelumnya pasir masih ada

     Pasir dan batu yang terletak di sudut belakang tepatnya depan kantor keuangan DPRD itu memang penuh misteri. Para pegawai tidak tahu kapan datangnya, termasuk digunakan untuk proyek apa.
     Kini muncul misteri baru, pasir dan batu tiba-tiba lenyap. Aneh tapi nyata. Bak jailangkung, datang tak dijemput pulang tak diantar. (Lis)

Kantor Dewan Jadi Tempat Timbunan Pasir Dan Batu, Sekwan Ngaku Tak Tahu

Pasir yang ditimbun tak jelas peruntukannya

Pasuruan, Pojok Kiri
    Dalam beberapa hari ini, di bagian belakang kantor DPRD Kabupaten Pasuruan tepatnya depan ruang Bagian Keuangan ada timbunan pasir dan batu yang tak jelas untuk apa. Sebab sebagaimana informasi yang didapat Pojok Kiri, tak ada proyek yang akan dikerjakan di gedung belakang tersebut.
    Pasir dan batu itu sebagaimana sumber internal mendadak ada tanpa tahu untuk apa.

    "Tidak tahu buat apa itu pasir dan batu, tiba-tiba ada, "kata sumber tanpa mau disebut nama.
    Anehnya, pihak Skretaris DPRD Kabupaten Pasuruan, Munib saat ditanya Pojok Kiri, Rabu (13/11) juga mengaku sama. Ia tidak tahu.
     "Terkait pasir, saya tidak tahu, "kata Munib melalui pesan whatsapp.
    Lantas itu pasir untuk apa, siapa yang menaruh? Apakah pasir gaib? (Lis)

Permintaan Maaf Plt Direktur RSUD Bangil Sangat Memukau, Keluarga Korban Dan Anggota DPRD 'Terhipnotis'

Agung Basuki Plt Direkrur RSUD Bangil

Pasuruan, Pojok Kiri
     Dalam pertemuan antara manajemen RSUD Bangil dengan keluarga korban Eko BS, pasien yang meninggal dunia akibat dugaan kelalaian RSUD Bangil yang difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (14/10) secara mutlak di permukaan ada "Kemenangan" yang diraih oleh manajemen RSUD Bangil.
    Dalam hal ini, diplomasi dari sang Plt Direktur, Agung Basuki yang menggunakan jurus meminta maaf dan disampaikan berkali-kali dengan kalimat sangat menghibah membuat keluarga korban akhirnya memaafkan.
     Catatan menariknya dalam pertemuan tersebut, sejumlah anggota dewan Komisi 4 yang hadir juga ikut terlena dengan jurus sakti Agung Basuki yang dalam penyampaiannya selain minta maaf juga menyalahkan anak buahnya yang tidak merujuk langsung si pasien.
    "Anak buah saya salah, harusnya sejak awal masuk sudah dirujuk, sebab RSUD Bangil memang tidak mampu mengobati pasien dengan sakit yang diderita, "kata Agung.
     Cerdik dan pandai, kemampuan Agung Basuki berdiplomasi akhirmya mampu megalihkan perhatian, sehingga para anggota komisi 4 yang hadir lebih pada menasehati agar RSUD Bangil ke depannya bisa memberi pelayanan yang lebih baik.
     Demikian juga dengan Wakil Ketua, Andre Wahyudi yang memimpin rapat. Ia bahkan memberi kesempatan agar RSUD Bangil mengajukan anggaran untuk memenuhi kebutuhannya termasuk mengkritik taman yang kurang segar.
     Pembicaraan yang bias kemana-mana tanpa fokus pada persoalan matinya pasien Eko BS ini menunjukkan hebatnya Agung Basuki dalam berdiplomasi. Saking hebatnya, pertemuan yang masih diselimuti duka keluarga korban tersebut masih sempat-sempatnya tercetus canda tawa.
     Melihat wajah istri korban yang dipanggil mbak iin dan saudaranya yang bermimik sedih bahkan sempat menangis kala disampaikan anaknya yang masih kecil selalu mencari ayahnya, tak ada satupun anggota dewan yang melihat ke arah itu, kecuali Joko Cahyono yang juga keluarga korban.
    Kehebatan diplomasi Agung Basuki ini akhirnya berbuah pada saling memaafkan di permukaan.
    Joko Cahyono di sela permintaan maaf Agung hanya meminta dua syarat, yakni manajemen mencabut rilis yang tersebar karena dianggap penuh kebohongan, dan memberi sanksi kepada dokter serta pihak yang ikut terlibat dalam kematian korban tanpa meminta pertanggungjawaban kepada manajemen RSUD Bangil.
     Catatan yang perlu digarisbawahi, dokter Vidya Eka Damayanti dalam hal ini hanya pelaksana, yang paling bertanggungjawab tentu adalah pimpinannya. (Lis)

Kasus Dugaan DokterTerlantarkan Pasien Di RSUD Bangil, Kata Wadir, M. Jundi, Dokter Yang Bersangkutan Mengundurkan Diri

Manajemen RSUD Bangil saat hadiri panggilan dewan

Pasuruan, Pojok Kiri
     Kasus dugaan penerlantaran pasien Leo Kimia bermana Eko BS (38) warga Desa Lumbang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan oleh dokter RSUD Bangil yang berakibat pada kematian si pasien berbuntut pada pemanggilan manajemen RSUD Bangil oleh Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (14/10).
     Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Andre Wahyudi yang dihadiri para pimpinan Komisi 4 dan keluarga pasien, diantaranya Joko Cahyono dan istri korban iin, serta salah satu saudaranya, Komisi 4 lalu mempertemukan mereka dengan manajemen yang dihadiri Plt Direktur, Agung Basuki Wadir, M. Jundi, serta dua staf perempuan.
    Dalam pertemuan itu, tak tampak sosok dokter Vidya Eka Damayanti yang terlibat langsung dalam persoalan ini serta yang dianggap bertanggungjawab kaitannya Poli Penyakit Dalam dimana sang pasien dirawat.
    Dalam pembukaan narasi pembicaraan, Agung Basuki sang Plt Ditektur yang diberi kesempatan berbicara lebih awal oleh pimpinan rapat, Andre Wahyudi langsung menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh anak buahnya.
     Menurut Agung, memang tidak pantas dan melanggar etika ketika ada dokter yang bersikap kasar, baik kepada pasien maupun keluarga pasien.
     "Untuk itu saya selaku pimpinan di RSUD Bangil meminta maaf sebesar-besarnya atas kejadian ini, "kata Agung.
     Setelahnya, pembicaraan disampaikan oleh Wakil Direktur Pelayanan, M. Jundi.
     Di hadapan para wakil rakyat dan keluarga korban, M. Jundi menyampaikan bahwa untuk dokter Vidya sedianya ingin diajak untuk menghadiri panggilan DPRD ini. Namun menurutnya, dokter Vidya secara lisan sudah menyampaikan risent (pengunduran diri, red).
     "Maunya tadi itu dokter Vidya kami ajak untuk ikut datang ke DPRD ini, akan tetapi saya dapat penyampaian secara lisan bahwa yang bersangkutan risent, "kata M. Jundi.
     Lepas dari itu, dalam pertemuan yang digelar di salah satu ruang rapat kantor DPRD Kabupaten Pasuruan itu, istri korban sempat menceritakan kasus sebenarnya soal penanganan atas suaminya yang dirawat selama 5 hari sejak Kamis, 03 Oktober hingga Senin, 07 Oktober 2019.
    Dalam ceritanya, ia menyampaikan bahwa sejak masuk perawatan di RSUD Bangil, dokter yang bertanggungjawab yakni dokter Vidya tidak berada di tempat, ia baru muncul pada tanggal 07 Oktober dimana sorenya suaminya meninggal dunia.
     "Jadi selama dirawat di RSUD Bangil,  suami saya belum pernah mendapat kunjungan dari dokter Vidya. Yang ada hanyalah para perawat. Ketika memberikan obat juga hanya via WA antara dokter Vidya dan perawat. Dia sama sekali tidak melihat kondisi suami saya, "ungkap iin, istri korban.
     Catatan berikutnya, setelah datang pada 07 Oktober, yang kemudian dokter Vidya ditemui oleh Joko Cahyono salah satu keluarga korban, terjadilah adu mulut karena menurut Joko, dokter Vidya menyampaikan informasi salah dan marah-marah, yang berlanjut pada saling bentak dengan lontaran kalimat bahwa dokter Vidya istri tentara yang menurut M. Jundi itu adalah reflek karena Joko gebrak meja, nuding dan bilang jancok serta bilang ia anggota dewan.
    Namun Joko yang secara gentel hadir dalam pertemuan dengan Komisi 4 DPRD itu menegaskan, sikap kerasnya juga reflek karena dokter Vidya saat ditanya kondisi pasien justru marah-marah.
     Dalam hal ini, Joko juga menyatakan sumpah bahwa ia tidak pernah memyampaikan dirimya anggota dewan.
     "Sumpah demi Allah, demi Rosulnya, saya tidak pernah mengatakan itu kepada dokter Vidya, justru ia yang marah-marah dan bilang ia istri tentara, "ucap Joko Cahyono. (Lis)

Menengok 'Raja-Raja' Kecil Di Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan (1) #Siapa Paling Berkuasa, Pelayan Apa Yang Dilayani?

Lebel : DPRD Kabupaten Pasuruan
Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan (Copy Foto by google)



Pasuruan, Pojok Kiri
     Jika kita memasuki lingkungan kantor DPRD Kabupaten Pasuruan yang terletak di Raci, Bangil, ada kesan bahwa gedung rakyat itu yang mendominir adalah para wakil rakyat yang difasilitasi ruang fraksi, ruang komisi dan ruang rapat.
     Setiap hari para wakil rakyat ini diladeni oleh sekretariat mulai dijaga kebersihan ruangan, diberi makan minum, kue ringan, termasuk makan siang atau jamuan makan khusus jika ada giat rapat tertentu.
     Lalu dengan pelayanan yang diberikan kepada anggota Dewan ini lantas menjadikan mereka sebagai raja? Tentu saja tidak. Sebab semua anggaran untuk penyediaan makanan, minuman, perawatan kantor dan lain-lain bukan anggota dewan yang mengatur. Mereka hanya menerima perlakuan pelayanan baik sesuai haknya, semuanya sudah terukur termasuk jika ada kunjugan dinas atau study banding ke luar kota. Anggaran perjalanan dinasnya semua sudah terukur sesuai aturan yang ditetapkan.
     Para anggota dewan ini pokok menerima saja. Ada kue dimakan, dikasih minuman kopi atau air putih ya diminum, ada nasi kotak atau nasi jenis lain entah darimana belinya dan berapa harganya mereka juga tidak tahu bahkan tak mau tahu. Pokok disediakan makanan ya dimakan, atau kalau kenyang ya ditaruh saja di atas meja.
     Jika ada yang mengatakan, bukankah kerja dewan diatur-atur sendiri? Pertanyaan itu benar adanya. Sebab semua kegiatan Dewan diagendakan melalui rapat oleh Badan Musyawarah (Bamus). Dimana mereka mengatur sendiri jadwal kegiatannya. Namun dalam hal ini dewan hanya mengatur jadwal saja, untuk penganggaran akan mengikuti yang semuanya dikelola oleh sekretariat.
     Catatan pentingnya, ketika anggota dewan menjdwal kegiatan, maka anggaran akan mengikuti, termasuk kebutuhan makan minum (mamin) dan sebagainya yang menunjang kegiatan tersebut.
     Dapat disimpulkan, dalam posisi ini anggota dewan hanya menjadwal dan menyampaikan kebutuhan demi menunjang kegiatannya. Misal mau kunjungan ke luar kota, maka butuh armada termasuk akomodasi di kota yang dituju itu, juga uang perjalanan dinas serta kebutuhan makan dan minum yang semuanya sudah dirinci nilainya.
     Siapa yang merinci kebutuhan anggarannya, selain pimpinan dewan yang memang harus tahu untuk rincian kebutuhannya, yang paling paham adalah sekretariat. Sebab sekretariat inilah yang akan mencarikan tempat istirahat anggota dewan di hotel mana, makan dimana dan sebagainya. Anggota dewan tahunya berangkat, dapat uang perjalanan dinas, menikmati hotel yang disediakan termasuk makan minum yang tinggal ambil tanpa tahu bahkan tak peduli berapa budget untuk kebutuhan itu.
    Ketika bicara soal kebutuhan keuangan, tentu ada bagian keuangan yang mengatur sirkulasi uang tersebut. Ketika bicara soal kebutuhan akomodasi, makan minum serta kebutuhan lain yang menunjang kegiatan dewan, tentu ada bagian umum yang menangani itu.
     Bagian-bagian inilah yang punya peran besar mengatur kuangan dalam kegiatan anggota dewan. Bagian-bagian ini yang tahu persis berapa nilai yang dibutuhkan, mulai makan minum, kebersihan kantor dewan, kebutuhan kegiatan dewan dalam kantor atau luar kantor, dalam kota atau luar kota, dan lain sebagainya.
     Lantas bagian-bagian yang masuk dalam sekretariat atau bahasa kasarnya pelayan dari para anggota dewan ini tidak lebih berkuasa dari anggota dewannya sendiri? Apakah dari semua kegiatan yang dijalankan dewan dengan anggaran yang dikeluarkan mereka hanya gigit jari? Tunggu edisi berikut. (Lis)

Sikapi Keras Kasus RSUD Bangil, Senin Depan DPRD Jadwalkan Panggil Manajemen

Lebel : RSUD Bangil
Andre Wahyudi

Pasuruan, Pojok Kiri
     Terkait dugaan kelalaian dan lelayanan buruk RSUD Bangil, DPRD Kabupaten Pasuruan melalui Komisi 4 sudah mengagendakan memanggil manajemen. Rencananya pemanggilan ini dilakukan pada hari Senin, 14 Oktober mendatang. Hal ini sebagaimana disampaikan Wakil Ketua DPRD, Andre Wahyudi, Kamis (10/10).
      Tujuan pemanggilan ini terang Andre, untuk melakukan klarifikasi atas kejadian dugaan kelalaian pihak dokter RSUD Bangil yang meninggalkan pasien sehingga berakibat pasien paru-paru bernama Eko BS mati.
     "Dari pembelajaran kasus seperti ini, ke depan jangan sampe terjadi lagi. Kami sudah koordinasi dengan komisi 4 untuk memanggil pihak manajemen rumah sakit. Jadwalnya sudah kami pastikan, Senin (14/10) pemanggilan kami lakukan, "kata Andre. (Lis)

Wadir Pelayanan RSUD Bangil Katakan Mister 'J' Yang Duluan Kasar Dan Sebut Dirinya Anggota Dewan, Joko Tuding Balik, Si Wadir Lakukan 1000 Persen Kebohongan

Lebel : RSUD Bangil
Joko Cahyono VS Dokter Jundi



Pasuruan, Pojok Kiri
     Polemik seorang anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Joko Cahyono yang sempat menanyakan perkembangan kesehatan seorang pasien bernama Eko BS (38) warga Desa Lumbang, Kecamatan Prigen kepada seorang dokter RSUD Bangil bernama Vidya Eka Damayanti yang disambut sikap keras si dokter dengan menyebut tidak peduli anggota Dewan, tidak peduli LSM dengan menyebut ia istri tentara pada Senin (07/10) berbuntut panjang.
     Pihak RSUD Bangil melalui manajemen dalam giat konferensi pers, Kamis pagi (10/10) yang dihadiri M. Jundi, Wadir Pelayanan, Tri Siswati, Kepala Pengembangan, dan M. Hayat selaku humas bukannya meredam masalah dengan meminta maaf atas kejadian itu, mereka justru melontarkan bantahan dan sikap membela diri.
     Sebagaimana dikatakan M. Jundi, pihak yang memantik masalah itu adalah Joko sendiri yang disebutnya sebagai mister 'J'.
     Saat itu terang Jundi, mister 'J' menanyakan perkembangan pasien. Di tengah komunikasi itu terjadilah miskomunikasi yang kemudian suasana memanas dan mister 'J' menggebrak meja, menudingkan tangan dan bilang jancok sambil katakan dia anggota Dewan.
     "Jadi yang duluan kasar itu pihak 'J'. Karena mendengar lontaran 'J' anggota Dewan, dokter Vidya lalu reflek katakan jika ia tidak peduli anggota Dewan atau LSM sambil bilang ia istri tentara, "terang Jundi.
      Penjelasan yang disampaikan M. Jundi, Wadir Pelayanan RSUD Bangil tanpa ada dokter Vidya dalam konferensi pers tersebut dibantah keras oleh Joko Cahyono. Ketua Fraksi Nasdem yang juga menjabat Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Pasuruan ini balik menuding M. Jundi melakukan seribu kebohongan.
     ""ini kebohongan ditutup dengan kebohongan. Jika dia bilang saat itu saya mengaku anggota Dewan, itu Jundi 1000 persen bohong. Tidak ada kata-kata seperti disampaikan itu. Saya bertanya dalam kapasitas keluarga pasien, sama sekali saya tidak menyebut anggota Dewan, "ujar Joko Cahyono.
     Lepas dari itu, Joko Cahyono mengaku tidak ada masalah pribadi yang ia bawa-bawa antara ia dengan dokter Vidya. Ia hanya menyesalkan masalah pelayanan di RSUD yang buruk, sehingga membuat pasien bukannya sembuh malah mati.
     "Esensinya, boleh gak dokter itu pergi meninggalkan pasien selama berhari-hari, "selorohnya. (Lis)

Besok LIRA Laporkan Dokter Dan Manajemen RSUD Bangil Ke Polres Pasuruan, Terkait Dugaan Lalai Akibatkan Pasien Maninggal Dunia

Lebel : RSUD Bangil
Pasien yang meninggal dunia dan petinggi LIRA, Prima

Pasuruan, Pojok Kiri
     Meninggalnya Eko BS (38) warga Desa Lumbang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan saat menjalani rawat inap di RSUD Bangil berbuntut panjang pasca seorang anggota keluarganya bernama Joko Cahyono yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan mendapat perlakuan buruk dari dokter yang disebut bernama dr. Widya Eka Damayanti.
     Lepas dari itu, meninggalnya pasien paru-paru Eko BS Senin sore (07/10) sekira pukul 17.00 WIB kini menjadi sorotan banyak pihak. Sebab dalam hal penanganan pasien diduga ada kelalian, karena sebagaimana fakta yang disampaikan Joko Cahyono, di hari meninggalnya Eko BS, dokter yang bertanggungjawab, yakni dr. Widya Eka Damayanti tidak melakukan pengecekan berkala pasien (visit) karena ditinggal menghadiri kegiatan di Surabaya.
     Kesan menerlantarkan pasien ini menjadi garis bawah adanya unsur lalai yang seolah disengaja. Oleh karenanya, LSM LIRA yang sejak awal menyoroti kasus ini, kini ancang-ancang untuk membawanya ke ranah hukum.
    Melalui Bendahara LIRA Jatim, Prima, rencananya Kamis (09/10) LIRA bersama LSM lain akan melaporkan dokter Widya Eka Damayanti dan manajemen RSUD Bangil ke Polres Pasuruan atas dugaan kelalaian yang berakibat pasien meninggal dunia.
     "Besok kami akan lapor ke Polres Pasuruan, intinya dalam kasus ini diduga ada unsur kelalaian yang berakibat matinya seseorang, jadi harus ada tanggungjawab hukumnya, "ucap Prima.
     Selain itu, pasca ke Polres, LIRA juga akan ke DPRD untuk menyampaikan laporan, yang intinya meminta DPRD membentuk Pansus terkait kasus RSUD Bangil ini.
     "Dari Polres kami akan ke DPRD, tujuannya mendesak DPRD untuk membentuk Pansus demi membahas kasus yang terjadi di RSUD Bangil, "ujarnya.
     Sayangnya, hinngga berita ini turun, Pojok Kiri belum berhasil mendapat konfirmasi dari pihak RSUD Bangil. Sang Plt Direktur, Agung Basuki sulit dihubungi, sedang M. Hayat, humasnya juga tidak respon saat berusaha ditelpon. (Lis)



Soal Peran DLH Di Kabupaten Pasuruan, Ini Kata M. Mujibudda'awat, Lulusan S-2 Pascasarjana Unair, Bidang Studi Hukum Lingkungan

Lebel : Lingkungan Hidup
Mujibudda'awat

Pasuruan, Pojok Kiri
     Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memang keren ketika disebut. Dinas yang mengawasi lingkungan, khususnya sebagai penghalau bagi setiap limbah perusahaan yang dibuang ke sungai ini pantas disebut sebagai dinas dengan julukan pahlawan lingkungan.
     Namun DLH daerah mana yang layak mendapat sebutan itu. Sebab di Kabupaten Pasuruan, DLH tak lebih sebagai dinas 'dunia roh' yang layak diberi lebel, dinas antara ada dan tiada.
   Fakta, saat warga marah dengan menutup jalan di Bujeng sebagai bentuk protes atas sungai yang tercemar limbah perusahaan, Senin (07/10), DLH entah kemana. Jangankan badannya, bokongnya saja tidak keliatan.
    Seiring dengan itu, seorang kawan bernama M.Mujibudda'awat, S.Ag, SH, MH, lulusan S-2 Pascasarjana Unair, Bidang Dtudi Hukum Lingkungan dan Mantan DPRD Kab Pasuruan periode 2009-2014 dan 2014-2019 serta aktivis lingkungan hidup menilai, ada dan tidaknya DLH tidak memberi dampak yang positif terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan, khususnya terkait pengawasan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di pabrik-pabrik.
     Dalam hal ini, Mujib panggilan akrabnya juga menyoroti kapasitas pimpinan di DLH. Menurut dian, Kepala Dinasnya harus dipimpin oleh orang memiliki pendidikan sarjana lingkungan hidup.
     "Kalau hanya di isi oleh ASN yang karena faktor eselonnya sudah mencukupi tanpa mempertimbangkan basik keilmuannya, maka selamanya pengelolaan lingkungan hidup di pasuruan tetap carut marut seperti saat ini. Apalagi saat ini Pltnya dikabarkan hanya sekelas eselon 3 yang basik pendidikannya entah apa. Makin kacau, "ujarnya lantang. (Lis)

Dicari LSM, Mantan Kadispora, Munib Menghilang, Berharap Dapat Klarifikasi Terkait Teriakan Lilik

LSM saat mencari Munib di ruang kerjanya

Pasuruan, Pojok Kiri
     Teriakan Lilik, mantan Kabid Dispora saat dilakukan penahanan pada Kamis (19/09) lalu terus menuai tanda tanya. Sebab saat itu, Lilik dengan lantang mengatakan, bahwa jika dalam kasus yang membuatnya masuk penjara karena diduga melakukan korupsi, ia mengaku disuruh atasannya yakni Munib.
     Lilik saat itu teriak, bahwa dalam setiap anggaran kegiatan ada nilai 10 persen yang dipotong langsung di bendahara yang katanya disuruh Munib.
     Hingga 11 hari berjalan pasca teriakan Lilik, wartawan dan LSM yang berusaha meminta klarifikasi kepada Munib yang saat ini menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan) belum mendapat kesempatan. Sebab setiap kali dilakukan upaya konfirmasi, Munib terkesan selalu menghindar.
     Senin (30/09) kembali para LSM datang untuk menemui Munib. Para LSM ini diantaranya Lujeng Sudarta dari Pusaka, Ismail Makki dari LSM Format, Hartadi dari LSM Merak, Gito dari Garda Pantura, Mukarromah Giras, serta sejumlah LSM lain yang juga diikuti sejumlah wartawan.
    Sekira pukul 13.25 WIB, Lujeng Sudarta bersama ketua LSM lain mendatangi ruang kerja Munib selaku Sekwan. Harapannya tentu saja bisa bertemu dan mendapat klarifikasi.
    Namun lagi-lagi Munib tidak ada. Ruangannya tertutup rapat.
    Beberapa staf yang ditanya mengaku jika Munib sedang mendampingi acara Rapat Paripurna. Akan tetapi para LSM yang sejak awal berada di ruang depan kantor DPRD yang merupakan jalan menuju ruang rapat paripurna tidak mendapati Munib sama sekali.
     "Mungkin lewat belakang pak, 'kata salah satu staf tanpa mau disebut nama. (Lis)

Datangi DPRD Kabupaten Pasuruan, Fortran Minta Transparansi Anggaran

Saat diskusi Fortran dengan Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan



Pasuruan, Pojok Kiri
     Belum satu bulan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dilantik, Senin (30/09) para wakil rakyat ini mendapat warning dari Forum Rakyat Untuk Transparansi Anggaran (Fortran).
     Forum yang terdiri dari para ketua LSM di Kabupaten Pasuruan ini meminta transparansi penggunaan anggaran yang digunakan untuk 5 tahun mendatang.
     Sekira pukul 10.00 WIB, puluhan anggota Fortran mendatangi kantor DPRD di Raci. Di gedung rakyat itu, Forktran diterima oleh para pimpinan DPRD. Seluruh pimpinan DPRD, dari ketua hingga semua wakil ketua secara lengkap menerima kehadiran aktivis Kabupaten Pasuruan ini.
    Tak hanya pimpinan DPRD, para ketua Komisi juga tampak menerima, demikian juga dengan beberapa anggota dari lintas komisi.
     Dalam pertemuan yang dilakukan di salah satu ruangan kantor DPRD, terjadi diskusi terkait transparansi penggunaan anggaran.
     Catatan awal disampaikan Maulana dari LSM KIPAS, ia mengoreksi DPRD sebelumnya yang tidak transparan dalam penggunaan anggaran, khususnya anggaran perjalanan dinas, serta hasil dari kunjungan dewan usai study banding ke luar daerah.
    Catatan yang digaris bawahi Maulana, selama ini tidak ada informasi berapa besar anggaran yang digunakan, lalu apa hasil dari penggunaan anggaran tersebut.
     "Contoh giat study banding luar kota, berapa anggaran yang digunakan, lalu apa hasilnya. Selama ini tidak terbuka, masyarakat sama sekali tidak tahu secara rinci karena tidak pernah disampaikan ke publik.
     Atas pertanyaan ini, secara normatif ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan yang ikut menemui Froktran menegaskan, bahwa untuk semua anggaran yang digunakan kegiatan DPRD sudah terukur dan ditentukan melalui rapat terbuka.
     "Artinya, terkait anggaran ini tidak ada yang kami tutup-tutupi. Soal anggaran semua sudah terbuka, sebab untuk nilai dan penggunaannya sudah kami rapatkan dalam rapat terbuka, "kata Sudiono Fauzan.
     Siapa yang mengawasi? Maulana sempat juga menanyakan hal tersebut. Untuk pertanyaan ini dijawab oleh Joko Cahyono Ketua Komisi 2. Menurut Joko, karena DPRD adalah bagian dari sistem pemerintahan, maka secara garis formal untuk pengawasan anggaran secara berkala sudah mendapat pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
     Dalam perjalanan diskusi, Ayi Suhaya, SH, Ketua GM FKPPI Kabupaten Pasuruan yang juga Wakil Gubernur LIRA Jatim sempat bersikap keras ketika ada seorang anggota DPRD yang juga ketua Komisi 1 mengkritik kedatangan para LSM.
    Ayi Suhaya kemudian membeber fakta adanya oknum anggota DPRD yang bermain di luar tugas dan wewenang. Catatan Ayi panggilan akrabnya, ada oknum DPRD yang ikut bermain dijual beli proyek penunjukan langsung (PL).
     Di kesempatan itu, Ayi Suhaya mewarning kepada seluruh anggota DPRD agar melaksanakan tugas sesuai tupoksi.
     Di akhir catatannya, Ayi meminta agar anggota DPRD bekerja demi kepentingan rakyat.
     Ia juga mengajak kepada DPRD bersama eksekutif Pemkab Pasuruan bareng masyarakat untuk membangun Kabupaten Pasuruan lahir dan batin.
     Di kesempatan sama, Lujeng Sudarta, Direktur Pusaka juga memberikan catatan keras. Ia meminta kepada DPRD untuk memberikan informasi secara terbuka.
    "Kami akan meminta informasi tertulis secara berkala. Jika tidak diberikan, kami akan bawa ke Komisi Informasi Publik (KIP), "ujarnya.
     Sayang, didkusi antara DPRD dengan Fortran tidak bisa panjang. Sebab di hari yang sama, DPRD dikejar waktu untuk mengesahkan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2019. (Lis).

Beredar Pesan Ajakan Demo, Siswa SMAN 1 Tosari Dan Satu SMA Swasta Di Tutur Ikrar Menolak

Siswa SMAN 1 Todari saat sampaikan ikrar menolak ajakan demo



Pasuruan, Pojok Kiri
     Dalam beberapa hari terakhir, kalangan siswa SMA di Kabupaten Pasuruan menerima pesan berantai ajakan demo ke DPRD.
     Dalam pesan melalui medsos itu, para siswa diajak untuk mengikuti demo di DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin, 30 September 2019. Pesan itu menekankan agar para siswa mengosongkan bangku kelas di hai H tersebut.
     Menyikapi ajakan dari pesan yang beredar luas itu, sejumlah sekolah mulai melangkah dengan melakukan pencegahan.
     Hal yang dilakukan, selain akan memantau ketat para siswa, pihak sekolah juga melakukan pendekatan persuasif kepada anak didiknya.
Siswa SMA Kristen Baithani saat sampaikan ikrar menolak ajakan demo

    Lepas dari upaya sekolah tersebut, para siswa ternyata juga sudah pandai. Mereka tidak mudah terprovokasi oleh ajakan yang tak jelas sumbernya tersebut. Para siswa dengan tegas menyatakan sikap tidak akan ikut ajakan dari pesan yang beredar.
     Diantara sekolah yang secara tegas menyatakan sikap untuk tidak akan mengikuti ajakan demo adalah SMAN 1 Tosari. Sekolah yang dipimpin Kepsek Drs. Abdul Rokhim, M.Si ini siswa siswinya telah berikrar untuk tidak terpancing dan akan menjalankan proses belajar seperti biasa.
      SMA lain yang juga secara tegas tidak akan ikut ajakan unjuk rasa adalah SMA Kristen Baithani, Tutur. Sekolah yang dipimpin Tutik Sujiati S.Pd ini juga seirama. Siswa siswinya tidak akan ikut-ikutan dalam aksi unjuk rasa sebagaimana pesan berantai yang menyerbu kalangan siswa.
     "Intinya kami ingin Kabupaten Pasuruan selalu aman. Kami semua secara tegas menolak ajakan demo, "ujar siswa siswi SMAN 1 Tosari dan SMA Kristen Baithani. (Lis)

Mahasiswa Pasuruan Ikut Suarakan Penolakan RUU KUHP Dan Desak Revisi UU KPK

Saat Demo Mahasiswa

Pasuruan, Pojok Kiri
     Ratuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Pasuruan Bersatu, Selasa (24/09) sekitar pukul 08.00 WIB melakukan aksi menolak RUU KUHP dan revisi UU KPK.
     Dengan membawa berbagai macam spanduk dan poster, ratusan mahasiswa mendatangi Gedung DPRD untuk menyampaikan suaranya ke wakil rakyat dengan harapan suaranya bisa tersampaikan ke pusat.
    Namun, aksi para pemuda akademisi ini sempat terprovokasi atas adanya staf sekretariat Dewan bernama Maman yang terkesan 'menyembunyikan' para wakil rakyat.
     Menurut Maman, semua anggota dewan sedang sibuk kunjungan ke luar kota.
     Lucunya, setelah beberapa jam berosasi, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Faujan beserta Wakil Ketua Dewan Andre Wahyudi datang, yang artinya tidak semua anggota dewan kunjungan ke luar kota. Akhirnya Maman dituding sengaja berbohong oleh para mahasiswa.
     Setelah bertemu ketua dan wakil ketua, para mahasiswa lalu menyampaikan aspirasinya agar anggota DPRD Kabupaten Pasuruan ikut mendorong terjadinya Yudisial Review RUU KPK ke MK. Mereka juga mendesak DPRD Kabupaten Pasuruan untuk mendorong DPR RI melakukan kaji ulang RUU KUHP. (isb)

Tak Dapat Jatah Pimpinan Komisi, FKB DPRD Kabupaten Pasuruan Tak Mempersoalkan


Ketua FKB, M. Yusuf Danial

Pasuruan, Pojok Kiri
     Meski tak mendapat jatah pimpinan di tingkat komisi, Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Kabupaten Pasuruan mengaku tak ada masalah.
     M. Yusuf Danial, Ketua FKB kepada Pojok Kiri, Kamis (19/09) menyebut, tak adanya jatah pimpinan di tingkat komisi ini merupakan bagian dinamika politik yang menurutnya biasa.
     "Tidak ada masalah FKB tidak duduk dalam jajaran pimpinan komisi, ini hanya persoalan posisi saja. Secara keutuhan, semua fraksi tetap mendukung jalannya pemerintahan, tidak ada saling jegal, perang atau ninggal. Sebab Bupati saat ini kan hasil koalisi seluruh partai, jadi meski fraksi kami hanya kebagian angggota di komisi tidak jadi persoalan, semua tetap mendukung pemerintah, "kata Yusuf Danial.
     Namun demikian, Danial panggilan akrabnya mengakui jika tak adanya anggota FKB yang duduk di pimpinan komisi ini menuai kekecewaan di tingkat Kader.
     "Kalau kekecewaan di luar, tingkat kader memang ada, tapi kami sudah memberikan pemahaman, "ucapnya.
     Terpisah, Andre Wahyudi, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Pasuruan yang memimpin jalannya rapat paripurna dalam agenda pembentukan komisi, Rabu (18/09) mengatakan, tak adanya anggota FKB yang duduk di pimpinan komisi tak membuat fraksi lain merasa lebih.
    "Ini hanya persoalan alat kelengkapan saja, rohnya semua sama, tetap mendukung jalannya pemerintahan, "kata Andre. (Lis)

PKB Dan Golkar "Dihabisi", Tak Ada Jatah Pimpinan Komisi Satupun


Draf Nama-Nama pimpinan dan anggota Komisi yang sudah disetujui

Pasuruan, Pojok Kiri
     Rapat Paripurna internal DPRD Kabupaten, Rabu (18/09) yang dimulai sekitar pukul 15.00 hingga 17. 30 WIB dalam rangka pembentukan salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) berupa pembentukan komisi-komisi berakhir menegangkan. Pasalnya, Dua partai besar yakni PKB dan Golkar sama sekali tidak mendapat jatah pimpinan komisi dari 4 komisi yang ada.
     Sebelum berakhir rapat Paripurna sekira pukul 17. 30 WIB, pimpinan sidang yang dalam hal ini dipegang oleh Wakil Ketua 1 Andre Wahyudi membacakan hasil sidang yang isinya sungguh mengejutkan.
     Catatan yang didapat Pojok Kiri, dari 4 Komisi yang ada, meliputi Komisi 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan, Komisi 2 Bidang Perekonomian dan Keuangan, Komisi 3 Bidang Pembangunan, dan Komisi 4 Bidang Sosial, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat, tak satupun ada anggota Fraksi PKB dan Golkar yang mendapatkan jatah pimpinan, baik ketua, sekretaris, maupun bendahara. Mereka hanya dapat jatah sebagai anggota biasa.
     Catatan ini sungguh mengejutkan, bahkan bisa jadi sangat menyakitkan bagi PKB dan Golkar. Sebab ada tengarah mereka sengaja dihabisi.
    Namun ada konfirmasi pembantahan dari Pimpinan sidang, Andre Wahyudi. Politisi PDI Perjuangan ini saat dikinfirmasi Pojok Kiri mengatakan, gagalnya PKB dan Golkar  menempatkan anggotanya sebagai pimpinan komisi karena faktor teknis. Dimana menurut Andre, PKB dan Golkar terlambat mengirim nama-nama utusan fraksi yang diusulkan sebagai pimpinan komisi.
     "Ada kesepakatan semalam (Selasa, 17/09), untuk penyerahan nama-nama utusan fraksi jam 11 hingga 12 siang. Namun hingga paripurna digelar pukul 15.00 WIB, nama-nama belum dikirim. PKB dan Golkar baru mengirim nama sekitar pukul 16. 30 WIB, padahal saat itu sudah selesai pembentukan komisi. Akhirnya PKB tetap kita masukkan dalam posisi sebagai anggota. Jadi tidak ada bantai membantai, ini hanya persoalan teknis, "kata Andre Wahyudi.
    Sayangnya Pojok Kiri yang berusaha meminta tanggapan dari PKB dan Golkar hingga berita ini turun belum berhasil. M. Yusuf Danial ketua Fraksi PKB dan Nik Sugiharti Ketua Fraksi Golkar yang dihubungi melalui telpon selulernya tidak mengangkat. (Lis)

Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan Periode 2019-2024 Resmi Dilantik, Langsung Start Bentuk AKD Dan Godok PAK

Saat Pelantikan Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan

Pasuruan, Pojok Kiri
     Selasa (17/09) sekira pukul 19.00 WIB, pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan periode 2019-2024 resmi dilantik.
     Peroses pelantikan itu secara ceremony dilakukan dengan pengambilan sumbah atau janji di ruang rapat kantor DPRD Kabupaten Pasuruan.
      Ada 4 nama yang sudah ditetapkan sebagai pimpinan dengan kapasitas 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua. Mereka masing-masing Sudiono Fauzan asal PKB akan duduk sebagai Ketua, lalu Andre Wahyudi dari PDI Perjuangan Wakil Ketua 1, disusul Rusdi Sutedjo dari Partai Gerindra duduk di Wakil Ketua 2, dan Rias Yudikari Drastika dari Partai Golkar duduk di kursi Wakil Ketua 3.
     Hadir dalam acara sakral 5 tahunan itu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), serta undangan dari unsur ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta undangan lain.
     Pelantikan pimpinan DPRD ini sendiri bak guyuran air hujan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintahan Kabupaten Pasuruan. Pasalnya, seluruh OPD saat ini sedang kamarau anggaran dan butuh kucuran dari Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Dengan dilantiknya Pimpinan DPRD, diharapkan ada kepastian PAK didok.
     September akhir adalah batas waktu yang diperbolehkan secara aturan untuk menetapkan atau dilakukan persetujuan DPRD atas perubahan anggaran tersebut. Waktu 13 hari pasca pelantikan diharapkan mampu mengolkan PAK yang menjadi harapan seluruh OPD. Sebab jika tidak rampung dalam waktu itu, maka dipastikan tidak ada PAK di tahun anggaran 2019 ini.
     Sejauh ini sebagaimana informasi yang didapat Pojok Kiri, untuk draf PAK sudah ada di meja DPRD. Akankah PAK mulus atau gagal?
    Sudiono Fauzan Ketua DPRD yang baru dilantik bersama 3 Wakil Ketuanya saat dikonfirmasi Pojok Kiri mengatakan, untuk PAK pihaknya akan  berusaha menyelesaikan hingga 30 September nanti. Saat ini menurut politisi PKB ini, start awal pasca pelantikan adalah membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
     AKD itu sendiri sebagaimana catatan umum ada banyak fariabel, meliputi pimpinan, Badan Musyawarah (Bamus), komisi,, Badan Legislasi Daerah (BLD), Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk melalui rapat paripurna. (Lis)

Malam Ini Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan Dilantik, Ada Harapan PAK Bisa Didok

Ilustrasi (By Google)

Pasuruan, Pojok Kiri
     Malam ini, Selasa (17/09) sekira pukul 19.00 WIB, pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan periode 2019-2024 akan dilantik.
     Peroses pelantikan itu secara ceremony akan dilakukan dengan pengambilan sumbah atau janji di ruang rapat kantor DPRD Kabupaten Pasuruan. Hal ini sebagaimana keterangan dalam undangan yang sudah beredar.
      Ada 4 nama yang sudah ditetapkan sebagai pimpinan dengan kapasitas 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua. Mereka masing-masing Sudiono Fauzan asal PKB akan duduk sebagai Ketua, lalu Andre Wahyudi dari PDI Perjuangan Wakil Ketua 1, disusul Rusdi Sutedjo dari Partai Gerindra duduk di Wakil Ketua 2, dan Rias Yudikari Drastika dari Partai Golkar duduk di kursi Wakil Ketua 3.
     Rencana pelantikan pimpinan DPRD ini bak guyuran air hujan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintahan Kabupaten Pasuruan. Pasalnya, seluruh OPD saat ini sedang kamarau anggaran dan butuh kucuran dari Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).
     September akhir adalah batas waktu yang diperbolehkan secara aturan untuk menetapkan atau dilakukan persetujuan DPRD atas perubahan anggaran tersebut. Namun kendala belum ditetapkannya pimpinan DPRD yang baru membuat semua OPD kelimpungan takut PAK gagal.
     Sejauh ini sebagaimana informasi yang didapat Pojok Kiri, untuk draf PAK sudah ada di meja DPRD. Akan kah waktu yang hanya tinggal 13 hari ini mampu mengejar untuk persetujuan PAK?
    Sudiono Fauzan Ketua DPRD yang tinggal menunggu pelantikan saat dikonfirmasi Pojok Kiri melalui nomor ponselnya belum mau menjawab terkait hal ini. Manurut Dion panggilan akrabnya, ia akan komentar setelah dilantik.
     "Komentarnya nanti setelah pelantikan.. Hehe, "katanya sambil tertawa. (Lis)

Saya Anggota DPRD Baru, Saya Tidak Mau Diatur-Atur, Saya Pengen Punya Peranan Dan Bukan Soal Uang, Ini Kata Anggota DPRD PKB, Sa'ad Muafi

Sa'ad Muafi



Pasuruan, Pojok Kiri
     Merujuk pada catatan kebiasaan, wakil rakyat atau anggota DPRD baru, apalagi yang berangkat dari partai pro pemerintah, tentu rasa takut, sungkan, segan dan sebagainya menyelimuti langkah si wakil rakyat baru untuk bersuara lantang.
    Di Kabupaten Pasuruan tanpa diulas-pun semua tahu, bahwa sang Bupatinya yakni Irsyad Yusuf adalah Ketua DPC PKB, sang Ketua DPRD nya, Sudiono Fauzan adalah sekretarisnya. Sementara PKB adalah peraih kursi terbanyak yang artinya partai kuat penyokong jalannya pemerintahan.
     Sementara, anggota DPRD yang saat ini sudah dilantik dari 15 yang dimiliki PKB, 10 diantaranya adalah wajah-wajah lama. Sementara yang 5 wajah baru.
     Akankah wajah baru dari PKB yang notabene yunior ini nurut saja ketika diatur oleh senior, dan sungkan untuk bersuara lantang karena partainya pro pemerintah? Jawabannya tidak.
     Itulah yang dikatakan Sa'ad Muafi salah satu anggota DPRD Kabupaten Pasuruan wajah baru dari PKB yang juga Ketua PC GP Ansor Bangil kepada Pojok Kiri, Rabu (04/09).
    Pria muda ini sebelum menjadi anggota DPRD sudah keras dalam sikapnya saat memimpin GP Ansor. Segala hal yang dianggap merugikan masyarakat disikat tak peduli meski ia sendiri akhirnya menjadi terlapor dalam kasus penutupan limbah perusahaan.
    Meski saat ini ia sudah menjadi wakil rakyat dengan gerbong partai pro pemerintah, Muafi panggilan akrabnya tidak akan tergoda dan terbujuk apapun rayuan agar ia diam. Bahkan menurut Muafi, ia akan lebih keras dalam bersikap jika ada permasalahan merugikan masyarakat yang pemerintah tidak segera menyelesaikannya.
     "Saya akan tetap jadi Muafi sama seperti saat sebelum duduk di kursi DPRD, saya tidak mau diatur-atur dalam bersikap. Saya ingin punya peran untuk membela masyarakat. Justru dengan keberadaan saya di DPRD saat ini, saya semakin punya akses untuk lebih kuat membela rakyat. Dan yang perlu dicatat, bukan uang tujuan saya, "ucap Muafi yang juga sering dipanggil Gus Maghrib.
     Dalam acara ngopi bareng bahas limbah Kali Werati, Rabu malam (04/9), Muafi yang didapuk menjadi salah satu pembicara juga dengan keras menuding kinerja DLH yang tidak maksimal. Muafi tidak peduli meski atasannya DLH yakni Bupati Irsyad Yusuf adalah pimpinannya sendiri di PKB.
    "Sepanjang langkah saya benar, saya tidak peduli, justru akan saya sampaikan kepada Bupati bahwa ada kinerja anak buahnya yang tidak benar dan harus segera diperbaiki, "ujarnya (Lis)

DPP Gerindra Putuskan Rusdi Sutejo Duduki Kursi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan

Rusdi Sutejo

Pasuruan, Pojok Kiri
     Partai Gerindra Kabupaten Pasuruan pada Pemilu 2019 kali ini telah mampu mendudukkan salah satu kadernya di kursi Wakil Ketua DPRD. Hal ini karena perolehan suara Partai Gerindra yang cukup signifikan dengan 7 kursi yang didapatnya.
   Perolehan 7 kursi ini memmbawa Partai Gerindra Kabupaten Pasuruan berada di Posisi 3 besar setelah PKB di posisi pertama dengan 15 kursi, dan PDI Perjuangan di posisi ke Dua dengan 8 kursi.
     Atas jumlah kursi yang didapat ini, secara otomatis Partai Gerindra memiliki jatah satu kursi Wakil Ketua yang ada di DPRD Kabupaten Pasuruan. Dalam hal ini Gerindra akan mendapatkan kursi Wakil Ketua 3 dari 4 kursi Wakil Ketua yang ada.
     Lalu siapa kader Partai Gerindra yang dipercaya untuk menempati jabatan bergengsi tersebut.
    Rohani Siswanto, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Pasuruan saat dikonfirmasi Pojok Kiri, Kamis (29/08) mengatakan, untuk jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan dari Partai Gerindra diberikan kepada Rusdi Sutejo. Hal ini menurut Rohani merupakan bentuk apresiasi atas perolehan suara Rusdi Sutejo yang paling banyak di internal Gerindra bahkan tebanyak dari Caleg partai lain.
     Seiring dengan itu, ada kabar yang disampaikan Rohani, bahwa dari pihak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra sudah memutuskan nama Rusdi Sutejo secara resmi untuk menduduki kursi Wakil Ketua tersebut.
    Kepada Pojok Kiri, Rohani menunjukkan surat keputusan DPP Gerindra bernomor 08-0442/Kpts/DPP-GERINDRA/2019.
    Dalam surat yang ditetapkan di Jakarta 27 Agustus 2019 itu disebutkan nama Rusdi Sutejo untuk ditugaskan sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan.
      Sementara itu, Rusdi Sutejo yang dikonfirmasi terpisah mengaku berterimakasih kepada DPP Gerindra yang telah memberinya kepercayaan untuk menjabat Wakil Ketua. Ia mengatakan, dengan kepercayaan yang diberikan ini, akan dijalankannya dengan penuh tanggungjawab.
    "Terimakasih kepada DPP yang telah memberi kepercayaan kepada saya. Tentunya kepercayaan ini akan saya jaga, saya siap menjalankan dengan amanah, profesional dan loyal, "kata Rusdi Sutejo. (Lis)
KRIMINAL
PEMERINTAHAN
BIROKRASI
HUKUM
WISATA
SENI
BUDAYA

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas