RUNNING NEWS :
Loading...
Cari Kami di Google

Eksepsi Lilik Terdakwa Kasus Korupsi Dispora, Potongan 10 Persen Anggaran Disepakati Dalam Rapat Atas Usulan Bendahara Dan Kadispora

Baca Juga

Saat sidang Lilik

Pasuruan, Pojon Kiri
    Sidang kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Surabaya yang menempatkan Lilik Wijayati Budi Utami sebagai terdakwa, Selasa (29/10) masuk babak penyampaian penolakan atau keberatan atas dakwaan yang disampaikan jaksa (eksepsi) oleh terdakwa.
     Dalam penyampaian eksepsinya, Lilik menguasakan kepada Dua pengacara, masing-masing Wiwik dan Elisa.
     Dalam eksepsi yang dibacakan, terkuak fakta dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ternyata tidak diurai dalam dakwaan jaksa, bahwa pemotongan anggaran kegiatan sebesar 10% dilakukan oleh Nanang Suhita Sutisno selaku bendahara pengeluaran.
Lilik saat dijemput di Rutan Bangil

    Pemotongan ini sebagaimana disampaikan dalam eksepsi dilakukan pada saat akan menyerahkan uang kegiatan kepada masing-masing PPTK setiap kali pencairan anggaran untuk kegiatan olahraga.
     Diurai juga dalam eksepsi, adanya potongan 10 % dalam anggaran kegiatan itu disepakati dalam sebuah rapat di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan pada hari Kamis, 09 Februari 2017 yang dihadiri oleh Kepala Dinas Munif, Sekretaris Sutaji, terdakwa Lilik, Kepala Bidang Pemuda Heru Budi, Subroto, Wiwik Sri Wilujeng, Rifani, Sri Wahyuni, Syahfrida, serta Nanang Suhita.
     "Berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam BAP, peserta rapat tersebut telah menyepakati adanya pemotongan sebesar 10% untuk setiap anggaran Ganti Uang (GU) atau Tambah Uang Persediaan (TUP) yang diusulkan oleh bendahara Nanang Suhita Sutisno dan Kepala Dinas Munif untuk keperluan kantor yang penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, "kata sang pengacara Lilik dalam eksepsinya.
    Atas fakta ini, kubu terdakwa Lilik menggap ditetapkannya tersangka tunggal sangat tidak tepat, karena ada delik penyertaan sesuai pasal 55 KUHP.
     "Para Peserta rapat yang telah menyepakati pemotongan sebesar 10% pada setiap anggaran kegiatan di Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017, yang menyuruh melakukan tindak pidana tetapi tidak disertakan sebagai tersangka/terdakwa. Seharusnya penuntut umum membuat dan menyusun dakwaannya penuntut umum menyertakan pasal tentang delik penyertaan (deelneming) sesuai Pasal 55 KUHP, "ujar sang pengacara. (Lis)

KRIMINAL
PEMERINTAHAN
BIROKRASI
HUKUM
WISATA
SENI
BUDAYA

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas