RUNNING NEWS :
Loading...
Cari Kami di Google

Banyak Bacakades Gagal Uji Kompetensi Diduga Karena Kecurangan Panitia, Kantor Pemkab dan DPRD Kabupaten Pasuruan Di Demo

Baca Juga

Suara rakyat dalam tulisan

Pasuruan, Pojok Kiri
     Puluhan Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) di Kabupaten Pasuruan yang gagal dalam uji kompetensi, sehingga tak bisa lanjut dalam ajang pemilihan kepala desa melurug Kantor Pemkab dan kantor DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (28/09).
    Puluhan Bacakades ini datang sambil dikawal oleh masa yang jumlahnya ribuan. Mereka adalah warga desa yang jagoannya kandas oleh sistem yang dianggap penuh kecurangan.
     Dalam aspirasinya, mereka meminta agar Bupati Pasuruan membatalkan sistem yang sangat sarat kecurangan tersebut dan meloloskan semua Bacakades.
     Satu dari para Bacakades yang merasa dicurangi oleh panitia dengan modus gagal tes kompetensi adalah H. Suhadi asal Desa Tambakrejo, Pasrepan. Ia meyakini hasil tes tersebut penuh rekayasa karena saat penyampaian sangat janggal dengan terbukanya amplop dan lepas segel.
Saat sampaikan aspirasi Bacakades dengan Komisi 1 DPRD

     "Saat saya merima surat keputusan hasil tes, amplop yang membungkus surat itu sudah tidak tersegel dan terbuka. Padahal aturannya, surat pengumuman itu harus diberikan kepada Bacakades dalam kondisi bersegel. Dari sini saya sudah curiga, "ungkap H. Suhadi.
     Selain itu lanjut H. Suhadi, kejanggalan lain yang dianggap sebagai bentuk rekayasa adalah tulisan nomor regristasi yang hanya ditulis tangan dengan menggunakan pensil.
     Pada demo yang dilakukan di DPRD Kabupaten Pasuruan, para Cakades ini sempat mendapat pengawalan dari Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan ( LP-KPK ). Lembaga yang selalu mengawasi jalannya pemerintahan ini berharap pemerintah, dalam hal ini Bupati Pasuruan segera membuat kebijakan cepat untuk meredakan emosi Bacakades yang terjegal oleh sistem yang amburadul.
     "Contoh kasus yang dialami H. Suhadi Bacakades asal Tambakrejo, Pasrepan, saya telah menanyakan ke tim penguji dari Unibra Malang. Intinya, untuk surat pengumuman tes dinyatakan tidak sah, karena nomor registrasinya hanya tulisan tangan dan bukan ketikan, "kata Ketua Komisi Cabang LP-KPK Pasuruan Ahmad Sudirman.
     "Termasuk amplop yang tidak bersegel disebut cacat dan tidak sah, "imbuhnya.
     Sementara itu, para Bacakades dan tim sukses yang mendemo kantor Pemkab dan DPRD Kabupaten Pasuruan meminta agat Bupati meloloskan semua Bacakades yang tak lolos ujian.
    Demo di kantor Pemkab Pasuruan dengan harapan ketemu Bupati Irsyad Yusuf itu diterima oleh Wakil Bupati, Mujib Imron, karena sang Bupati tidak ada di tempat.
    Sang Wakil Bupati, Mujib Imron berjanji akan segera membahas masalah ini dengan anggota DPRD.
    "Nanti coba kami bicarakan dengan DPRD, karena Perdanya yang menerbitkan di sana, "ujar Mujib Imron.
    Demo yang berlanjut ke gedung DPRD itu juga mendapat sambutan. Kali ini Komisi 1 yang diketuai Doktor Kasiman juga berjanji akan membahasnya dalam rapat komisi.
    "Masalah ini akan kami bahas dalam rapat Komisi, kami juga akan ajak bicara eksekutif untuk mencari solusinya, "ucap Doktor Kasiman. (Lis)

KRIMINAL
PEMERINTAHAN
BIROKRASI
HUKUM
WISATA
SENI
BUDAYA

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas