RUNNING NEWS :
Loading...
Cari Kami di Google

Datangi DPRD Kabupaten Pasuruan, Fortran Minta Transparansi Anggaran

Baca Juga

Saat diskusi Fortran dengan Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan



Pasuruan, Pojok Kiri
     Belum satu bulan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dilantik, Senin (30/09) para wakil rakyat ini mendapat warning dari Forum Rakyat Untuk Transparansi Anggaran (Fortran).
     Forum yang terdiri dari para ketua LSM di Kabupaten Pasuruan ini meminta transparansi penggunaan anggaran yang digunakan untuk 5 tahun mendatang.
     Sekira pukul 10.00 WIB, puluhan anggota Fortran mendatangi kantor DPRD di Raci. Di gedung rakyat itu, Forktran diterima oleh para pimpinan DPRD. Seluruh pimpinan DPRD, dari ketua hingga semua wakil ketua secara lengkap menerima kehadiran aktivis Kabupaten Pasuruan ini.
    Tak hanya pimpinan DPRD, para ketua Komisi juga tampak menerima, demikian juga dengan beberapa anggota dari lintas komisi.
     Dalam pertemuan yang dilakukan di salah satu ruangan kantor DPRD, terjadi diskusi terkait transparansi penggunaan anggaran.
     Catatan awal disampaikan Maulana dari LSM KIPAS, ia mengoreksi DPRD sebelumnya yang tidak transparan dalam penggunaan anggaran, khususnya anggaran perjalanan dinas, serta hasil dari kunjungan dewan usai study banding ke luar daerah.
    Catatan yang digaris bawahi Maulana, selama ini tidak ada informasi berapa besar anggaran yang digunakan, lalu apa hasil dari penggunaan anggaran tersebut.
     "Contoh giat study banding luar kota, berapa anggaran yang digunakan, lalu apa hasilnya. Selama ini tidak terbuka, masyarakat sama sekali tidak tahu secara rinci karena tidak pernah disampaikan ke publik.
     Atas pertanyaan ini, secara normatif ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan yang ikut menemui Froktran menegaskan, bahwa untuk semua anggaran yang digunakan kegiatan DPRD sudah terukur dan ditentukan melalui rapat terbuka.
     "Artinya, terkait anggaran ini tidak ada yang kami tutup-tutupi. Soal anggaran semua sudah terbuka, sebab untuk nilai dan penggunaannya sudah kami rapatkan dalam rapat terbuka, "kata Sudiono Fauzan.
     Siapa yang mengawasi? Maulana sempat juga menanyakan hal tersebut. Untuk pertanyaan ini dijawab oleh Joko Cahyono Ketua Komisi 2. Menurut Joko, karena DPRD adalah bagian dari sistem pemerintahan, maka secara garis formal untuk pengawasan anggaran secara berkala sudah mendapat pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
     Dalam perjalanan diskusi, Ayi Suhaya, SH, Ketua GM FKPPI Kabupaten Pasuruan yang juga Wakil Gubernur LIRA Jatim sempat bersikap keras ketika ada seorang anggota DPRD yang juga ketua Komisi 1 mengkritik kedatangan para LSM.
    Ayi Suhaya kemudian membeber fakta adanya oknum anggota DPRD yang bermain di luar tugas dan wewenang. Catatan Ayi panggilan akrabnya, ada oknum DPRD yang ikut bermain dijual beli proyek penunjukan langsung (PL).
     Di kesempatan itu, Ayi Suhaya mewarning kepada seluruh anggota DPRD agar melaksanakan tugas sesuai tupoksi.
     Di akhir catatannya, Ayi meminta agar anggota DPRD bekerja demi kepentingan rakyat.
     Ia juga mengajak kepada DPRD bersama eksekutif Pemkab Pasuruan bareng masyarakat untuk membangun Kabupaten Pasuruan lahir dan batin.
     Di kesempatan sama, Lujeng Sudarta, Direktur Pusaka juga memberikan catatan keras. Ia meminta kepada DPRD untuk memberikan informasi secara terbuka.
    "Kami akan meminta informasi tertulis secara berkala. Jika tidak diberikan, kami akan bawa ke Komisi Informasi Publik (KIP), "ujarnya.
     Sayang, didkusi antara DPRD dengan Fortran tidak bisa panjang. Sebab di hari yang sama, DPRD dikejar waktu untuk mengesahkan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2019. (Lis).

KRIMINAL
PEMERINTAHAN
BIROKRASI
HUKUM
WISATA
SENI
BUDAYA

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas