RUNNING NEWS :
Loading...
Cari Kami di Google

Sudah Tersangka, Upaya Pengajuan Pensiun Dini Lilik Dipersulit?

Baca Juga


Lilik



Pasuruan, Pojok Kiri
     Nasib Lilik, mantan Kabid Olahraga Di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Pasuruan memang sungguh ironi. Ia kini secara hukum sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi di tubuh dinas baru yang saat itu dikepalai oleh Munib yang kini berdinas sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Pasuruan.
     Lilik yang dari usia pengabdianya kepada pemerintah terhitung tinggal 10 bulan harus menghadapi resiko pemecatan sebagai aparat sipil negara (ASN) jika dalam proses hukum ditingkat pembuktian dalam persidangan ia terbukti bersalah.
    Fakta ini sungguh menyedihkan. Sebab harapan seorang ASN di masa tuanya adalah bisa menikmati masa pensiun ditunjang uang pensiun yang cukup, serta menjalani hidup yang tenang.
     Sayang, Lilik yang di saat masih menjabat Kabid Dispora semasa menjadi satu dengan Dinas Pendidikan penuh senyum dan tenang, kini harus terlunta-lunta ketika lembaga keolahragaan itu dipecah menjadi Dinas sendiri. Ia menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi.
     Lilik sempat bersuara bahwa hal ini tidak adil. Sebab dalam hal pelaksanaan apapun, sebagai bawahan ia manut alias tunduk pada atasan yakni sang Kepala Dinas.
     Kini nasi sudah jadi bubur, fakta yang terjadi, ia sudah ditetapkan menjadi tersangka.
    Lepas dari itu, di sisa waktu pengabdiannya yang tinggal 10 bulan, Lilik mencoba menggapai impian untuk mendapatkan uang pensiun yang diharapkan bisa dinikmati di hari tua.
     Untuk itu, secara prosedur ia telah mengajukan upaya pensiun dini pada akhir Juli 2019 lalu. Sayang, upayanya terjegal dengan dengan kata lain ada pihak yang mempersulit. Hal ini sebagaimana dikatakan Wiwik, pengacara dari Lilik.
     "Upaya pensiun dini bu Lilik dipersulit. Kasihan, dia hanya kurang 10 bulan, "ujarnya
     Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Henis saat dikonfirmasi Pojok Kiri, Selasa (20/08) membantah adanya penjegalan atau upaya mempersulit pengajuan pensiun yang dilakukan Lilik. Menurut Henis, upaya Lilik itu sudah terlambat, sebab sebagaimana diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, bagi ASN yang dalam proses peradilan tidak bisa melakukan pensiun atas permintaan sendiri (APS).
     "Bu Lilik itu akhir Juli 2019 mengajukan pensiun APS, dia ditetapkan tersangka juga pas akhir Juli. Artinya dia sudah salam proses peradilan, dalam PP 11 Tahun 2017 ada aturan yang tidak membolehkan ASN mengajukan pensiun dalam masa proses peradilan, "kata Henis.
     Catatan larangan itu menurut Henis tertuang dalam Pasal 350 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun.
     Ada point dalam aturan-aturan itu, bahwa bahwa ASN yang mengajukan permohonan masa persiapan pensiun, pertama, tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin, lalu tidak sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan.
     "Aturannya sudah jelas, jadi pemerintah dalam hal ini tidak ada maksud untuk mempersulit, "ucap Henis. (Lis)

KRIMINAL
PEMERINTAHAN
BIROKRASI
HUKUM
WISATA
SENI
BUDAYA

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas