RUNNING NEWS :
Loading...
Cari Kami di Google

Sudah Dilayangkan Panggilan Ke Dua, Selasa, 16 Juli Kades Sanusi Ditunggu Jaksa

Baca Juga

JPU Themas dan Kades Pelintahan, Sanusi

Pasuruan, Pojok Kiri
     Setelah mangkir dalam panggilan pertama, pada Senin (08/07) lalu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sekaligus sebagai juru eksekusi pasca putusan pengadilan kembali melayangkan surat panggilan ke Dua terhadap terpidana Sanusi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa (Kades) Pelintahan, Kecamatan Pandaan.
     Surat panggilan ke Dua itu sebagaimana dikatakan JPU, Themas dikirim pada Rabu (10/07), isinya Sanusi diharap datang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan pada Selasa (16/07).
     Panggilan itu sendiri bukanlah panggikan biasa. Sebab menurut Jaksa Themas, panggilan tersebut adalah panggilan eksekusi kepada Sanusi untuk menjalani hukuman sebagaimana putusan pengadilan.
     "Kami panggil saudara Sanusi untuk menjalani putusan pengadilan, sebab proses hukumnya sudah final. Perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), "ujar jaksa Themas.
     Themas mengancam. Jika Sanusi tetap tidak mau datang memenuhi panggilan hingga panggilan ke Tiga, maka ia akan dijemput secara paksa.
     "Besok, Selasa, 16 Juli 2019 kami tunggu kedatangan saudara Sanusi. Jika tidak juga datang, kami akan kirimkan panghilan ke Tiga. Jika tetap tidak mau datang juga, maka kami akan melakukan upaya penjemputan paksa untuk menjebloskan dia ke dalam penjara, "ucap Themas.
     Sayangnya, hingga beberapa kali pemberitaan Pojok Kiri, belum ada klarifikasi dari Sanusi kenapa ia mangkir atas panggilan jaksa. Pojok Kiri yang beberapa kali menghubungi melalui nomor phonselnya di 0813321958xx tidak pernah diangkat. Bahkan kini malah tidak tersambung.
     Seperti diketahui, dalam sidang putusan PN Bangil pada 11 Maret 2019, Sanusi diputus 3 bulan kurungan, dan denda Rp. 3 juta, subsidair 1 bulan kurungan. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Sanusi 5 bulan kurungan dan denda Rp. 4 juta, subsidair 2 bulan kurungan.
     Atas putusan ini, Sanusi menempuh langkah Banding. Pada 19 Maret atau selang 10 hari pasca putusan, pihak Sanusi mengirimkan memori banding guna melakukan perlawanan karena tidak terima dengan putusan tersebut. Namun upaya bandingnya bukan meringankan nasibnya, tetapi tetap memasukkan dia ke dalam penjara, karena putusan pengadilan tinggi justru menguatkan putusan PN Bangil.
     Penguatan putusan itu tertuang dalam relaas pemberitahuan petikan putusan banding Nomor 352/PID/2019/PT SBY jo Nomor 19/Pid.B/2019/PN Bil.
     Atas Pengadilan Tinggi ini, sebagaimana informasi JPU Themas, Sanusi sempat mengajukan kasasi. Akan tetapi karena pasal yang dikenakan hukuman maksimalnya hanya 1 tahun, maka kasasi ditolak demi hukum.
     Perlu diingat kembali, putusan penjara atas Kades Sanusi ini bermula adanya pembangunan pasar wisata yang ada di Desa Pelintahan. Dimana pembangunan pasar itu menempati tanah kas desa. Dalam proses pembangunannya, desa melakukan MoU dengan dua PT yang bertindak sebagai investor atau pengembang. Dalam perjalanannya, sebagian warga mulai bergejolak setelah pembangunan pasar yang menempati tanah kas desa itu ternyata diperjual belikan kel pihak luar, bukan ke warga setempat,
     Gejolak itu menguat hingga sebagian warga menunjuk Daniel sebagai kuasa untuk meminta berkas MoU antara desa dengan dua PT tersebut. Namun menurut Daniel saat itu, ia yang meminta melalui Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokimentasi (PPID) yang ada di Desa Pelintahan tidak diberi hingga waktu 10 hari sebagaimana diatur dalam UU KIP.
     "Karena melalui PPID tidak dikasih, kami lalu meminta ke atasannya, yakni Kades. Hingga waktu 30 hari seperti yang ditentukan, oleh Kades permintaan kami tetap tidak diindahkan. Setelah itu kami lalu mengajukan permohonan sengketa Informasi ke Komosi Informasi Publik (KIP) Jatim, "kata Daniel kala itu.
     Di tingkat KIP Jatim, saat proses berjalan, Sanusi tak pernah hadir. Endingnya, Sanusi dinyatakan bersalah.
    Dengan dasar putusan KIP itu, Daniel lalu melaporkan Sanusi ke Polda Jatim.
     Laporan ditindaklanjuti oleh Polda Jatim dan dilimpahkan ke Polres Pasuruan. Sekian lama diproses lidik lalu lanjut ke penyidikan dan naik ke persidangan, endingnya Sanusi dinyatakan telah melawan hukum dan divonis masuk penjara. (Lis)

KRIMINAL
PEMERINTAHAN
BIROKRASI
HUKUM
WISATA
SENI
BUDAYA

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas