Soal Rencana Lelang Jabatan Di Pemkab Pasuruan, Masih Adem Ayem?

Baca Juga

Ilustrasi (By Google)

Pasuruan, Pojok Kiri
     Sebagaimana disampaikan Agus Sutiadji, Sekda Kabupaten Pasuruan yang juga ketua Badan Perencanaan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat) pada 10 Juli 2019 lalu pasca pelaksanaan pelantikan pegawai di Pendopo Pemkab Pasuruan, bahwa pasca pelantikan pejabat yang dominan pergeseran, maka sekitar 3 hingga 4 bulan ke depannya akan dilakukan lelang jabatan untuk mengisi jabatan eselon 2 yang kosong.
     Namun hingga hari ke 18 pasca pelantikan atas mutasi pejabat tersebut, hingga kini belum ada kabar kapan lelang jabatan akan dilakukan.
     Pojok Kiri yang mencari informasi kepastian rencana lelang Jabatan ini melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Kamis lalu (25/07) mendapat fakta bahwa ternyata untuk pihak pelaksana, yakni panitia seleksi (Pansel) nya saja belum dibentuk. Hal ini sebagaimana dikatakan Henis, Kepala BKPPD.
     "Belum, Panselnya saja belum dibentuk, saat ini masih pembenahan internal pasca mutasi. Kan masih baru, "kata Henis.
     Lepas dari itu, soal kewajiban lelang jabatan ini ikut diatur dalam UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) Pasal 162 ayat 3.
     Dalam Pasal 162 ayat 3 UU Pilkada dinyatakan, gubernur, bupati, atau wali kota yang akan melakukan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis Mendagri.
     Sementara untuk pejabat seperti eselon I dan II, kepala daerah tidak bisa langsung melakukan mutasi atau melakukan nonjob. Dalam hal ini harus melalui proses lelang jabatan.
     Merujuk pada aturan tersebut, saat ini ada lembaga yang mengawasi proses lelang jabatan yakni Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atau karib disingkat KSN. Lembaga ini bertugas melakukan evaluasi terhadap kepala daerah yang melanggar aturan.
     Artinya dengan adanya KSN ini, pihak Bupati/Walikota bahkan setingkat Gubernur tidak bisa main-main dalam menempatkan seorang pejabat.
     Sementara itu, langkah teknis dalam proses lelang jabatan merujuk pada aturan tersebut, yang pertama pemerintah daerah harus membentuk panitia seleksi (Pansel) yang anggotanya terdiri kalangan internal pemerintah dan external atau orang luar pemerintah. Dalam hal ini ketua Pansel akan dijabat oleh Sekda.
     Setelah Pansel terbentuk, maka akan dibuka pendaftaran dengan syarat pendaftar harus sudah bereselon 3A yang diantaranya para Kepala Bagian (Kabag), Camat, dan Sekretaris, serta bereselon 3B yang meliputi Kabid dan Sekcam.
     Jika merasa memenuhi syarat, mereka bisa mendaftar sesuai dengan kompetensi atau jabatan yang dituju.
      Setelah mendaftar, mereka akan diseleksi dengan mekanisme melalui proses paparan, penelitian proposal, serta assessment, yakni proses untuk mengetahui kemampuan seseorang, terhadap suatu kompetensi
    Pada proses seleksi ini, nantinya akan dipilih 3 nama yang kemudian akan dikirim ke KSN untuk diuji berkas administrasi dan tahapan yang dilalui selama proses seleksi. Dalam hal ini pihak KSN tidak melihat nilai dari nama yanh diajukan, melainkan hanya menilai proses administrasi saja. Artinya dari 3 nama yang diajukan, secara mutlak kepala Daerah yang akan menentukan siapa yang dipilih untuk menduduki suatu jabatan.
     Bagaimana jika yang mendaftar kurang dari 3 orang? Pojok Kiri yang menanyakan hal ini ke kepala BKPPD, Henis mendapat jawaban, bahwa seleksi akan diulang.
     "Jika kurang dari 3, maka pendaftaran akan dibuka lagi. Tapi iika pas 3, maka ke Tiga nama itu akan dibawa ke KSN, "terang Henis. (Lis)

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas