Milyaran Dana Eks PNPM Raib Di Wonorejo? Warga Lapor Kejaksaan

Baca Juga

Yudi warga Wonorejo saat menyampaikan berkas laporan ke Kasis Pidsus

Pasuruan, Pojok Kiri
     Milyaran dana eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) yang kini dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagian diduga raib di Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan.
    Dana yang konon nilainya mencapai milyaran itu disebut tidak jelas jluntrungnya alias raib sekitar Rp 1 milyar di tahun 2018.
     Akibat raibnya dana yang harusnya digulirkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman modal ini membuat para peminjam yang masuk di Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP) yang selama ini rutin bayar dan berharap mendapat pinjaman lagi harus gigit jari alias tidak bisa meminjam.
     Mereka yang gagal dapat pinjaman melalui dana negara ini akhirnya teriak hingga kemudian ada sejumlah warga yang melaporkan kasus ini ke Kejari Kabupaten Pasuruan.
     Rabu (24/07) beberapa warga yang dikoordinir oleh Yudi mendatangi kantor Kejari Kabupaten Pasuruan di Raci untuk melaporkan kasus tersebut.
     Dengan membawa berkas bukti pembayaran dari para peminjam, warga yang mengaku mewakili para anggota eks PNPM wilayah Wonorejo ini melaporkan oknum ketua KSPP dan orang di luar KSPP yang memposisikan diri jadi koordinator ke Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Pasuruan karena diduga sebagai pihak yang menghabiskan dana negara tersebut.
     Yudi kepada Pojok Kiri mengatakan, ia terpaksa membawa kasus ini ke ranah hukum karena diduga uang milyaran itu 'dimakan' oleh para koordinator.
     "Yang kami laporkan adalah para koordinator. Sebab dana yang bergulir dalam bentuk pinjaman, terkumpulnya di para koordinator sebelum disampaikan ke UPK, "ucap Yudi.
     Yudi memaparkan, sekitar 30 persen anggota KSPP sejak 2018 sudah tidak bisa meminjam lagi karena dianggap belum melunasi pinjaman  Hal ini menjadi tanda tanya, karena mereka ternyata sudah membayar lunas.
     "Kan ironi, pinjaman sudah dibayar lunas melalui koordinator. Tapi kok dalam catatan UPK dianggap masih belum melunasi. Uang itu kemana, "ungkap Yudi.
     Terpisah, pengawas UPK Kecamatan Wonorejo, Warda saat dikonfirmasi Pojok Kiri mengaku memang ada dana macet di tingkat kelompok. Tapi setelah ditelusuri, ternyata para anggota kelompok sudah membayar melalui koordinator.
     "Setelah kami telusuri, para anggota KSPP mengaku sudah membayar pinjaman melalui oknum koordinator. Tapi hingga saat ini tidak disampaikan ke UPK, "ujar Warda.
     Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Pasuruan, Denny Saputra  saat ditanya Pojok Kiri atas laporan warga ini  mengaku akan segera menelaah.
    "Akan kami telaah dulu, jika memang ada indikasi merugikan keuangan negara, maka proses lidik akan kami lakukan, "kata Denny.
     Untuk diketahui, per Juni 2019 di Kecamatan Wonorejo, ada sebanyak 402 kelompok KSPP yang tersebar di 15 Desa. Satu kelompok terdiri dari 5 hingga 10 anggota. Mereka yang sebelumnya bisa meminjam uang untuk modal usaha antara Rp. 1 hingga 5 juta kini gigit jari. Sebab uang yang mau dipinjam sebagaimana dikatakan Yudi sudah tidak ada lagi. (Lis)

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas