Kadispora, Munib Disebut Akan Tempati Jabatan Sekretaris Dewan, Kata Lujeng, Bupati Harus Profesional

Baca Juga

Munib, Kadispora

Pasuruan, Pojok Kiri
     Gonjang ganjing rencana mutasi di tubuh pegawai Pemkab Pasuruan sejauh ini terus menggelinding. Bahkan disebut, saat ini adalah saat injuri time atau saat sudah begitu dekat dengan rencana mutasi tersebut.
     Hari Jum'at yang konon menjadi hari keramat karena Pemkab Pasuruan biasa melaksanakan mutasi pada hari Jum'at, kini menjadi tebakan, kira-kira Jum'at kapan mutasi akan terjadi. Apakah Jum'at tanggal 5, 12, 19 atau tanggal 26.
     Lepas dari itu, terkait bocoran beberapa nama pejabat yang dikabarkan menempati jabatan tertentu, seperti Anang Saiful Wijaya yang saat ini menjabat asisten 1 Sekda akan menempati jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT), Suharto yang saat ini menjabat asisten 2 akan menempati jabatan Kepala Bakesbangpol, Zainudin akan mengisi kekosongan Kepala Dinas Tenaga Kerja, kemudian Ikhwan yang saat ini menjabat Kadis Pertanian dan Plt Kepala Bappeda akan didifinitifkan di Bappeda, kemudian Kadis Pertanian diisi oleh Yetty Purwaningsih yang saat ini menjabat sebagai Kepala Keluarga Berencana Peranan Perempuan (KBPP), serta jabatan kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan tetap dipegang oleh Indra Hernandi dalam kapasitas tetap sebagai pelaksana tugas (Plt), hingga kini tidak ada perubahan.
     Kabar lain muncul dan menyedihkan, bahwa ada salah satu plt Kepala Dinas yang tidak didifinifkan, alias dikembalikan pada jabatan semua yakni skretaris.
    Selain itu, ada kabar mengejutkan, bahwa Kadispora, Munib yang dianggap sebagai pejabat penuh kontroversi justru akan ditempatkan sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan) menggeser Khasani yang terhitung sudah sekitar 4, 5 tahun menjabat Sekwan.
     Menanggapi kabar mengejutkan ini, Lujeng Sudarta, Direktur LSM Pusaka meminta kepada Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf agar dalam menentukan ploting jabatan untuk bersikap profesional.
     Menurut Lujeng yang ditemui Pojok Kiri, Kamis (04/07), dalam hal pengisian ploting jabatan, Bupati harus hanya mempertimbangkan masukan dari Baperjakat, karena menurut dia, Baperjakatlah yang tahu tentang trek record, kompetensi pegawai dan sebagainya.
     "Kalau ada tokoh-tokoh informal yang tidak memiliki kompetensi analisis birokrasi yang mempengaruhi, Bupati tidak harus memperhatikan. Dia harus bersikap profesional. Apalagi yang diusulkan adalah pejabat-pejabat yang punya potensi kasus hukum, "ujar Lujeng. (Lis)

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas