Kades Pelintahan Sanusi Tinggal Eksekusi

Baca Juga

Kades Pelintahan, Sanusi

Pasuruan, Pojok Kiri
     Masih ingat Kepala Desa (Kades) Pelintahan, Sanusi? Ia terpaksa harus berurusan dengan hukum hingga disidang di pengadilan karena tidak memberikan informasi yang diminta oleh warganya.
    Lantas bagaimana kelanjutan kasusnya saat ini?
    Pojok Kiri yang menelusuri ke Themas dan Hendi, JPU Kejari Kabupaten Pasuruan yang menangani perkara ini, Selasa (09/07) mendapati fakta, bahwa ternyata Kades Sanusi ini sudah tinggal dieksekusi untuk dijebloskan ke dalam penjara. Hal ini lantaran proses banding yang ia ajukan ke Pengadilan Tinggi, putusannya sudah turun, yang isinya justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil.
     Penguatan putusan itu tertuang dalam relaas pemberitahuan petikan putusan banding Nomor 352/PID/2019/PT SBY jo Nomor 19/Pid.B/2019/PN Bil.
     Untuk diketahui, dalam sidang putusan yang dibacakan hakim Pengadilan Negeri (PN) Bangil pada 11 Maret 2019, Sanusi diputus 3 bulan kurungan, dan denda Rp. 3 juta, subsidair 1 bulan kurungan. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Sanusi 5 bulan kurungan dan denda Rp. 4 juta, subsidair 2 bulan kurungan.
     Atas putusan ini, Sanusi menempuh langkah Banding. Pada 19 Maret atau selang 10 hari pasca putusan, pihak Sanusi mengirimkan memori banding guna melakukan perlawanan karena tidak terima dengan putusan tersebut. Namun upaya bandingnya bukan meringankan nasibnya, tetapi tetap memasukkan dia ke dalam penjara, karena putusan pengadilan tinggi justru menguatkan putusan PN Bangil.
     Pasca putusan Pengadilan Tinggi ini, sebagaimana informasi JPU Temas, Sanusi sempat mengajukan kasasi. Akan tetapi karena pasal yang dikenakan hukuman maksimalnya hanya 1 tahun, maka kasasi ditolak demi hukum.
     Kini Sanusi hanya menunggu waktu untuk dijebloskan ke dalam penjara. Ia bahkan sudah disurati oleh JPU agar hadir di kejaksaan guna menjalani perintah putusan pengadilan tersebut.
     "Jum'at, 5 juli 2019 lalu sudah kami kirim surat untuk datang hari Senin, 08 Juli. Tetapi dia tidak datang alasan sakit. Hari ini (Selasa, 09 Juli) dia janji datang. Kalau ternyata ada alasan lagi, maka akan kami kirimkan surat panggilan lagi hingga 3 kali. Jika masih tidak mau datang, kami akan lakukan penangkapan secara paksa, "ujar JPU Themas dan Hendi.
     Untuk diingat kembali, dalam perkara yang menjerat Sanusi, pasal yang secara hukum dilawan adalah Pasal 52 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008.
     Dalam hal ini, Sanusi dilaporkan karena tidak mau memberikan informasi yang diminta oleh warga. (Lis)

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas