Sistim Zonasi Hapus Harapan Sebagian Anak Untuk Masuk Sekolah Negeri

Baca Juga

Ilustrasi (By Google)

Pasuruan, Pojok Kiri
     Munculnya Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) benar-benar membuat shok banyak orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke sekolah negeri.
     Dalam hal ini yang paling susah dikejar adalah masuk ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri yang menjadi impian anaknya.
     Jika untuk sekolah menengah pertama (SMP), tentu tidak se khawatir tingkat SMA, sebab jumlah sekolah SMP negeri jauh lebih banyak dari SMA, tentunya kemungkinan tertampung di SMP Negeri sangat besar, meski bukan SMP negeri yang menjadi harapan si anak maupun orang tua. Hal ini juga berlaku bagi Sekolah Dasar (SD).
    Yang paling pelik adalah seorang anak yang ingin masuk SMA Negeri. Jumlah SMA yang tidak terlalu banyak dengan kuota yang terbatas sudah pasti akan memupuskan harapan sebagian anak lulusan SMP yang mau masuk SMA Negeri. Sebesar apapun Nilai Ujian Nasional (NUN) yang dimiliki, sangat sulit diterima jika alamat rumahnya jauh dari sekolah yang dituju. Kecuali dia daftar lewat jalur prestasi yang saat ini juga sudah tutup dan jumlahnya juga sangat minim, hanya 5 persen dari kuota sekolah.
    Contoh persoalan yang bisa memupus harapan anak untuk masuk SMA Negeri.
     Sebut saja Zona 1 dengan tujuan SMAN I Bangil yang meliputi Kecamatan Bangil, Beji, Kraton, Rembang dan Kecamatan Jabon, Sidoarjo. Di SMA Negeri Bangil, kuota yang tersedia hanya 425. Sedang saat ini menurut sang Kepala Sekolah, Dwi Cahyo Setiono saat ditanya Pojok Kiri, Kamis (13/06), jumlah yang ambil pin pendaftaran sudah mencapai 650 an.
     Jika mengacu pada zonasi, maka 425 anak yang nantinya diterima adalah yang paling dekat dari sekolah berdasarkan peta lokasi yang menjadi acuan penentuan zona.
     Lalu yang jauh bagaimana? Ini persoalannya, mereka yang rumahnya jauh, padahal masuk zona 1 dengan tujuan SMAN 1 Bangil otomastis gugur. Sedang untuk mendaftar di SMAN lain seperti SMAN 1 Pandaan jelas tidak bisa karena beda zonasi.
    Contoh seorang anak yang punya alamat ikut Kecamatan Beji dengan tempat tinggal dusun terjauh, seperti Wonokoyo. Mengacu pada alamat, ia masuk zonasi yang ikut SMAN 1 Bangil. Sementara kuota di SMAN 1 Bangil hanya 425, sementara yang ambil pin pendaftaran sudah 650 an. Apakah ia bisa diterima? Tentu sangat kecil kemungkinan. Sebab dari 425 itu akan diterima yang alamatnya paling dekat.
     Sisa 250 anak ini terpaksa harus sekolah swasta, atau memilih sekolah negeri lain seperti SMK Negeri, atau sekolah negeri lain yang tidak menerapkan zonasi. Sebab untuk mendaftar ke SMA Negeri lain tidak bisa.
     Kepsek SMAN 1 Bangil Dwi Cahyo Setiyono yang juga Ketua MKKS SMA Negeri Kabupaten Pasuruan berharap ada perubahan aturan di tahun mendatang. Sebab selain mematikan harapan anak yang saat lulus memiliki NUN tinggi, sekolah juga tidak bisa mengetahui kwalitas calon siswanya.
     Untuk diketahui, berdasarkan Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB sebagaimana dilangsir di banyak situs online, ada perbedaan antara pelaksanaan PPDB tahun 2018 dan 2019 kali ini.
    Yang pertama Penghapusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), jika di tahun 2018 bagi siswa yang ingin masuk sekolah yang dituju namun NUN nya kecil, ia bisa memanfaatkan SKTM yang dikeluarkan oleh desa. Memang sistim ini sarat dengan pungli, karena anak orang kaya yang NUN nya kecil-pun bisa masuk dengan modal SKTM yang tentunya dengan 'alat pelicinnya'. Kini SKTM sudah dihapus, sehingga alat untuk pungli sudah tidak dimiliki.
     Yang Kedua tentang lama domisili
Dalam PPDB 2018, domisili berdasarkan alamat Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan minimal 6 bulan sebelumnya. Sedang dalam Permendikbud baru untuk PPDB 2019 didasarkan pada alamat KK yang diterbitkan minimal 1 tahun sebelumnya.
    Yang ke Tiga, pengumuman daya tampung. Dalam hal ini untuk meningkatkan transparansi dan menghindari praktik jual-beli kursi, Permendikbud baru ini mewajibkan setiap sekolah peserta PPDB 2019 untuk mengumumkan jumlah daya tampung sesuai data rombongan belajar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sementara pada Permendikbud sebelumnya belum mengatur secara detil perihal daya tampung ini hanya menyampaikan daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan atau standar proses.
     Yang ke Empat, prioritas satu zonasi sekolah asal. Dalam aturan di 2019 ini juga diatur mengenai kewajiban sekolah untuk memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK atau surat keterangan domisili sesuai dengan satu wilayah asal (zonasi) yang sama dengan sekolah asal.
Hal ini untuk mengantisipasi surat domisili palsu atau 'bodong' yang dibuat jelang pelaksaan PPDB.
     Terkait pemalsuan surat mutasi domisili maupun surat mutasi kerja, serta praktik jual-beli kursi, sebagaimana dikatakan Mendikbud yang dilangsir banyak media, ia akan menindak-tegas karena sudah masuk dalam ranah pungli, pemalsuan, maupun penipuan. (Lis)

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas