RUNNING NEWS :
Loading...
Cari Kami di Google

Relokasi Puskesmas Wonorejo Bermasalah, Dibidik Jaksa, Sepertinya Akan Ada Yang Masuk Penjara

Baca Juga

Siapa yang akan dipenjara

Pasuruan, Pojok Kiri
     Rencana Pemkab Pasuruan untuk merelokasi Puskesmas Wonorejo dari lokasi awal di Desa Wonorejo ke lokasi baru di Desa Wonosari melalui Dinas Kesehatan sedikit tercederai. Pasalnya, pada proses pengadaan tanah di tahun 2018 lalu, ada kasus diduga grativikasi terkait pembelian tanahnya yang saat ini sudah ditangani pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan.
     Kajari Kabupaten Pasuruan melalui Kasi Pidsus Denny Syaputra saat dikonfirmasi, Kamis (27/06) membenarkan adanya perkara terkait pengadaan tanah untuk Puskesmas Wonorejo yang saat ini sedang ditangani. Bahkan menurut Denny, untuk proses lidik (penyelidikan, red) sudah tuntas.
     "Proses lidik sudah selesai, hari ini (Kamis, 27 Juni 2019) kami gelar ekspose untuk menentukan kelanjutan kasusnya, "ujar Denny.
    Bagaimana hasil ekspose tersebut, Denny mengaku belum berani membeberkan, katanya menunggu perintah pimpinan.
     Namun sebagaimana dikatakan Denny, selama proses lidik, ada sekitar 11 orang saksi yang sudah dipanggil, diantaranya Kadis Kesehatan, pemilik lahan, Kepala Desa setempat, Camat, Kepala Puskesmas Wonorejo serta sejumlah saksi lain.
     Terkait kasus ini, kira-kira siapa yang nantinya akan dijebloskkan ke dalam penjara?
    Informasi didapat Pojok Kiri, bahwa dalam hal pembelian lahan yang dilakukan Dinas Kesehatan dengan nilai deal alias setuju harga Rp. 600 jutaan, pihak penjual merasa terbohongi oleh sang makelar yang disebut menjabat sebagai Kepala Desa (Kades).
     Disebut, awalnya pemilik tanah tidak mau menjual tanahnya dengan nilai Rp. 600 juta itu. Akan tetapi karena ada iming-iming dari sang Kades bahwa segala macam pajak akan ditanggung pemerintah, maka nilai 600 juta diterima dari angka yang sebelumnya ia patok senilai Rp. 800 juta.
     Gilanya, meski sudah dilepas dengan harga di bawahnya, berdasarkan informasi yang bergulir, sang Kades tetap mengejar fee alias persenan sebesar Rp. 250 juta yang konon dalihnya akan dibagikan kepada orang-orang penting di lingkungan Dinkes dan anggota DPRD.
     Namun karena pemilik merasa dibohongi, maka ia hanya memberi Rp. 150 juta saja.
     Berdasar informasi itu, untuk kekurangan Rp. 100 juta terus dikejar oleh sang Kades, akan tetapi oleh pemilik tetap tidak diberikan hingga kasus ini masuk meja kejaksaan.
     Lantas apakah uang Rp. 150 juta itu jadi dibagi oleh si Kades?
     Pertanyaan dan informasi ini sempat Pojok Kiri tanyakan ke Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Pasuruan, Denny Syaputra. Namun sang Kasi Pidsus tak mau membuka suara. Dia hanya senyum-senyum sambil memberikan sinyal untuk sabar menunggu.
     "Tunggu saja saatnya, untuk materi pemeriksaan no komen dulu ya, "ucapnya. (Lis)

KRIMINAL
PEMERINTAHAN
BIROKRASI
HUKUM
WISATA
SENI
BUDAYA

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas