Taati KPK, Bupati Pasuruan Larang Stafnya Terima Parsel Lebaran, Jika Mokong Penjara Menanti

Baca Juga

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf

Pasuruan, Pojok Kiri
     Adanya Surat Edaran (SE) KPK No. B/3956/GTF 00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 yang isinya tentang peringatan kepada Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tidak menerima hadiah lebaran Idul Fitri baik berupa uang atau bingkisan lebaran (parsel), Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf akhirnya menindaklanjuti hal itu dengan menerbitkan surat edaran nomor 800/424.103/2019 yang ditujukan kepada kepala OPD, staf ahli dan juga asisten di lingkungan Pemkab Pasuruan untuk menaatinya.
    Dalam surat edaran KPK itu sendiri disebutkan, agar tradisi saling berbagai bingkisan tidak dijadikan sarana untuk memberi dan menerima gratifikasi.
    Dalam hal ini pejabat atau penyelenggara negara wajib menolak segala pemberian dari pihak-pihak yang memiliki hubungan jabatan.
     Disebutkan, jika terpaksa harus menerima bingkisan, pejabat wajib melaporkan ke KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan. Hal ini tertuang dalam catatan ke Dua surat KPK yang ditindaklanjuti Bupati Irsyad Yusuf.
     Sementara itu, Bupati Irsyad Yusuf melalui Kadis Kominfo Syaifuddin, Rabu (29/05) menegaskan, pihaknya juga mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pejabat dan atau pegawai di lingkungannya yang mengabaikan isi edaran dengan menerima gratifikasi. Dalam hal ini penjara menanti. (Lis)

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas