RUNNING NEWS :
Loading...
Cari Kami di Google

Bukan Mandeg!!! Proses Hukum Dugaan Penyimpangan Dana Desa Karangasem, Wonorejo Sedang Dipelototi Jaksa

Baca Juga

Kasi Pidsus, Dsnny Syaputra

Pasuruan, Pojok Kiri
     Laporan warga ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana desa (DD) Karangasem, Wonorejo tahun 2017 pada Oktober 2018 lalu, sejauh ini memang belum tahap penyidikan.
     Namun demikian sebagaimana dikatakan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Denny Syaputra kepada Pojok Kiri, Selasa (14/05), laporan sudah dalam penanganan dan dalam proses kroscek data. Artinya lanjut Denny, laporan dugaan penyimpangan DD Karangasem itu tidak mandeg, tetapi sedang diproses.
    "Oh tidak mandeg, yang benar itu, kita bersama tim dari inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sedang melakukan kroscek data. Saat ini kroscek sudah dilakukan oleh Inspektorat. Hal ini mengacu pada MoU yang pernah kami buat, bahwa perkara apapun terkait korupsi akan ditangani secara bersama oleh APIP yang dalam hal ini Inspektorat, dan Aparat Penegak Hukum (APH) yang dalam hal ini Kejaksaan dan kepolisian. Tahapnya dimulai kroscek oleh APIP dulu, setelah muncul hasil, baru nanti jaksa selaku APH akan melakukan kroscek bareng untuk pendalaman. Saat ini kami sudah menjadwal untuk langkah itu, "terang Denny Syaputra.
     Lamanya penanganan laporan warga atas dugaan penyimpangan DD Karangasem, Wonorejo ini sempat memantik pertanyaan di tingkat warga. Ada tudingan bahwa mereka yang melaporkan sudah di '86' oleh pihak terlapor, sehingga kasusnya tak berjalan.
     Tudingan itu-pun terbantahkan dengan adanya penjelasan yang disampaikan Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Pasuruan, Denny Syaputra.
     "Saya sempat kedatangan tamu warga Karangasem, Selasa siang (14/05), intinya mereka menanyakan perkara yang sudah dilaporkan. Saya jawab dan saya terangkan apa adanya. Intimya perkara tidak mandeg, masih dalam proses kroscek data oleh Inspektorat, dan akan kami dalami sesegera mungkin usai Inspektorat menyampaikan ke kami. Dalam hal ini kami dari Kejaksaan menghormati isi MoU yang pernah kami buat bersama Inspektorat dan kepolisian, "ujar Denny. (Lis)

KRIMINAL
PEMERINTAHAN
BIROKRASI
HUKUM
WISATA
SENI
BUDAYA

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas