Tingkatkan Efektifitas Penanganan Masalah Hukum, PDAM Kabupaten Pasuruan Lakukan Mou Dengan Kejari Kabupaten Pasuruan

Baca Juga

Kajari Kabupaten Pasuruan, H. Moch. Noor HK, SH, MH bersama Direktur PDAM, Za'ari

 Pasuruan, Pojok Kiri
      Demi meningkatkan efektifitas penanganan masalah hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pasuruan melakukan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan.      Pelakasanaan MoU antara PDAM Kabupaten Pasuruan dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tersebut dilaksanakan pada Selasa (16/04) pagi sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan.
      MoU itu ditandangani langsung oleh Direktur PDAM Kabupaten Pasuruan, Za'ari dengan Kajari H.Moch. Noor HK, SH, MH.

      Ikut menyaksikan penandatanganan MoU itu, seluruh Kasi di Kejari Kabupaten Pasuruan, serta beberapa pejabat Pemkab Pasuruan, salah satunya Dwitono Minahanto, Kepala Isnpektorat.
      Kajari Kabupaten Pasuruan, H.Moch. Noor HK, SH, MH didampingi Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Tya Gita mengatakan, ruang lingkup Kesepakatan Bersama adalah dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Konsultasi hukum sesuai kebutuhan yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan, kekayaan, aset serta permasalahan lain dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi PDAM Kabupaten Pasuruan.
      Dalam hal ini lanjut Kajari, melalui Kasi Datun ia akan memberi surat kuasa khusus untuk dapat melakukan tindakan hukum atau tindakan lainnya, di dalam maupun di luar Pengadilan, untuk dan atas nama lembaga atau instansi pemerintah pusat dan daerah serta BUMN dan BUMD, yang bertujuan untuk menjamin tegaknya hukum, menyelamatkan kekayaan negara, menegakan kewibawaan pemerintah dan melindungi kepentingan umum.
      "Terkait dengan tugas lainnya, kejaksaan mempunyai Program TP4D. Kejari Kabupaten Pasuruan akan mengawal kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, "ujar Kajari.
Foto bersama Kajari dan para Kasi serta Pejabat Pemkab usai MoU

      Sementara itu, Direktur PDAM Kabupaten Pasusuruan, Za'ari mengaku sangat berterimakasih atas keterbukaan Kejari Kabupaten Pasuruan yang sedia untuk melakukan MoU.
       "Kami merasa sangat berbangga bisa bekerjasama dengan Kejari Kabupaten Pasuruan. Tentunya demi kemajuan PDAM, sangat perlu adanya pendampingan terkait hukum, agar dalam kegiatan apapun tidak salah langkah, "ungkap Za'ari. (Lis)

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas