RUNNING NEWS :
Loading...
Cari Kami di Google

15 Ribu VS 6 Ribu, Siapa Yang Layak Jadi Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan

Baca Juga

Samsul Hidayat VS Sudiono Fauzan

Pasuruan, Pojok Kiri
     Lagi-lagi di Pemilu 2019 ini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pasuruan mampu menggeser partai-partai lainnya untuk dapat menduduki jabatan sebagai Ketua DPRD. Pasalnya, catatan banyak pihak, pada Pemilu kali ini, PKB kembali memperolah jumlah kursi yang sangat banyak, bahkan lebih banyak dari Pemilu tahun 2014 lalu.
     Catatan Pojok Kiri dari berbagai sumber, perkiraan kursi yang didapat PKB kali ini sebagaimana hitungan cepat berkisar 14 hingga 15 kursi.
    Meski angka itu kurang dari yang ditargetkan yakni 20 kursi, akan tetapi jumlah tersebut naik dari sebelumnya yang hanya 12 kursi.
     Dengan jumlah yang didapat itu, otomatis untuk jabatan ketua DPRD kembali dipegang oleh orang PKB, karena mendapat kursi terbanyak.
     Pada Pemilu 2014 lalu, PKB menempatkan Sudiono Fauzan sebagai ketua DPRD meski disebut perolehan suaranya tidak maksimal. Hal ini pun sempat menjadi polemik internal tapi tidak sampai panjang.
     Pada Pemilu kali ini juga sangat menarik. Apakah Sudiono Fauzan kembali didapuk jadi ketua, atau kader lain yang memiliki suara terbanyak di internal.
     Untuk diketahui, perolehan Sudiono Fauzan di Dapil 2, meliputi Kraton, Rembang dan Pohjentrek, tercatat hanya mendapat suara sekitar 6 ribuan. Suara ini jauh dibawah perolehan kader senior PKB di dapil 1, yakni Samsul Hidayat yang memperoleh suara di atas 15 ribu.
     Perolehan suara Samsul Hidayat yang sangat maksimal ini tentu pantas dijadikan pertimbangan untuk namanya didudukkan menjadi ketua. Namun sebagaimana yang pernah disampaikan Sudiono Fauzan yang menjabat Sekretaris DPC PKB Kabupaten Pasuruan jauh hari sebelun pencoblosan berlangsung, untuk jabatan ketua tergantung rekomendasi DPP.
     Hal ini juga diantisipasi oleh Samsul Hidayat, saat ditanya Pojok Kiri dalam beberapa kali kesempatan, Samsul mengaku sudah mempersiapkan semua.
     "Intinya di internal PKB, suara yang saya dapat paling besar. Soal jabatan ketua DPRD yang menjadi kewenangan DPP, saya juga sudah ada tim di DPP, "kata Samsul Hidayat.
     Lepas dari itu, ada suara rakyat yang masuk akal dan pantas untuk dijadikan pertimbangan layak tidaknya seseorang menjadi ketua DPRD. Siapa yang mendapatkan suara terbanyak itu yang dipercaya dan didukung rakyat. Tidak masuk akal jika suara minim dipaksakan menjadi ketua. (Lis)

KRIMINAL
PEMERINTAHAN
BIROKRASI
HUKUM
WISATA
SENI
BUDAYA

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas