RUNNING NEWS :
Loading...
Cari Kami di Google

SATRIA EMAS' Dijadikan Alat Politik?

Baca Juga

Koordinator Satria Emas, Musdalifah

Pasuruan, Pojok Kiri
      Program andalan Pemkab Pasuruan yakni Strategi dan Layanan Ekonomi Masyarakat atau yang disingkat Satria Emas sempat mendapat catatan dari Pansus II yang disampaikan Rohani Siswanto saat pengesahan Perda non APBD pada rapat Paripurna 31 Januari 2019 lalu.
     Disampaikan oleh Rohani, untuk program Satria Emas di dalamnya agar ditempatkan orang-orang profesional di bidang ekonomi yang secara linier mampu membawa Satria Emas pada tujuannya, yakni memajukan ekonomi masyarakat.
      Namun fakta yang terjadi, dalam 5 tahun perjalanannya, ternyata Satria Emas dipimpin atau dikoordinir oleh seseorang yang justru terlibat salam politik praktis yang bisa dikatakan sudah tidak profesional lagi. Saat ini sang koordinator Satria Emas masuk dalam jajaran Caleg PKB Dapil 1. Namanya Musdalifah.
     Keberadaan Musdalifah yang menjabat sebagai koordinator Satria Emas dan maju dalam pencalegan ini sempat disorot pada Agustus 2018 lalu. Dimana saat itu ada surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor Nomor : 748 /PL.01.4-SD/06 /KPU/V11 /2018 perihal kewajiban mengundurkan diri. Isi surat itu menyebut, bagi calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan Iain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali.
      Namun saat itu Musdalifah yang dalam sehari-hari kinerjanya menggunakan fasilitas negara, termasuk mendapat honor atau gaji dari keuangan negara dan terdaftar sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap bertahan dan tidak mengundurkan diri dari jabatannya.
     Setelah mendapat sorotan itu, di bulan yang sama, yakni Agustus 2018, tepatnya Rabu, 15 Agustus 2018, Musdalifah mengaku bahwa sejak awal mau mendaftar menjadi calon legislatif (caleg), ia sudah sempat menyampaikan surat pengunduran diri. Hanya karena masih ada tanggungjawab yang harus diselesaikan, ia tidak bisa serta merta langsung berhenti.
     "Ada tanggungjawab yang masih harus saja laksanakan, karena ini berhubungan dengan masyarakat, saya tidak bisa langsung meninggalkan begitu saja, "ucapnya saat itu.
      Disinggung masalah adanya kasak kusuk yang mengarah pada dirinya karena dalam posisinya sekarang masih menggunakan fasilitas negara, Musdalifah mengaku sudah menyadari itu. Namun setelah ia melakukan komunikasi ke beberapa pihak yang menyatakan jabatannya sekarang tidak disebut secara jelas dalam jabatan yang harus mundur sebagaimana surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor Nomor : 748 /PL.01.4-SD/06 /KPU/V11 /2018 perihal kewajiban mengundurkan diri, hal itu seolah dijadikan alasan untuk bertahan menjadi koordinator Satria Emas. Padahal ia sempat bilang akan mundur.
     "Tugas yang masih ada ini segera saya selesaikan, saya sendiri ingin fokus dalam pencalegan. Tidak mudah proses pencalegan, sementara ada tugas lain yang harus saya kerjakan. Dalam waktu dekat saya segera mundur sebagai koordinator Satria Emas, "ujarnya saat itu.
     Apakah dia jadi mundur? Pantauan Pojok Kiri serta informasi dari internal Disperindag Kabupaten Pasuruan yang merupakan Induk dari Satria Emas ini, hingga saat ini Musdalifah masih aktif sebagai Koordinator Satria Emas.
     "Yang saya tahu masih aktif, tapi jangan bilang dari saya ya, "kata sumber Disperindag tanpa mau disebut nama.
     Lalu kenapa Musdalifah tidak mau mundur dalam jabatannya sebagai Koordinator Satria Emas. Apakah program yang selalu berhubungan dengan mastarakat langsung ini sengaja ia manfaatkan sebagai salah satu alat politik? Sayang hingga berita ini turun. Musdalifah sangat susah dikonfirmasi. Nomor phonselnya +62821420869xx saat dihubungi selalu bernada sibuk. (Lis)

KRIMINAL
PEMERINTAHAN
BIROKRASI
HUKUM
WISATA
SENI
BUDAYA

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas