Pemkab Pasuruan Klaim Lahan Tanah Warga Dengan Dalih Punya Sertifikat, Warga Balas Tutup Lahan Dengan Pegangan Juga Punya Sertifikat

Baca Juga


Lahan yang ditutup warga

Pasuruan, Pojok Kiri
      Lahan yang cukup luas di kawasan, Kuti, Kelurahan Kutorejo, Pandaan pada Sabtu, (23/02) lalu ditutup oleh warga yang bernama Agus HS. Penutupan atas tanah yang sebelumya terpasang papan bertuliskan "tanah ini milik Pemkab Pasuruan" itu akhirnya berbuntut polemik. Sempat terjadi tim dari Satpol PP mau membongkar penutup lahan itu, karena tanah itu dianggap milik pemerintah.
      Namun Agus HS tak mau tinggal diam, ia yang mengaku telah membeli tanah itu dari PT Firma pemilik sebelumnya lantas mengusir tim dari Satpol PP hingga terjadi suasana panas yang hampir terjadi aksi saling pukul.
      Kamis (28/02) polemik tanah saling klaim ini berlanjut di meja perundingan. Oleh Pemkab Pasuruan, pihak Agus HS diundang yang juga dihadiri Camat Pandaan, Suwito Adi, Lurah Kutorejo, tim dari Satpol PP, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasuruan yang diwakili Suwignyo, Bidang Penataan Lahan, serta sejumlah staf Pemkab Pasuruan lain.
     Dalam perundingan ini, Pemkab Pasuruan memerintahkan Asisten 3 Trijdono sebagai pihak pemediasi.
      Pertemuan yang dimulai pukul 09.00 WIB bertempat di ruang rapat Sekda di kantor Pemkab Pasuruan, Jalan Hayam Wuruk berlangsung cukup hangat. Pasalnya, pihak BPN, Suwignyo dalam kapasitasnya sebagai utusan terkesan memihak terhadap Pemerintah. Ia kerap melontarkan asumsi tanpa dasar hukum yang menyebut sertifikat yang dimiliki Pemkab Pasuruan itu sah tanpa melihat bagaimana proses sertifikat itu muncul.
       Sementara, Agus HS tak mau didikte begitu saja oleh pihak BPN. Ia dalam perundingan itu menyampaikan data-data yang meliputi aturan hukum bahwa sertifikat pemerintah itu tidak sah. Ia juga membawa sertifikat atas nama PT Firma yang kini lahannya telah ia beli.
Proses perundingan di Pemkab Pasuruan

      Dari perdebatan yang cukup alot itu diketahui, sebelumnya tanah yang diklaim Pemkab Pasuruan itu adalah tanah Eigendom atau tanah hak milik yang diakui pada hukum Belanda. Tanah Eigendom itu di Kutorejo itu pada tahun 70 an dikelola PT Firma melalui prosedur yang sudah dilalui. Kemudian oleh PT Firma, tanah itu diformalkan yang kemudian muncul Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).
     Pada tahun 1980, sertifikat itu mati karena tidak diajukan lagi, hingga kini dibeli oleh Agus HS. Oleh pemerintah, khususnya wilayah Kecamatan Pandaan, tanah itu lalu dikuasai dan dibuatkan sertifikat yang sama. Namun dalam pembuatan sertifikat itu, pihak pemerintah meniadakan sertifikat yang pernah ada, dan langsung memproses dari nol atau dari tanah yang masih eigendom.
     Ada pertanyaan dari Agus HS, apakah benar proses yang dilakukan pemerintah itu dengan meniadakan sertifikat yang pernah ada. Anehnya, pihak BPN tak mampu menerangkan secara detail pertanyaan Agus tersebut. Ia minta waktu untuk mempelajarinya. Perundingan itupun ditutup dengan hasil penundaan untuk saling mempelajari. (Lis)

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas