Sekkota Pasuruan Kena Getahnya, Ia Tersudut Atas Pengakuan Setiyono Dalam Persidangan

Baca Juga

Suasana saat Lujeng mencercah pertanyaan terhadap Sekkota, Bahrul Ulum

Pasuruan, Pojok Kiri
     Sekretaris Kota (Sekkota) Pasuruan, Bahrul Ulum harus kuat mental menghadapi banyak pertanyaan dan cercahan dari berbagai elemen masyarakat. Pasalnya, munculnya pengakuan Wali Kota Pasuruan, Setiyono dalam persidangan yang memberikan uang talangan sebesar Rp 200 juta untuk mencicil kerugian negara pada proyek pengadaan lahan kantor kecamatan Panggungrejo menampik laporan yang pernah ia sampaikan bahwa kerugian negara itu dicicil dari uang dari pemilik lahan, Handoko yang disetor ke kas daerah senilai Rp 498.502.000.
     Sekkota mengaku tidak tahu dan kecewa atas fakta yang disampaikan sang junjungannya, Wali Kota Setiyono. Ia tak menyangka uang yang katanya dari Handoko itu ternyata uang talangan sendiri.
      Kepada puluhan wartawan berserta aktivis Konsorsium Pasuruan Anti Korupsi (Kompak) di ruang kerjanya, Rabu (23/01), ia menyampaikan bahwa pencicilan kerugian menggunakan uang Handoko yang disetor ke kas daerah itu berdasarkan data dan informasi yang disampaipan Amin sang PPTK yang juga Camat Panggungrejo.
      Sekda makin merah mukanya setelah tahu uang Rp. 200 juta yang dikeluarkan oleh Setiyono itu ternyata disebut merupakan uang setoran dari fee proyek yang didapat dari para rekanan.
      Ketua Kompak, Lujeng Sudarta sempat geram dengan sikap Sekkota yang selalu bilang tidak tahu. Ia bahkan menyebut bahwa Sekkota, Bahrul Ulum melakukan pembohongan publik.
      "Anda pernah menyampaikan ke publik bahwa atas temuan BPK ada kerugian Rp. 2, 9 Milyar yang harus dikembalikan oleh pemilik lahan, Handoko itu sudah dicicil untuk pengembaliannya senilai Rp 498.502.000 didapat dari uang pengembalian dari Handoko yang masukkan kas daerah. Nyatanya dalam persidangan terungkap, uang itu ditalangi Wali Kota sendiri. Yang benar yang mana ini, tolong dijawab, "cercah Lujeng.
      Bahrul Ulum sang Sekretaris Kota, tampak tak bisa menjawab banyak atas pertanyaan itu. Ia terus berdalih, bawah apa yang pernah ia sampaikan saat itu berdasarkan data dan informasi yang ia terima dari PPTK.
      "Anda ini Sekretaris Kota, bagaimana anda tidak tahu, anda jangan melakukan pembohongan publik, "cercah Lujeng.
      Saat pertemuan dengan puluhan wartawan dan aktivis itu, tampak jelas jika Sekkota Bahrul Ulum sangat tertekan dengan fakta yang dibuka Setiyono. Meski ia tidak mau dikatakan melakukan pembohongan publik, Sekkota dengan suara lirihnya mengakui jika ia kecewa.
      "Silahkan mau dikatakan apa, yang pasti saya tidak ada niat berbohong, apa yang pernah saya sampaikan itu semua berdasar data dan informasi dari PPTK. Saya kecewa dengan fakta yang muncul saat ini, tapi bagaimana lagi, saya hanya menjalankan tugas, "ucapnya.
      Sikap tak tahu dan tak tahu yang disampaikan Sekkota ini dianggap sebagai sikap penyelamatan diri oleh Lujeng. Ia mengatakan, mestinya Seorang pejabat sekelas sekretaris Kota berbicara bukan dalam kontek menyelamatkan diri, tapi dalam kontek kapasitas sebagai pejabat daerah dengan menyampaikan apa adanya.
      "Saya curiga Sekkota terlibat dalam sekandal proyek yang merugikan negara hingga Rp. 2, 9 milyar ini. Untuk itu saya minta agar kejaksaan kembali membuka perkara ini, Sekkota juga harus diperiksa, "seloroh Lujeng.
      Untuk diketahui, pada fakta persidangan di Pengadilan Tipikor, Surabaya dengan terdakwa M Baqir, terungkap bahwa Wali Kota Setiyono memberikan sumbangan Rp 200 juta untuk membayar denda pengembalian kepada Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI. Uang tersebut diberikan kepada Amin, Camat Panggungrejo yang juga berperan sebagai PPTK, untuk disetorkan kepada kas daerah sebagai angsuran denda.
      Ada yang aneh apa yang dilakukan Setiyono ini, sebab berdasar rekomendasi BPK, pengembalian uang negara itu dibebankan kepada Handoko, sebagai pemilik lahan yang dibeli Pemkot Pasuruan. Namun faktanya, justru Wali Kota Setiyono memberikan dana talangan Rp 200 juta untuk menutup kerugian negara tersebut.
     Fakta dalam persidangan ini menggelinding cukup panas. Sebab beberapa bulan lalu, Sekkota, Bahrul Alam secara formal pernah menyampaikan ke publik bahwa Handoko telah mencicil kerugian dengan nilai Rp. 400 juta lebih. Nyatanya apa yang disampaikan Sekkota itu tidak benar alias bohong belaka. (Lis)

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas