RUNNING NEWS :
Loading...
Cari Kami di Google

Pengesahan 4 Perda RDTR Molor, Nambah 4 Lagi, Makin Molor Nunggu RTRW

Baca Juga

Ilustrasi

Pasuruan, Pojok Kiri
      Persetujuan Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terkait 4 wilayah, yakni Bangil, Beji, Kraton dan Purwosari menjadi Perda melalui Keputusan DPRD Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2018 pada 29 September 2018 lalu hingga kini masih belum ada kejelasan kapan diundangkan atau masuk lembaran daerah.
      Pelaksana tugas (Plt) Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasuruan, Ikhwan saat dikonfirmasi Pojok Kiri, 03 Desember 2018 lalu menyampaikan bahwa Perda masih menunggu persetujuan dari Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Saat itu Perda katanya belum dikirim ke provinsi.
     Saat ditanya kembali pada Senin (07/01/2019), Ikhwan memberi kepastian bahwa memang 4 Perda RDTR ini masih terkatung-katung di laci meja OPD yang ada di Kabupaten Pasuruan. Hal ini lantaran menurut Ikhwan, terjadi perubahan lembaga yang menangani masalah tata ruang.
     "Kalau dulu dari Bappeda kita kirim ke Bappeda Propinsi, lalu oleh Bappeda Propinsi akan dikirim ke Biro Hukum Pemprov Jatim. Sebenarnya proses itu sudah kita lakukan. Namun karena ada perubahan, pihak Bappeda Pemprov mengembalikan Perda itu untuk dikirim lagi oleh OPD baru yang menangani, "ujar Ikhwan.
       Catatan yang didapat Pojok Kiri, saat ini sebagaimana ketentuan baru, di tingkat Kabupaten Pasuruan OPD yang menangani tata ruang adalah Dinas Sumber Daya Air dan Tata Ruang. Sementara di tingkat Provinsi Jawa Timur ditangani Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang.
       Untuk di tingkat Kabupaten Pasuruan menurut Kadis Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Hanung Widya Sasangka saat dijumpai Pojok Kiri pada Senin (07/01) lalu, terkait Perda RDTR saat ini masih proses. Hanung juga menambahkan, selain 4 Perda yang sudah jadi itu, Pemkab Pasuruan saat ini juga sedang menggodok untuk membuat perda RDTR lagi terhadap 4 wilayah lain, yakni Gempol, Pandaan, Wonorejo dan Grati.
      Akan tetapi menurut Hanung, untuk membahas rencana Perda 4 wilayah itu, Pemkab Pasuruan masih akan mendahului membahas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
     "Saat ini untuk RTRW yang kita punya sudah berumur 10 tahun. Memang sudah waktunya dibahas ulang, mengingat untuk wilayah Kabupaten Pasuruan ini sudah juga banyak perubahan. Contoh yang dulunya tidak ada tol sekarang ada tol. Jadi saat ini perlu dilakukan perubahan RTRW, "kata Hanung.
      Untuk pembahasan RTRW ini lanjut Hanung, rencananya Januari 2019 ini akan dimulai.
      Lepas dari itu, ada pertanyaan, bagaimana nasib RDTR 4 wilayah yang sudah terlanjur menjadi Perda? Apakah dirubah, butuh waktu berapa lama lagi?      Hanung menjelaskan, untuk 4 Perda RDTR yang sudah terlanjur ada akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian.
      "Kalau dirubah tidak, tapi akan dilakukan penyesuaian. Sebab pada RTRW yang baru nanti akan banyak perubahan, jadi karena Perda RDTR untuk wilayah Bangil, Beji, Kraton dan Purwosari ini sudah terlanjur ada, otomatis harus menyesuaikan dengan RTRW yang baru, "terang Hanung.
     Dapat digambarkan, jika harus menunggu RTRW disahkan, Perda RDTR yang prosesnya memakan waktu 4 tahunan dan konon banyak anggota DPRD dan Kepala OPD yang diperiksa jaksa karena diduga terima suap dari investor demi memuluskan Perda RDTR ini tentunya untuk penerapannya juga akan molor.
       Akankah para investor bergolak jika mengetahui fakta bahwa Perda RDTR masih berupa tulisan tak berkekuatan hukum, sehingga harus menunggu lama lagi bagi mereka untuk menorehkan bisnisnya di Kabupaten Pasuruan. Ataukah akan muncul usaha-usaha liar karena tak betah menunggu pengesahan RDTR yang lama? Dilihat saja apa yang akan terjadi. (Lis) 

KRIMINAL
PEMERINTAHAN
BIROKRASI
HUKUM
WISATA
SENI
BUDAYA

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas