RUNNING NEWS :
Loading...
Cari Kami di Google

Pemerintah Perketat Regulasi Pemberian Bantuan Terhadap Petani Pasca Bencana

Baca Juga

Areal pertanian di Kalianyar yang terpaksa tak difungsikan saat musim hujan karena selalu terendam banjir

Pasuruan, Pojok Kiri
      Hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Pasuruan dalam beberapa bulan terakhir sudah memunculkan akibat, yakni banjir di beberapa tempat.
      Banjir di musim hujan ini dapat dipastikan selalu membawa dampak buruk, yang salah satunya adalah rusaknya areal pertanian.
      Ada catatan sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan, Ikhwan saat berbincang dengan Pojok Kiri, Senin (21/01), dalam hal rusaknya areal pertanian karena bencana ini, pihak petani dinyatakan sebagai korban. Dalam posisi sebagai korban, petani sudah sepatutnya mendapatkan bantuan dari pemerintah semisal bibit atau hal lain yang diperlukan.
     Untuk bantuan yang diberikan ini jelas Ikhwan, diberikan kepada petani yang sudah terlanjur menanam salah satu tumbuhan pertanian, kemudian terjadi bencana yang berakibat hancurnya tanaman tadi atau yang disebut puso (termasuk gagal panen, red) yang menimbulkan kerugian.
     "Nah petani yang seperti ini layak mendapat bantuan, misal mengganti benihnya atau hal lain yang urgen, "ucap Ikhwan.
      Namun berbeda dengan areal pertanian yang memang sudah diketahui saat musim hujan dipastikan tidak bisa ditanami karena selalu menjadi kantong air, seperti wilayah Kedungringin, Beji, Kalianyar dan Tambakan, Bangil, serta sejumlah wilayah lain.
      Untuk yang satu ini terang Ikhwan, para petani biasanya sudah paham, dan tidak akan mengolah lahan pertaniannya karena diyakini akan hancur terkena banjir.
     "Untuk kejadian seperti ini, bukan termasuk yang mendapat bantuan, tetapi harus dipikirkan dari sisi tata ruangnya, yang pas lokasi itu untuk lahan apa. Apakah masih tetap jadi lahan pertanian, atau lahan lain. Tetapi itu tidak mudah, harus melalui pemetaan dan kajian yang menyeluruh, "terang Ikhwan.
     Lepas dari itu, di tahun 2018, termasuk 2019 ini, bagi petani yang lahannya mengalami puso akibat bencana, ternyata tidak gampang untuk mendapatkan bantuan seperti tahun-tahun sebelumnya.
      Menurut Ikhwan, sebelum tahun 2018, untuk petani yang mengalami puso akibat bencana, dalam waktu kurang 1 minggu sudah bisa mendapat bantuan dari pemerintah dalam bentuk bibit pengganti atau bantuan lain.
     Di tahun 2018 dan 2019 ini ada perbedaan. Ikhwan menerangkan, perbedaan itu terletak pada regulasinya. Dimana bagi petani yang areal pertaniannya mengalami puso akibat bencana, untuk mendapatkan bantuan harus melalui proses yang ketat, dimulai dari laporan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) wilayah setempat, lanjut ke Propinsi hingga pusat.
     Setelah laporan itu papar Ikhwan, pihak penangulangan bencana pusat bersama tim Kementerian Pertanian akan melihat langsung melalui peta satelit, titik-titik mana saja yang benar-benar terdampak bencana serta berhak mendapat bantuan. Setelah itu akan diutus tim dari Kementerian Pertanian ke lokasi bencana untuk melakukan verifikasi secara lengkap terkait lokasi pertaniannya, nama petaninya, luasnya dan sebagainya, lalu dimasukkan dalam data usulan bantuan.
     "Setelah dicatat dalam data usulan ini, petani menunggu untuk mendapat bantuan. Tetapi dalam proses ini butuh waktu, karena yang ditangani se Indonesia, "tukas Ikhwan.
     Regulasi yang ketat ini jelas berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang dengan mudah bantuan mengucur dalam hitungan minggu.
     Menurut Ikhwan, diberlakukannya regulasi ketat ini pada dasarnya adalah pemerintah lebih berhati-hati dalam melepaskan bantuan yang dananya adalah dari uang negara.
     "Intinya itu untuk kehati-hatian. Jangan sampai dana yang dikucurkan itu salah sasaran, "ujarnya. (Lis)

KRIMINAL
PEMERINTAHAN
BIROKRASI
HUKUM
WISATA
SENI
BUDAYA

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas