Setujui 3 Raperda Non APBD Menjadi Perda, DPRD Kabupaten Pasuruan Beri Sejumlah Catatan

Baca Juga

Proses penandatangan yang dilakukan

Pasuruan, Pojok Kiri
     Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2018 yang meliputi, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan N omor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah, pada Kamis, 31 Januari 2019 disetujui untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan.
     Dalam pembahasan 3 Raperda yang dibagi menjadi 3 Pansus itu, semuanya menyatakan menyetujui Raperda Non APBD itu menjadi Perda.
     Namun dalam proses persetujuan itu, masing-masing Pansus tetap memberikan koreksinya.
     Seperti diampaikan Pansus 2 yang dibacakan oleh Rohani Siswanto, Pansus ini mereview ada 7 item yang disoroti kaitannya dunia ekonomi, masing-masing bidang pangan yang disebut kemitraan usaha masih lemah, lalu bidang koperasi dan usaha mikro yang belum bisa memberi nilai tambah kepada Pemkab Pasuruan, kemudian terkait penanaman modal yang diharapkan mampu memberikan ijin yang cepat.
     Selanjutnya Rohani juga menyoroti bidang Kelautan dan Perikanan yang dipilah menjadi 5 item, salah satunya disebut produksi garam masih tergantung cuaca, termasuk penurunan kwalitas perairan umum yang menjadi penyebab timbulnya berbagai macam penyakit.
     Selain itu, Pansus 2 juga menyoroti bidang pertanian yang mengalih fungsikan lahan pertanian produktif ke non produktif.
    Sementara untuk bidang perdagangan juga mendapat semprotan, salah satunya terkait volume UMKM atau IKM yang belum terstandarisasi, termasuk bidang perindustrian disebut produk yang dihasilkan belum berstandart Nasional karena penguasaan pengemasan kurang.
      Catatan-catatan lain juga disampaikan oleh Pansus 2 ini, misalnya terkait RTRW 2009-2029 yang sudah tidak sesuai dan harus menjadi pruoritas untuk perubahannya.
      Meski banyak catatan itu, oleh Anggota DPRD yang hadir, secara aklamasi Raperda Non APBD itu disetujui. Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf yang datang bersama Wakil Bupati Gus Mujib kemudian menandatangani Perda Non ABPD itu yang sebelumnya terlebihdahulu ditandatangani oleh Pimpinan Sidang, Wakil Ketua DPRD, Sutar menggantikan Ketua DPRD, Sudiono yang berhalangan hadir. (Lis)

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas