RUNNING NEWS :
Loading...
Cari Kami di Google

Sempat Ditunda Putusan, Kasus TAP Jadi Sorotan #Bupati LIRA: Hakim Jangan Main-Main

Baca Juga

Ayi Suhaya, SH

Pasuruan, Pojok Kiri
   Sidang putusan atas Yohanes Hartanto,  Bos PT. Tirtajaya Adi Perkasa (TAP) Gempol sedang ditunggu oleh puluhan buruh yang menjadi korban atas ulah si bos ini. Namun putusan yang sedianya dibacakan pada Kamis (13/12) lalu tertunda karena menurut JPU, Hendi, hakim belum siap.
     Saat itu buruh sangat kecewa, mereka yang terdiri buruh perempuan sempat meluapkan kekecewaannya dengan berteriak-teriak sambil membentangkan poster dengan tulisan beragam, yang intinya agar hakim tidak main-main dalam memutus perkara ini.
     Tertundanya putusan atas bos PT TAP ini di kalangan korban para buruh timbul keresahan. Mereka khawatir hakim "terbeli".
    Demi mencari keadilan, Senin siang (18/12) para buruh mendatangi Bupati Pasuruan Lumbung Aspirasi Rakyat (LIRA), Ayi Suhaya, SH. Kepada aktivis yang dikenal memiliki basis masa kuat dan sangat idealis ini, para buruh berharap bantuan pengawalan agar hakim memutus bos PT TAP sesuai dengan tuntutan jaksa yang sudah menuntut 1, 6 tahun penjara.
     Ayi Suhaya, SH, Bupati LIRA Kabupaten Pasuruan saat ditemui Pojok Kiri, di kediamannya Senin sore (18/12) membenarkan bahwa para buruh PT TAP datang kepadanya. Intinya menurut Ayi Suhaya, para buruh ini meminta kepada hakim agar dalam memutus si Yohanes Hartanto dengan hukuman berat, karena sudah menerlantarkan buruh lebih 2 tahun.
    "Para buruh terdiri ibu-ibu datang dengan menangis, ditundanya putusan oleh hakim membuat mereka berfikir macam-macam soal keberpihakan hakim. Harap dimaklumi, para buruh ini sudah 2 tahun mencari keadilan. Selama ini mereka sengsara di jalan, mengemis. Wajar kalau takut hakim terbeli. Itu normal dan manusiawi. Untuk itu, demi keadilan yang seadil-adilnya, mohon kepada hakim untuk tidak main-main dalam perkara ini. Tunjukkan keadilan pada buruh. Tentunya kami dari LSM LIRA akan mengawal kasus ini, bersama serikat buruh, kami akan datang pada sidang putusan Kamis (20/12) nanti. Kami akan lihat apakah penundaan yang dilakukan murni karena normatif tidak siap atau ada hal lain, "ujar Ayi Suhaya, SH.
     Sayangnya hingga berita ini turun, Pojok Kiri belum mendapat konfirmasi dari Aswin, Ketua Majelis hakim yang menyidangkan kasus ini.
    Untuk diketahui, setelah berjuang selama 2 tahun, buruh PT. Tirtajaya Adi Perkasa (TAP) Gempol, Kabupaten Pasuruan akhirnya mampu membawa bosnya yang bernama Yohanes Hartanto dalam bayang-bayang penjara cukup lama.
    Kamis (22/11) lalu, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hendi dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan menuntut Yohanes Hartanto dengan hukuman penjara selama 1, 6 tahun penjara dalam sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Negeri Bangil.
    Tuntutan ini menurut Hendi karena Yohanes Hartanto selaku bos PT TAP terbukti tidak membayar karyawannya berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang berlaku saat itu yakni tahun 2016.
     Kasus buruh PT TAP ini memang sangat fenomenal. Hal ini bermula ketika sebanyak 75 karyawan tidak boleh mengikuti kerja secara sepihak alias dipecat karena menuntut diberikannya upah sesuai UMK kala itu. Saat itu UMK Kabupaten Pasuruan sebesar Rp 2, 7 juta. Namun pihak PT TAP hanya membayar sebesar Rp 2, 2 juta saja.
    Pembayaran di bawah UMK ini membuat buruh bergolak. Mereka lalu melakukan demo dan menuntut upah dibayar sesuai UMK.
    Namun nasib apes justru menimpa para buruh. Bukannya gaji sesuai besaran UMK dipenuhi, sebanyak 75 karyawan malah dipecat karena dianggap sebagai provokator.
    Sejak pemecatan itu, para buruh terus berjuang. Mereka melakukan demo dengan membuat gubug di depan perusahaan.
    Tak hanya itu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, para buruh yang didominasi perempuan ini setiap hari mengemis. Aksi ini mereka lakukan sejak 16 Januari 2016.
    Selain mengemis, perjuangan secara hukum juga dilakukan. Berkali-kali upaya dilakukan para buruh untuk meminta hak gajinya karena mereka merasa masih jadi karyawan dengan alasan pemecatan yang dilakukan menyalahi aturan.
    Namun upaya itu kandas, Pemkab Pasuruan temasuk Bupati juga tak mampu berbuat apa-apa. Merekapun terlunta-lunta.
    Perjuangan mereka lalu beralih. Dari sebelumnya mereka meminta hak gaji dan pesangon, sikap cuek perusahaan akhirnya memaksa mereka melaporkan bos PT TAP dari sisi pidananya, yakni membayar upah di bawah UMK. Hasilnya, setelah melalui sidang sekitar 4 bulan, Yohanes Hartanto sang bos PT TAP akhirnya dituntut 1, 6 tahun penjara. (Lis)

KRIMINAL
PEMERINTAHAN
BIROKRASI
HUKUM
WISATA
SENI
BUDAYA

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas