Undang Jaksa, Badan Keuangan Daerah Sosialisasikan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Terkait Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah #Jaksa: Haram Hukumnya Bermain Fee Untuk Meloloskan Proses Administrasi Pencairan

Baca Juga

Saat sosialisasi berlangsung



Pasuruan, Pojok Kiri
     Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pasuruan sosialisasikan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 kepada seluruh Kepala Bidang (Kabid), Kepala Sub Bidang (Kasubbid), Kepala Seksi (Kasi) serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ada di lingkup Pemkab Pasuruan.
    Sosialisasi tersebut menurut Kepala BKD, Luly Noermadiono bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang azas peraturan para PPK dalam rangka mencegah kerugian negara saat melakukan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
     Kegiatan yang dilakukan di Rumah Makan Nikmat Rasa, Kraton, Pasuruan, Rabu (14/11) ini dilakukan BKD ini mengundang dua nara sumber, yakni dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dalam hal ini diwakili oleh Kasi Pidana Khusus, Denny Saputra dan dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kholid.
     Luly menuturkan, sosialisasi yang diinisiasi oleh BKD ini berkaca pada beberapa kejadian hukum yang ada di daerah lain saat melakukan pengadaan barang dan jasa. Ia menandaskan, dengan adanya Perpres baru ini, perlu ada pemahaman baru oleh PPK terkait prosedur dan batasan-batasan mengenai pengadaan barang dan jasa, sehingga tidak terjadi sandungan-sandungan hukum saat pengadaan barang dan jasa berlangsung. 

    Sementara itu, nara sumber dari kejaksaan menekankan agar PPK atau pihak lain yang ada kaitannya dengan penggunaan annggaran untuk lebih hati-hati dalam hal poses administrasi terkait pencairan keuangan. Sebab jika dalam pencairan ditemukan kejanggalan dalam arti ada penyalahgunaan, maka pihak penegak hukum akan melaksanakan tugasnya memeriksa pihak keuangan terlebih dahulu. Kata Denny Saputra, haram hukumnya bermain fee untuk meloloskan proses administrasi pencairan.
    "Maka dari itu, jika dalam proses penggunaan anggaran secara langsung atau proses administrasi untuk sebuah pencairan ada yang janggal, ragu-ragu atau bingung. Silahkan tanya ke atasan menggunakan mekanisme kedinasan. Nanti jika diperlukan atasan bisa konsultasi ke penegak hukum. Dikhawatirkan yang diproses itu ada unsur penyalahgunaan keuangan. Kasihan, resikonya dapat berujung pidana, "ujar Denny.
     Dalam hal ini menurut Denny, pemerintah sebenarnya sudah terbantu dengan keberadaan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang mendapatkan pendampingan langsung dari Kejaksaan dengan melakukan sharing informasi mengenai tata aturan pengadaan barang dan jasa lewat sebuah sosialisasi. Sehingga setiap berlangsung pengadaan barang jasa baik PPK maupun pejabat lain yang bertindak sebagai pengawas pengadaan tetap berada dalam jalur dan tidak menerobos peraturan yang berlaku. (Lis)

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas