RUNNING NEWS :
Loading...
Cari Kami di Google

Tanah Kas Desa Bulusari Disegel Jaksa

Baca Juga

Saat penyegelan lahan TKD Bulusari

Pasuruan, Pojok Kiri
     Proses hukum dugaan penyimpangan terkait pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) Bulusari, Kecamatan Gempol terus berlanjut. Kamis (15/11) tim dari Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Pasuruan mendatangi lokasi tanah yang konon ada tudingan telah dimanfaatkan secara sepihak oleh Kades yang hasilnya masuk kantong pribadi.
    Kedatangan tim dari Pidsus tersebut berkepentingan melakukan penyegelan tanah atau lahan yang merupakan barang bukti dari kasus yang dilaporkan warga ini.
    Selain melakukan penyegelan, pihak Kejari Kabupaten Pasuruan juga mengajak tim ahli geodesi (ahli ilmu bumi, red) dan tim ke-agrariaan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pasuruan untuk melalukan pengukuran luas lahan serta volume lahan yang masih ada atau yang sudah dikeruk.
     Kegiatan penyegelan dan pengukuran ini berlangsung sejak pukul 11.00 WIB hingga pukul.14.30 WIB.
    Pada proses penyegelan tersebut, tak terlihat adanya perlawanan dari pihak terlapor, yakni Kades Bulusari Yudono. Yang ada malah warga mendukung penyegelan itu termasuk para perangkat desa.
     Untuk diketahui, Kejari Kabupaten Pasuruan saat ini tengah melakukan proses penyidikan terkait dugaan penyimpangan atas pemanfaatan TKD Bulusari. Tanah seluas 4 hektar di wilayah itu disebut-sebut telah dikeruk, untuk kemudian dijual. Hasilnya, diambil oleh pihak-pihak tertentu tanpa prosedur sesuai.
    Kepala Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Yudono sempat berdalih jika pihaknya tidak terlibat dalam persoalan itu. Menurutnya tanah yang dimaksud sebenarnya merupakan tanah Egendom yang sudah ditukargulingkan oleh CV Punika sejak tahun 1986 silam.
Tim ahli geodesi saat lakukan pengukuran 

    Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Pasuruan, Denny Saputra menegaskan, untuk mengetahui apakah ada penyimpangan, termasuk adakah kerugian negara dalam kasus ini, ia mengaku terus mendalami.
    "Oleh karenanya, hari ini (15/11) kita lakukan penyegelan sekaligus pengukuran. Tujuan dari penyegelan atau pengawasan ini, agar tanah yang saat ini sebagai barang bukti dalam proses hukum jangan sampai ada yang menggunakan khususnya dilakukan pengerukan atau upaya merubah barang bukti, "ujarnya. (Lis)

KRIMINAL
PEMERINTAHAN
BIROKRASI
HUKUM
WISATA
SENI
BUDAYA

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas