RUNNING NEWS :
Loading...
Cari Kami di Google

Kelola Uang Barang Bukti, Kejaksaan Gandeng Bank Mandiri

Baca Juga

Kajari Kabupaten H.M. Noor HK, SH.HM usai melakukan penandatanganan

Pasuruan, Pojok Kiri
    Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan menjadi salah satu kejaksaan di Jawa Timur yang ikut menandatangai perjanjian kerjasama (PKS) yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri se Jawa Timur dengan PT Bank Mandiri (Persero) TBK, Kamis (22/11) di Kantor Kejati Jatim.
    Kajari Kabupaten Pasuruan, H.M Noor HK, SH, MH kepada Pojok Kiri mengatakan, penandatanganan perjanjian kerjasama ini dilakukan terkait layanan jasa perbankan dalam pengelolaan rekening penampungan barang bukti.
    Selama ini sebagaimana dikatakan Kajari, M. Noor, sebelumnya untuk penyimpanan uang barang bukti di ditaruh di Bank BRI. Seiring kebijakan dari pimpinan pusat, saat ini dialihkan ke Bank Mandiri.
     Hal yang mendasari berpindahnya penyimpanan uang barang bukti ke Bank Mandiri ini menurut H.M. Noor karena di Bank Mandiri sudah dilengkapi dengan aplikasi online yang mudah terkontrol.
Kajari Kabupaten H.M. Noor HK, SH.HM saat melakukan penandatanganan 

    "Melalui aplikasi ini, akan mudah mengetahui berapa jumlah setoran, siapa jaksanya, perkara apa, pasal apa,
dan lain-lain. Jadi aplikasi ini sangat bagus, "Ujar Kajari Kabupaten Pasuruan, H. M Noor.
     Sementara itu, Kajati Jatim Dr Sunarta SH, MH sebagaimana catatan sambutan yang diterima Pojok Kiri melalui Kajari Kabupaten Pasuruan, H.M. Noor, pelaksanaan penandatangan perjanjian kerjasama dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk terkait pengelolaan rekening penitipan barang bukti yang dalam hal ini disebut sebagai Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) dengan dasar karena pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata tidak lantas laporan Keuangan Kejaksaan RI terbebas dari kesalahan dalam penyajian.

     Hasil pemeriksaan BPK atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) menurut Kajati terdapat temuan berulang pada tahun 2016 dan 2017 yaitu penelusuran saldo rekening uang titipan yang mengendap di Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) ternyata belum tuntas yang mengakibatkan penyajian saldo rekening titipan Kejaksaan RI tidak akurat.
     "Atas adanya temuan BPK RI tersebut, maka kejaksaan melakukan kerjasama dengan Bank Mandiri sebagai salah satu bank pemerintah terbesar yang mempunyai concern sangat besar terhadap perkembangan layanan transaksi perbankan di sektor pemerintahan, "ujar Kajati sebagaimana disampaikan Kajari Kabupaten Pasuruan, H.M. Noor.
      Dengan adanya kerja sama ini lanjut H.M Noor, Bank Mandiri dengan Kejaksaan RI telah membangun aplikasi pengelolaan RPL secara online dan web based application dengan sistem secara menyeluruh mulai dari pendaftaran kasus yang berisi informasi lengkap dan detil setiap ada penitipan barang bukti berupa uang (setoran/kredit rekening, red), begitu pula pada saat pendebetan rekening sesuai dengan putusan pengadilan (setor kas Negara/daerah atau dikembalikan kepada pihak ketiga), sehingga dihasilkan suatu database transaksi RPL yang menyeluruh.
    "Pengelolaan RPL ini juga memberikan fasilitas berupa kustomisasi (pembolehan pengaturan sesuai kemauan,red) laporan rekening koran karena dapat menghasilkan output laporan rincian dan mutasi RPL yang telah sesuai dengan format penyusunan laporan keuangan Kejaksaan R1. Hal ini dapat menyingkat waktu dan mempermudah operator Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) pada setiap periode penyusunan laporan keuangan, "pungkasnya. (Lis)

KRIMINAL
PEMERINTAHAN
BIROKRASI
HUKUM
WISATA
SENI
BUDAYA

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas