Kasus Kades Pelintahan Masuk Meja Jaksa #Dikenakan Pasal 52 UU KIP, Sanusi Terancam 1 Tahun Kurungan

Baca Juga

Kades Sanusi saat dilimpahkan ke kejaksaan

Pasuruan, Pojok Kiri
     Setelah ditetapkan tersangka oleh Satreskrim Polres Pasuruan pada 24 Agustus 2018 lalu, Rabu (28/11), berkas perkara beserta barang bukti dan tersangka Kades Pelintahan, Sanusi dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU) oleh penyidik. Pada proses tahap II ini, Sanusi dibawa ke kejaksaan menuju ruang seksi Pidana Umum (Pidum) sekira pukul 13.00 WIB.
    Dalam perkara ini, Kasi Pidum Kejari Kabupaten Pasuruan, Normadi mengaku sudah menggarisbawahi pasal yang secara hukum dilawan oleh Sanusi, yakni Pasal 52 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008.
    Dalam Pasal ini disebut, Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi Orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
    Berdasar pasal ini terang Normadi, untuk saat ini tersangka Sanusi tidak bisa ditahan karena ancamannya di bawah 5 tahun serta bukan masuk daftar Pasal pengecualian. Namun kata Normadi, bayang-bayang penjara masih menghantui karena di pasal itu ancaman pidananya adalah kurungan.
    "Yang pasti kami akan menerapkan tuntutan sesuai Pasal semaksimal mungkin, untuk saat ini memang tidak bisa ditahan. Tapi kan ancamannya jelas, kurungan 1 tahun, "ujarnya.
     Untuk diketahui, Sanusi, Kades Pelintahan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, pernah dilaporkan warga ke Polda Jatim karena tidak mau memberikan informasi yang diminta warga.
     Perkara ini bermula adanya pembangunan pasar wisata yang ada di Desa Pelintahan. Dimana pembangunan pasar itu menempati tanah kas desa. Dalam proses pembangunannya, desa melakukan MoU dengan dua PT yang bertindak sebagai investor atau pengembang. Dalam perjalanannya, sebagian warga mulai bergejolak setelah pembangunan pasar yang menempati tanah kas desa itu ternyata diperjual belikan kel pihak luar, bukan ke warga setempat,
     Gejolak itu menguat hingga sebagian warga menunjuk Daniel sebagai kuasa untuk meminta berkas MoU antara desa dengan dua PT tersebut. Namun menurut Daniel, ia yang meminta melalui Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokimentasi (PPID) yang ada di Desa Pelintahan tidak diberi hingga waktu 10 hari sebagaimana diatur dalam UU KIP.
     "Karena melalui PPID tidak dikasih, kami lalu meminta ke atasannya, yakni Kades. Hingga waktu 30 hari seperti yang ditentukan, oleh Kades permintaan kami tetap tidak diindahkan. Setelah itu kami lalu mengajukan permohonan sengketa Informasi ke Komosi Informasi Publik (KIP) Jatim, "kata Daniel kala itu.
     Di tingkat KIP Jatim, saat proses berjalan, Sanusi tak pernah hadir. Endingnya, Sanusi dinyatakan bersalah.
    Dengan dasar putusan KIP itu, Daniel lalu melaporkan Sanusi ke Polda Jatim.
     Laporan ditindaklanjuti oleh Polda Jatim dan dilimpahkan ke Polres Pasuruan. Sekian lama diproses lidik lalu lanjut ke penyidikan, kini perkara berpindah ke meja jaksa. (Lis)

 
PT POJOK KIRI MEDIA
© 2007 - 2018 Pojokkiri.co
All right reserved
Alamat Redaksi :
Jl Gayungsari Timur No.35
Surabaya,Jawa Timur
Pedoman
Redaksi
Peta situs
Terms & Conditions
Atas